BERITA DAN KEGIATAN

Terima DIPA dari Presiden, Cornelis : Anggaran Harus Tepat Sasaran

Kamis, 8 Desember 2016 14:26 WIB
0 Komentar 1503 View
Uncategorized

 

Jakarta-Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, sudah menerima  Daftar Isian  Pelaksanaan  Anggaran ( DIPA)  tahun 2017 dari Presiden  RI Joko Widodo di Istana  Negara, Rabu ( 8/12). Menurut orang nomor satu di Kalbar itu, sesuai arahan Presiden agar segera  menyampaikan  DIPA kepada  Satuan Kerja  Perangkat Daerah  masing-masing, dan melakukan koordinasi  dengan  Bupati/Walikota  sehingga  pelaksanaan  kegiatan dapat  dimulai sejak awal tahun anggaran.

Menurut penjelasan menteri Keuangan, Cornelis mengatakan, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah, untuk segera menyerahkan DIPA kepada Kabupaten/Kota,mulai tanggal 13 dan paling lambat batasnya tanggal 20 Desember 2016,tentu akan menyesuaikan   jadwal masing-masing daerah setempat.

Kata mantan Bupati Landak itu, DIPA yang disampaikan Presiden merupakan suatu langkah yang tepat untuk memberikan pelayanan serta pembangunan untuk menuju perdubahan  Indonesia yang lebih baik lagi, sehingga kebijakan Presiden patut diapresiasi karena komitmen yang tinggi dalam membangun negeri ini. “Setiap kepala daerah sebagai wakil Pemerintah pusat, harus mempunyai tekad dan komitmen yang sama mendukung program pemerintah Pusat, anggaran yang diserahkan harus tepat sasaran, dan  berdampak kepentingan masyarakat luas, jangan  hanya menggunakan anggaran asal-asalan, perencanaan dan program yang dibuat  harus tepat sasaran,” tegas Cornelis.

Untuk Kalimantan Barat Total DIPA Tahun 2017 sebesar Rp.8.806.413.683.000, tambah Cornelis.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017 kepada 87 Kementerian dan Lembaga (K/L) yang nilai seluruhnya mencapai Rp 763,6 triliun, serta DIPA Transfer Daerah dan Dana Desa tahun 2017 sebesar Rp764,3 triliun. DIPA tersebut merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2017 sebesar Rp 2.080,5 triliun.

“Pesan saya,  jangan ada yang dikorupsi satu rupiahpun APBN kita ini. Saya kira mekanisme pencegahan itu sudah ada. Ini mengingatkan saja karena ini duit gede banget,” kata Presiden Jokowi, usai penyerahan DIPA.

Presiden juga mengingatkan, bahwa porsi transfer daerah dan Dana Desa pada 2017 kali ini sangat besar, yaitu Rp 764,3 triliun. Menurut Presiden, dana ini gede sekali. Artinya, uang yang beredar di daerah, uang yang beredar di desa semakin banyak.“Tapi sekali lagi titip kepala desa, bupati, walikota dan gubernur, sekali lagi uang ini Rp 764,3 triliun sangat gede, jangan ada yang dikorupsi satu rupiahpun,” pesan Presiden Jokowi.

Dalam sambutannya saat menyerahkan DIPA 2017 itu, Presiden Jokowi mengatakan, APBN harus bisa menjadi instrumen untuk terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah melambatnya ekonomi global. Namun Presiden meminta agar jangan terpengaruh dengan hal-hal yang berkaitan dengan melambatnya ekonomi global, karena bisa menyebabkan kita kadang-kadang khawatir, kadang-kadang pesimis.

Yang diinginkan adalah sekarang ini, lanjut Presiden, adalah bekerja dengan rasa optimisme yang tinggi dan juga lebih fokus menjadikan APBN sebagai instrumen untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta menekan pengangguran.

“Dengan bekerja lebih fokus, maka saya berharap pada tahun 2017 tingkat kemiskinan dapat diturunkan menjadi 10,5%, tingkat pengangguran menjadi 5,6%, serta gini ratio kesenjangan dapat ditekan jadi 0,39,” tutur Presiden.

Sementara terkait dengan anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa 2017 yang mencapai Rp764,3 triliun, disamping Dana Alokasi Umum (DAU) yang mengalami peningkatan, menurut Presiden Jokowi, hal ini menunjukkan arti penting daerah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan, serta kesenjangan.

“Hal ini juga memperlihatkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bahu membahu bersinergi dalam menghadapi tantangan-tantangan kebangsaan depan,” tegas Presiden seraya menambahkan, sudah saatnya Indonesia dibangun dari pinggiran, dari daerah, dan dari desa.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi meminta kepada para Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah, seluruh Gubernur, Bupati, Walikota, agar bergerak lebih cepat. Ia mengingatkan, pada tahun 2016 pemerintah telah memulai tradisi baru dengan melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa yang dimulai pada Kuartal IV sebelum tahun anggaran berjalan.

“Untuk APBN 2017 ini, saya juga meminta seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah harus mulai pra lelang proyek-proyek dan kegiatan tahun 2017 lebih awal di triwulan IV 2016, agar kegiatan pembangunan dapat mulai efektif berjalan di Januari 2017,” pinta Presiden.

Kepada para Gubernur, Presiden Jokowi juga meminta segera menyampaikan DIPA kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing, dan melakukan koordinasi dengan Bupati/Walikota agar pelaksanaan kegiatan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran.

Presiden mengingatkan, bahwa peran APBN terhadal PDB (Product Domestic Bruto) tidak lebih dari 20%. Untuk itu dibutuhkan kehadiran investasi, dibutuhkan keterlibatan swasta untuk menggerakkan roda ekonomi nasional maupun ekonomi di daerah. “Peran swasta juga dibutuhkan untuk menciptakan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong produktivitas dan inovasi,” tutur Presiden.  ( Nasir Humas Pemprov)


Oleh: (M. Nasir)

 

 

 
KANTOR GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Alamat: Jl. Ahmad Yani, Pontianak
Kode Pos: 78124
Telepon: +62(561)736541 atau +62(561)732001 ext. 110
Faksimile: (0561) 749702
e-Mail:
Website: www.kalbarprov.go.id