BERITA DAN KEGIATAN

Gubernur Kalbar Serahkan DIPA, Tujuh Pemerintah Daerah di Kalbar Raih Penghargaan

Jum'at, 16 Desember 2016 05:52 WIB
0 Komentar 545 View
Uncategorized

Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, menegaskan agar instansi vertikal maupun Bupati, Walikota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sudah menerima Daftar Isian Perencanaan Anggaran (DIPA) dapat segera memulai pralelang proyek-proyek dan kegiatan pada triwulan IV-2016. Hal ini dimaksudkan agar proyek dan kegiatan dalam APBN 2017 dapat efektif berjalan mulai Januari 2017.

“Apa yang diharapkan oleh Presiden Joko Widodo supaya segera dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku agar pelayanan publik bisa dilakukan dan ekonomi bisa bergerak.” Ujar Cornelis, usai penyerahan DIPA di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (13/12).

Dengan telah diserahkannya DIPA tahun anggaran 2017 tersebut, Presiden berharap agar para menteri, gubernur, bupati, serta walikota dapat segera memulai pralelang proyek-proyek dan kegiatan pada triwulan IV-2016. Hal ini dimaksudkan agar proyek dan kegiatan dalam APBN 2017 dapat efektif berjalan mulai Januari 2017.

Dalam pidato Presiden yang dibacakan Gubernur Kalbar setelah penyerahan DIPA, Presiden menekankan bahwa APBN 2017 harus bisa menjadi instrumen untuk terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi ditengah melambatnya ekonomi global. Di sisi lain, APBN juga harus dapat mendukung upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan serta pengangguran. Dengan bekerja lebih fokus, Presiden berharap 2017 tingkat kemiskinan dapat diturunkan menjadi 10,5 persen,tingkat pengangguran menjadi 5,6 persen, serta Gini ratio kesenjangan dapat ditekan menjadi 0,39 persen.

Penyerahan DIPA 2017 dilaksanakan lebih awal agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran di pusat dan daerah lebih cepat dan segera memberikan manfaat nyata kepada seluruh rakyat Indonesia.
Dalam APBN 2017, pendapatan negara ditetapkan sekitar Rp1.750 triliun dan belanja negara sekitar Rp2.080 triliun. Dari belanja negara tersebut, DIPA yang diserahkan oleh Presiden kepada 87 kementerian/lembaga berjumlah 20.646 DIPA senilai Rp763,6 triliun (36,7 persen). Sementara itu DIPA Dana Transfer ke daerah dan Dana Desa sebesar Rp764,9 triliun (36,8 persen) dan Bagian Bendahara Umum Negara sebesar Rp552 triliun (26,5 persen).

Disamping itu, Gubernur Kalimantan Barat kepada para Bupati agar mengakreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang ada di seluruh Kabupaten. Demikian juga dengan dua Kabupaten yakni Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Melawi yang belum ketok palu APBD supaya segera, jika ada oknum anggota DPRD yang menghambat supaya laporkan saja.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalbar Supendi, mengatakan, DIPA untuk Provinsi Kalbar, yang diserahkan 547 DIPA,dengan nilai 8,8 triliun rupiah terdiri atas 464 DIPA satuan kerja instansi vertikal 7,98 triliun, yang meliputi 26 DIPA kantor pusat 3,48 triliun dan 438 kantor daerah sebesar 4,5 triliun. 83 DIPA SKPD, 828,3 miliar, yang meliputi 44 DIPA dekonsentrasi 187,8 miliar, 30 DIPA tugas perbantuan 582,4 miliar, dan 9 DIPA urusan bersama 58,1 miliar.

Alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa tahun 2017 ditetapkan sebesar 19,6 triliun. Terdiri atas, dana bagi hasil pajak sebesar 578,2 miliar, dana bagi hasil sumber daya alam sebesar 238,1 miliar. Dana Alokasi Umum 12,1 triliun. Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar 2,4 triliun. Dana Alokasi Khusus non fisik, 2,5 triliun. Dana insentif daerah 60 miliar dan Dana Desa sebesar 1,6 triliun.

Selain itu, Supendi mengungkapkan, tujuh pemerintah daerah di Kalbar mendapat penghargaan berdasarkan audit BPK tahun 2015 meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP), yakni, Pemerintah Provinsi Kalbar, Pemkot Pontianak, Pemkab KKR, Pemkab Ketapang, Pemkab Sanggau, Pemkab Sintang, Pemkab Sekadau.

Sedangkan, Satuan Kerja yang berdasarkan sembilan indikator kinerja pelaksanaan anggaran meraih kinerja tata kelola keuangan terbaik dalam tahun 2016, kategori satker instansi vertikal, yakni LP Sintang, Satbrimob Polda Kalbar, LPMP Kalbar, sedangkan untuk SKPD di lingkungan Pemprov Kalbar yakni Dinas PU Provinsi Kalbar, Dinas Pertanian Perternakan perikananan Kab. Sanggau, Dinas Pertanian, perternakan dan perikanan Kabupaten Kubu Raya. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Gubernur Kalimantan Barat kepada pimpinan instansi masing-masing, sebelum penyerahan DIPA. ( Nasir Humas)

 


Oleh: (M. Nasir)

 

 

 
KANTOR GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Alamat: Jl. Ahmad Yani, Pontianak
Kode Pos: 78124
Telepon: +62(561)736541 atau +62(561)732001 ext. 110
Faksimile: (0561) 749702
e-Mail:
Website: www.kalbarprov.go.id