BERITA DAN KEGIATAN

Komisioner KPU Kalbar Sosialisasikan Undang-Undang Pemilu dan Persiapan Pilkada Kalbar Tahun 2018

Rabu, 20 September 2017 15:38 WIB
0 Komentar 84 View

Pontianak – Pada kegiatan Pembekalan Satlinmas Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Satpol PP Provinsi Kalbar (19/09), Drs. Delfinus, MM yang merupakan Komisioner KPU Kalbar mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Persiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar Tahun 2018.

Dikatakan oleh Delfinus bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ada 5 isu strategis dalam undang-undang tersebut, yaitu presidential threshold, parliamentary threshold, sistem pemilu terbuka, Dapil Magnitude, dan metode konversi suara menjadi kursi.

Presidential threshold adalah ambang batas bagi Parpol untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, presidential threshold yaitu 20% jumlah kursi DPR atau 25% suara sah pada Pemilu sebelumnya. Terkait presidential threshold masih dalam proses uji di MK, namun KPU akan tetap bekerja sesuai dengan peraturan yang ada saat ini”, kata Delfinus.

Delfinus kemudian melanjutkan bahwa parliamentary threshold adalah ambang batas perolehan suara bagi Parpol untuk dapat masuk ke parlemen. Adapun parliamentary threshold yang ditetapkan adalah 4% suara sah yang diperoleh oleh Parpol secara nasional.

Penjelasan berikutnya yang juga disampaikan oleh Komisioner KPU Kalbar ini adalah Dapil Magnitude yaitu alokasi kursi per daerah pemilihan/jumlah kursi per daerah pemilihan DPR, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.

“Untuk alokasi kursi DPR RI dari Kalbar dalam Undang-Undang Pemilu tersebut bertambah dari sebelumnya 10 menjadi 12 kursi. Sehingga, pada Tahun 2019 mendatang Dapil Kalbar menjadi 2 yaitu Kalbar 1 (Wilayah Pontianak, Kubu Raya, Mempawah, Sambas, Singkawang, Bengkayang, Landak, Ketapang dan Kayong Utara) dengan alokasi 8 kursi dan Kalbar 2 (Wilayah Sanggau, Sekadau, Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu) dengan alokasi 4 kursi”,  ungkap pria kelahiran Pahauman tersebut.

Terakhir yang disampaikan Delfinus adalah metode konversi suara menjadi kursi. Disampaikan bahwa sebelumnya konversi suara menggunakan Quota Here atau Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), pada Undang-Undang Pemilu yang terakhir ini metode konversi suara menjadi Divisor Sainte Lague atau Biangan Pembagi Tetap.

Selanjutnya, Delfinus yang merupakan Komisoner KPU Kalbar 2 Periode ini menyampaikan persiapan Pilkada Kalbar Tahun 2018.

Menurut Delfinus untuk calon perseorangan persentase dukungan minimal yang diperlukan adalah 8,5% atau sekita 300.883 dukungan. Sementara itu calon yang diusung dari Paropol minimal memiliki 13 kursi di DPRD Provinsi Kalbar.

“Pilkada Kalbar akan berlangsung pada hari Rabu, 27 Juni 2018. Mari kita sukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 agar berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar”, tutup Delfinus.

 


Oleh: (Nur Juliansyah, S.IP)

 

 

 
KANTOR GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Alamat: Jl. Ahmad Yani, Pontianak
Kode Pos: 78124
Telepon: +62(561)736541 atau +62(561)732001 ext. 110
Faksimile: (0561) 749702
e-Mail:
Website: www.kalbarprov.go.id