BERITA DAN KEGIATAN

Rekomendasi LPJ, DPRD Apresiasi Keberhasilan Gubernur

Jum'at, 22 September 2017 12:33 WIB
0 Komentar 236 View
Uncategorized

 

Rekomendasi LPJ, DPRD Apresiasi Keberhasilan Gubernur

Pontianak- Terkait LKPJ Akhir masa Jabatan Gubernur Kalbar 2013-2018, Juru bicara DPRD Provinsi Kalbar, Guntur, menyampaikan beberapa rekomendasi DPRD, Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tersebut, telah ditegaskan bahwa LKPj Kepala Daerah sekurang-kurangnya menjelaskan 5 (lima) materi pokok, yakni Arah kebijakan umum pemerintahan daerah, Pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, Penyelenggaraan urusan desentralisasi, Penyelenggaraan tugas pembantuan, Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

“Kami perlu menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Cornelis atas kinerja selama ini dan telah berhasil memperoleh penghargaan pada Tahun 2013-2018, terdiri dari :

  1. Berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sejak Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2016;
  2. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2013 dan 2016 oleh Presiden Republik Indonesia di bidang Pengarusutamaan Gender, dan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  3. Penghargaan Bintang Jasa Utama untuk Gubernur Kalimantan Barat dari Presiden Republik Indonesia diserahkan pada tanggal 13 Agustus 2015 di Istana Negara. Sedangkan Penghargaan Bintang Jasa Utama untuk Wakil Gubernur Kalimantan Barat dari Presiden Republik Indonesia diserahkan pada tanggal 15 Agustus 2017 di Istana Negara;
  4. Penghargaan dari Organisasi Pabean Dunia atau World Customs Organization (WCO) atas Pemberian Pelayanan yang Luar Biasa kepada Masyarakat Adat Internasional yang diserahkan oleh Menteri Keuangan pada Tahun 2015;
  5. Penghargaan atas Rekor Karnaval Khatulistiwa Terakbar dari Museum Rekor Indonesia (MURI) pada tahun 2015;
  6. Penghargaan Nasional Top Pembina BUMD Tahun 2016 dan Tahun 2017 di Singapura;
  7. Penghargaan “Tanda Kehormatan Satya Lencana Pembangunan” dari Presiden Republik Indonesia yang diterima oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat pada tanggal 21 Juli 2016;
  8. Peringkat VII se-Indonesia dalam hal “Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2016” dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia;
  9. Penghargaan Kepala Daerah Inovatif untuk Kategori Infrastruktur dan Pembangunan yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 1 Agustus 2017; dan
  10. Penghargaan sebagai Pemerintah Daerah Peduli Perlindungan Konsumen Tahun 2016 di Jakarta pada Tanggal 20 Mei 2017.

 

“Terkait LKPJ Akhir masa Jabatan Gubernur Kalbar 2013-2018, Juru bicara DPRD Provinsi Kalbar, Guntur, menyampaikan beberapa rekomendasi DPRD, Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tersebut, telah ditegaskan bahwa LKPj Kepala Daerah sekurang-kurangnya menjelaskan 5 (lima) materi pokok, yakni Arah kebijakan umum pemerintahan daerah, Pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, Penyelenggaraan urusan desentralisasi, Penyelenggaraan tugas pembantuan, Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Dijelaskan Guntur pula, LKPJ Gubernur Kalimantan Barat Akhir Masa Jabatan 2013-2018 dimaksud, telah dibahas oleh Panitia Khusus DPRD melalui rapat-rapat internal Panitia Khusus, rapat internal dengan tenaga ahli,rapat-rapat gabungan bersama eksekutif, studi banding ke DPRD Provinsi Banten dan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. Hasil-hasil pembahasan yang dilakukan oleh Pansus terhadap materi LKPj Gubernur Kalimantan Barat Akhir Masa Jabatan 2013-2018 ini, pada dasarnya merupakan catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan, dan/atau koreksi terhadap penyelenggaran urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas pemerintahan.

