Daftar Berita Dan Kegiatan Berdasarkan Kategori - Hukum
PPNS Harus Eksis Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada
Jum'at, 27 April 2018 15:00 WIB
0 67

PONTIANAK - Wibersono L. Djait, S.Sos selaku Kasat Pol PP Provinsi Kalbar yang mewakili Sekda Provinsi Kalbar membuka secara resmi Rakor Anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Kalbar Tahun 2018, bertempat di Hotel Star Pontianak, Kamis, (26/04/2018).
HukumPemerintahan
SOSIALISASI PERKA BKPM RI NO. 9 TAHUN 2017
Rabu, 4 April 2018 08:29 WIB
0 105

Sebagaimana dimaklumi bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah membagi urusan pemerintahan bidang penanaman modal ada 6 sub urusan, salah satunya adalah sub urusan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (PIPM), dimana adanya 3 strata pembagian/konkuren urusan yaitu; Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Hukum
MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENERAPAN APLIKASI PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI
Jum'at, 9 Maret 2018 15:51 WIB
0 132

Menindaklanjuti kegiatan Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK (Korsupgah) dan Pembentukan Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Tim Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) berkunjung ke DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018
DaerahEkonomiHukum
KPK MELAKUKAN KOORDINASI DAN SUPERVISI PENCEGAHAN KORUPSI PADA PEMERINTAH PROVINSI KALBAR
Jum'at, 2 Maret 2018 14:43 WIB
0 152

Dalam rangka kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi. Unit Kerja Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK (Korsupgah) melakukan serangkaian kegiatan untuk mengidentifikasi potensi pada tata kelola Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat
EkonomiHukum
GERAKAN APARAT SATPOL PP MENUJU INDONESIA RAMAH
Selasa, 27 Februari 2018 09:41 WIB
0 82

Pemerintah telah mencanangkan Gerakan Nasional Revolusi Mental dalam bidang sosial dan budaya melalui Inpres Nomor 12 Tahun 2018 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila.
HukumPemerintahan
WIBERSONO : Anggota Pol PP Harus Bekerja Lebih Profesional
Selasa, 23 Januari 2018 15:50 WIB
0 145

Pontianak - Bertempat di Halaman Kantor Satpol PP Provinsi Kalbar, telah diselenggarakan Acara Sumpah/Janji Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Sumpah PNS, Selasa (23/01/2018).
HukumPemerintahan
SOSIALISASI PERGUB KALBAR NO 55 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO 13 TAHUN 2017
Senin, 20 November 2017 15:18 WIB
0 371

Tugas besar DPMPTSP Prov. Kalbar hanya ada 2 (dua) item saja, yaitu bagaimana bisa menarik investasi dari swasta baik PMDN maupun PMA sebesar-besarnya melalui kegiatan ekonomi produktif dengan memberdayakan usaha-usaha masyarakat Kalbar dan bagaimana memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan, tidak berbelit-belit serta adanya kepastian hukum.
DaerahHukum
Sosialisasi dan Literasi Anti Hoax Diskominfo dan RRI Pontianak serta STMIK WD
Sabtu, 7 Oktober 2017 19:47 WIB
0 202

Kegiatan sosialisasi ini di hadiri oleh para dosen dan ada sekitar 200 mahasiswa. Sosialisai ini juga bisa didengar live di radio RRI Pontianak Pro 2 101.3 FM.
HukumLingkunganPemerintahanPerkebunanTeknologi
Raker Sintang 2017, Guna Mewujudkan Desa Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera
Kamis, 5 Oktober 2017 09:08 WIB
0 222

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengadakan kegiatan Rapat Kerja Gubernur Kalimantan Barat bersama Bupati Sintang, para Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Sintang, yang dilaksanakan di Gedung Pancasila Sintang, pada hari Rabu (4/10/2017) pagi. Pada kesempatan tersebut hadir pula Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini mewakili Gubernur Kalimantan Barat kemudian Bupati Sintang, Ketua DPRD Kabupaten Sintang.
DaerahEkonomiHukumInfrastrukturKomoditiPemerintahanPendidikan
KLARIFIKASI DAN VERIFIKASI TERHADAP DRAFT PENGGANTI LAMPIRAN PERGUB KALBAR NO.13 TAHUN 2017
Rabu, 4 Oktober 2017 15:04 WIB
0 169

