BERITA DAN KEGIATAN

RAPAT KERJA PEMBERDAYAAN USAHA DAERAH

Jum'at, 14 Juli 2017 14:14 WIB
Komentar 411 View

Jum’at 14 Juli 2017 bertempat di Aula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat didampingi Narasumber dari BKPM (Drs. Bagus Manik Adji) dan HIPMI Kalimantan Barat (Ario Sabrang, SP), Kabid Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal H.M. Yusuf, SH, MH mewakili Kepala DPMPTSP Prov. Kalbar membuka secara resmi acara Rapat Kerja Pemberdayaan Usaha Daerah.

Rapat Kerja Pemberdayaan Usaha Daerah ini dihadiri oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab/Kota se Kalimantan Barat.

Dalam sambutannya Yusuf menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat mendukung dan mendorong Pemerintah Daerah untuk memberdayakan usaha-usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar dapat meningkatkan nilai investasi bagi Daerah Kalimantan Barat yang tidak saja bersumber dari PMA maupun PMDN. Hal ini tentunya Pusat memberikan rambu atau gaidence bagi Daerah untuk bisa memberdayakan mereka baik melalui peraturan atau petunjuk teknis maupun melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, kemudahan dan pemberian insentif bagi pelaku usaha.

Dengan adanya Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal memberikan peluang bagi usaha-usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dapat melakukan terobosan dengan cara kemitraan bersama pengusaha-pengusaha besar dengan program CSR-nya. Kemitraan tersebut tidak semudah membalikan tangan tapi diperlukan keterlibatan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk memfasilitasi kemitraan ini. Tentunya dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tersebut memberikan ruang gerak bagi pelaku usaha UMKM dan Koperasi berkembang ke arah yang lebih maju lagi dalam menggairahkan roda pembangunan khususnya di Kalimantan Barat.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan penanaman modal, deregulasi penanaman modal, dan pemberdayaan usaha daerah.

Dengan adanya rapat kerja pemberdayaan usaha di daerah ini diharapkan ada keterlibatan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyusun kebijakan, memfasilitasi para pelaku usaha untuk lebih berkembang dan meningkatkan peranan dalam pembangunan daerah. Pemerintah Pusat dalam hal ini BKPM RI untuk memberikan rambu atau gaidence bagi pemberdayaan usaha di daerah Kalimantan Barat agar dapat menunjang pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat untuk lebih baik lagi.

Yang tidak kalah pentingnya untuk menjadi perhatian kita adalah usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi harus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. UMKM dan Koperasi harus mampu mengadaptasi kemajuan teknologi, sistem manajemen yang baik, dan memperhatikan setiap perubahan yang terjadi di sekitarnya.


Oleh: (Uray Iswan, S.E.)

 

 

 
KANTOR GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Alamat: Jl. Ahmad Yani, Pontianak
Kode Pos: 78124
Telepon: +62(561)736541 atau +62(561)732001 ext. 110
Faksimile: (0561) 749702
e-Mail:
Website: www.kalbarprov.go.id