Catatan strategis, saran, masukan, dan/atau koreksi tersebut kata Guntur, dituangkan dalam bentuk Rekomendasi DPRD Provinsi Kalimantan Barat kepada Gubernur yang diharapkan dapat mewujudkan tata kelola kepemerintahan daerah yang baik (good local governance).

Seperti derajat kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi. Pada RPJMD Provinsi Kaliamantan Barat 2013-2018. Target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,54%. Secara series, 2013 realisasi pertumbuhan melebihi target (Target = 5,94% : Realisasi = 6,05%), 2014 realisasi pertumbuhan lebih rendah dari target (Target= 5,99% : Realisasi = 5,03%), 2015 realisasi pertumbuhan lebih rendah dari target (Target = 6,04% : Realisasi = 4,86%), 2016 realisasi lebih tinggi dari target (Target = 5,12% : Realisasi = 5,22%), dan di 2017 sampai dengan semester I realisasi pertumbuhan sudah melebihi target (Target = 5,58% : Realisasi = 5,93%). Terdapatnya kecenderungan realisasi melebihi target beberapa tahun terakhir ini sudah sepatutnya diberikan apresiasi dan dapat dijadikan modal dasar untuk pertumbuhan ekonomi dimasa yang akan datang.

Dalam hal ini Legislatif merekomendasikan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat perlu ditingkatkan dan dibenahi untuk menuju pertumbuhan ekonomi yang mensejahterakan masyarakat. Karena pertumbuhan ekonomi selama ini belum mampu mengatasi kemiskinan, penganguran, peningkatan peringkat IPM, dan mengurangi disparitas pendapatan masyarakat. Disamping itu perlu mempersingkat waktu dan tahapan pengurusan izin investasi, percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah, stabilisasi harga kebutuhan pokok dan pemberian kredit usaha rakyat serta adanya kemudahan dan insentif untuk berinvestasi di sektor-sektor usaha yang berorientasi pada ekspor.

 

“Sementara itu Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mohon pamit pada Rapat Paripurna Rekomendasi DPRD Provinsi Kalimantan Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Barat Akhir Masa Jabatan 2013-2018. Rabu (20/9). Di Aula DPRD Provinsi Kalbar. “Selama dalam menjalankan roda pemerintahan ini terima kasih atas dukungan DPRD Provinsi Kalbar dan Masyarakat Kalbar, Instansi vertikal. Saya berdua pak Christandy (Sanjaya) selaku wakil Gubernur, mohon dimaafkan, saya juga manusia sama dengan bapak ibu, yang sempurna itu hanya Jubata (Tuhan).” Ujar Cornelis.

Gubernur Cornelis, mengharapkan, agar gubernur yang terpilih ke depan lebih baik lagi dalam menjalankan tugasnya memimpin Kalimantan Barat yang beraneka ragam.

Dirinya memaparkan, selama memimpin Kalbar, kerjasama eksekutif dan legislatif di Pemerintah Provinsi Kalbar sangat baik, karena secara pribadi maupun secara pemerintahan selama ini sangat baik tidak pernah konflik dengan dewan yang terhormat. Karena kebersamaan dan kekompakan mengelola pemerintahan selama ini sehingga tidak bangkrut. “Dengan situasi ekonomi dunia saat ini dengan pertumbuhan manusia yang luar biasa, ada negara bagian Benua Amerika bangkrut, nah, kita di Kalbar masih tumbuh ekonominya ini luar biasa, karena konsep pembangunan kita jelas pertumbuhan ekonomi kita di dukung sektor pertanian.” Beber Cornelis. ( Nasir Humas Prov)


Oleh: (M. Nasir)

 

 

 
KANTOR GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Alamat: Jl. Ahmad Yani, Pontianak
Kode Pos: 78124
Telepon: +62(561)736541 atau +62(561)732001 ext. 110
Faksimile: (0561) 749702
e-Mail:
Website: www.kalbarprov.go.id