Sebagai tindaklanjut hasil rapat tanggal 28 September 2017 di Ruang Wakil Gubernur Kalimantan Barat berkenaan dengah Revisi Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat.
Hukum
RAPAT RENCANA REVISI PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO. 13 TAHUN 2017
Selasa, 3 Oktober 2017 07:57 WIB
0 364

Sebagai pelaksanaan didaerah, Pemprov Kalbar telah mengeluarkan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal yang ditindaklanjuti dengan Pergub Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 109 layanan perizinan meliputi sebanyak 79 Perizinan dan sebanyak 30 Non Perizinan.
EkonomiHukum
DPRD Kabupaten Ketapang Kunjungi Satpol PP Provinsi Kalbar
Senin, 18 September 2017 14:03 WIB
0 179

Pontianak u2013 Dalam rangka membahas Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Pansus I DPRD Kabupaten Ketapang melakukan konsultasi dengan melakukan kunjungan ke Satpol PP Provinsi Kalbar (14/9).
DaerahHukum
Kunjungi Satpol PP Provinsi Kalbar : DPRD Kabupaten Bengkayang Konsultasi Raperda PPNS
Rabu, 7 Juni 2017 10:16 WIB
0 246

Pontianak u2013 Dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Bengkayang tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Pansus II DPRD Kabupaten Bengkayang mengunjungi Satpol PP Provinsi Kalbar, Selasa, (06/06/2017).
HukumPemerintahan
Rakor Penyusunan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tahun 2017
Rabu, 31 Mei 2017 11:59 WIB
0 79

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Melaksanakan Rakor Penyusunan Produk Hukum Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh Kabag Hukum Setda Kabupaten/Kota Se Kabupaten/Kota, Kabag yang membidangi Perundang-Undangan pada Setwan Kabupaten/Kota Se Kabupaten/Kota, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalbar, Bagian Perundang-undangan Setwan Provinsi Kalbar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalbar dan Satpol PP Provinsi Kalbar 14 Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat
Hukum
Pembinaan Hukum Masyarakat Perbatasan
Rabu, 31 Mei 2017 10:37 WIB
0 95

Biro Hukum Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Hukum Masyarakat Perbatasan yang mana kegiatan ini berhubungan dengan Program Nawacita 9 Agenda Strategis Prioritas Presiden Republik Indonesia yang mana pada point ketiga berbunyi \"Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Kesatuan\"
Hukum
Kadis Kominfo Bekali Kader PKK Kalbar dengan Anti HOAX
Kamis, 18 Mei 2017 10:14 WIB
0 271

Internet bisa menjadi wadah kreativitas dan inovasi bagi pengguna. Namun, penggunaannya haruslah sehat dan aman, karena internet pun memiliki sisi negatif, kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalbar, Drs. Anthony Sebastian Runtu, M.Si saat memberikan materi Seminar tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang digelar di Aula Pendopo Bupati Kayong Utara.
Biro Kesejahteraan SosialDaerahEkonomiHukumPemerintahanPendidikanTeknologi
Diseminasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Oleh Komisi Informasi Pusat
Jum'at, 14 April 2017 11:57 WIB
0 201

Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
HukumPemerintahan
Peringatan HUT Satpol PP Ke-67 dan Satlinmas Ke-55 Tingkat Provinsi Kalbar Tahun 2017
Senin, 10 April 2017 15:05 WIB
0 278

PONTIANAK u2013 Bertempat di Ruang PPNS, Satpol PP Provinsi Kalbar melaksanakan rapat persiapan peringatan Hut Satpol PP Ke-67 dan Satlinmas Ke-55 Tingkat Provinsi Kalbar Tahun 2017, Senin, (10/4). Dalam rapat tersebut hadir para Kasat Pol PP Kabupaten/Kota Se-Kalbar.
DaerahHukumPemerintahan
Dilarang Bermain Layang-Layang, Laser, dan Drone
Jum'at, 7 April 2017 15:30 WIB
0 247

KUBU RAYA u2013 Satpol PP Kabupaten Kubu Raya bersama Satpol PP Provinsi Kalbar, Kepolisian, dan PT. Angkasa Pura II melaksanakan sosialisasi terkait dengan larangan bermain layang-layang, laser dan drone di kawasan keselamatan operasi penerbangan dan kawasan kebisingan Bandara Supadio. Sosialisasi dilakukan dengan memasang baliho di Kantor Camat Sungai Raya dan Lapangan Kuala 2 Kubu Raya, Jumu2019at, (7/4).
Hukum
Kasat Pol PP Provinsi Kalbar : Awas dan Waspada Berita Hoax
Jum'at, 7 April 2017 07:11 WIB
0 292

PONTIANAK u2013 Kemajuan tekhnologi informasi tidak hanya berdampak positif, tetapi juga berdampak negatif. Berita bohong atau hoax merupakan salah satu dampak negatif dari kemajuan tekhnologi informasi tersebut. Parahnya lagi bila berita hoax itu menjadi viral di media sosial, akibatnya dapat menimbulkan keributan bahkan kerusuhan sehingga mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
HukumTeknologi
Razia Gabungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Rabu, 5 April 2017 16:40 WIB
0 234

PONTIANAK u2013 Satpol PP Kalbar bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Polisi Militer, Kepolisian, dan Jasa Raharja melaksanakan razia gabungan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama di Jl. Adi Sucipto, Selasa, (5/4).
DaerahHukum
Satpol PP Gelar Rapat Koordinasi Anggota PPNS Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017
Rabu, 29 Maret 2017 17:02 WIB
0 279

Bertempat di Hotel Star Pontianak, Satpol PP menggelar Rapat Koordinasi Anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017. Acara ini diselenggarakan mulai tanggal 29 hingga 31 Maret 2017.
DaerahHukumPemerintahan
SIDANG PERKARA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PONTIANAK & SUPARMAN
Rabu, 16 November 2016 13:48 WIB
0 259

SIADANG PERKARA INFORMASI PUBLIK YANG MANA TERMOHON TAK MENGINDAHKAN PEMOHON, BAHKAN MEMBERI KETERANGAN YANG MEMBUAT PEMOHON TIDAK PUAS
HukumPemerintahan
Sidang Pemeriksaan Awal Lanjutan Tanggal 03 November 2016
Senin, 7 November 2016 11:31 WIB
0 227

Komisi Informasi Prov. Kalbar menyelenggarakan Sidang Pemeriksaan Awal Lanjutan antara Bambang Widiyanto dan Sekda Kab, Mempawah di Aula Dishubkominfo Prov. Kalbar
HukumPemerintahan
Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi antara Bambang Widiyanto terhadap Sekda Kab. Mempawah
Senin, 24 Oktober 2016 11:00 WIB
0 137

Pontianak 20 Oktober 2016 Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi antara Bambang Widiyanto terhadap Sekda Kabupaten Mempawah dalam tahap Pemeriksaan Awal
Hukum
MOMENT JOKOWI KE SAIL KARIMATA
Rabu, 19 Oktober 2016 11:59 WIB
0 300

Sukadana 14/102016 Suatu moment yang begitu sedikit tragis walau menghasilkan suasana yang begitu meriah, sukses GOOD GOVERNANCE COMMITTEE WORK AND SAIL KARIMATA.
Biro Kesejahteraan SosialDaerahEkonomiHukumInfrastrukturKelautan dan PerikananKesehatanKomoditiLingkunganPariwisataPemerintahanPendidikanPerkebunanPertanianTenaga Kerja dan Transmigrasi
SIDANG PUTUSAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK YAYASAN TITIAN LESTARI DENGAN DINAS KEHUTANAN SINTANG
Selasa, 4 Oktober 2016 08:00 WIB
0 138

Pontianak, 4 Oktober 2016 Dengan Hasil Sidang putusan pencabutan Sengketa Informasi Publik antara Yayasan Titian Lestari Dengan Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kalimantan Barat Dapat Diputuskan Oleh Ketua Komisioner Bersama Angotanya. Dengan Baik.
Hukum
Yayasan Titian Lestari Dan Serketariat Badan Pertanahan Nasional Sintang Semakin Seru
Senin, 15 Agustus 2016 19:30 WIB
0 162

Pontianak 10/08/2016 Sidang Lanjutan Yang Semakin Seru Yang Di kabarkan Berita Sebelum nya, Sidang Perkara Informasi Publik Yang Tergolong Sangat Alot. Kini Terus Berlanjut. Sampai Pada Babak Putusan Pun Masih Alot
Hukum
Sengketa Informasi. Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak. Dengan ASmuri Bin H.Saepudin
Kamis, 4 Agustus 2016 22:49 WIB
0 178

Pontianak. 3 aggustus 2016 Di gelar sidang Perkara Konflik Data Informasi Publik Di Laksanakan Di Aula Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat.. Menyangkut Tanah Di Jl. A.Yani Parit H. Muksin Yang menyatakan Kepemilikan Atas Dasar SKT. Tersebut Sudah Bersertipikat..Atas Nama ........
Hukum
Sidang Lanjutan Antara Yayasan TITIAN LESTARI Dan BPN Serketariat Daerah Sintang Tergolong Alot
Senin, 1 Agustus 2016 08:39 WIB
0 192

Sidang yang di gelas pada tangal 29 juni 2016 lalu digelar kembali pada tanggal 27/07/2016 kemarin masih belum membuahkan putusan karna, masing masing masih mempertahankan. kewenagan kewenagan nya. yang mana kewenagan tersebut mengaju kepada perda Terlampir.
Hukum
Sidan Putusan Sengketa informasi Publik Antara Yayasan titian lestari dengan Badan pemantapan Kawasa
Kamis, 30 Juni 2016 10:58 WIB
0 202

Dengan Hasil Sidang Sengketa Informasi Publik antara Yayasan Titian Lestari Dengan Badan Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Kalimantan Barat Dapat Diputuskan Oleh Ketua Komisioner Bersama Angotanya. Dengan Baik.
Hukum
GUBERNUR CORNELIS SILAHTURAHMI RAMADHAN DI KAB. LANDAK
Selasa, 28 Juni 2016 15:06 WIB
0 344

Dalam rangka menjalin silaturahmi serta menyerap aspirasi masyarakat Gubernur Kalbar Drs. Cornelis, MH melanjutkan Safari Ramadhan 1437H ke Kabupaten Landak setelah sebelumnya di Kota Singkawang.
Biro Kesejahteraan SosialDaerahEkonomiHukumPemerintahanPendidikanPerkebunanPertanianPeternakanTeknologi
Sidang putusan Nurul Wahdah dan PT DARMEX AGRO
Selasa, 14 Juni 2016 14:33 WIB
0 127

Pontianak 26 agustus 2016 telah diputuskan sengketa informasi publik antara Nurul Wahdah dan PT DARMEX AGRO yang sebelumnya pada tanggal 3 agustus telah diadakan mediasi sebelum adanya putusan ini
Hukum
Sidang Sengketa Pemohon Bpk Asraf kepada Termohon Badan Penetapan Kawasan Hutan wilayah 3 Pontianak
Kamis, 9 Juni 2016 14:24 WIB
0 231

Pada Tanggal 8 Juni 2016 Pergelaran Sidang Yang Berlangsung Di pimpin Oleh Majelis Komisioner , Komisi informasi Publik Pontianak diselengarakan di aula DINAS PERHUBUNGAN PROV. KALBAR. Pemohon Melayangkan Surat pada Tanggal 12 Pebruari 2016 dan diterima Termohon pada Tanggal 15 Pebruari 2016
HukumPerkebunan
Penyuluhan Masyarakat Taat Hukum di Kabupaten Sanggau Tahun 2016
Selasa, 31 Mei 2016 14:08 WIB
0 213

Biro Hukum Melaksanakan Kegiatan Penyuluhan Masyarakat Taat Hukum di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Tayan Hulu dan Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau.
Hukum
Kunjungan Kerja Bagian Hukum Sekretariat Jenderal DPRD RI ke Biro Hukum Setda Prov. Kalbar
Selasa, 31 Mei 2016 13:40 WIB
0 98

Kunjungan Kerja Bagian Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI ke Biro Hukum Guna Mempelajari Sistem E Legal Drafting pada tanggal 25 Mei 2016.
Hukum
KANTOR GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Alamat: Jl. Ahmad Yani, Pontianak
Kode Pos: 78124
Telepon: +62(561)736541 atau +62(561)732001 ext. 110
Faksimile: (0561) 749702
e-Mail:
Website: www.kalbarprov.go.id