BERITA DAN KEGIATAN

TRAINING PELAYANAN PRIMA TERHADAP PELANGGAN

Rabu, 4 Oktober 2017 15:07 WIB
0 Komentar 90 View

Upaya Pemerintah dalam merespon tuntutan masyarakat  terhadap pelayanan publik yang berkualitas, transparan, memihak pada masyarakat, akuntabel, dan efisien tentu perlu dilakukan terus menerus oleh seluruh penyelenggara negara, baik secara  parsial Kementerian/Lembaga, atau terkoneksi antar Kementrian/Lembaga demikian pula di lingkungan Pemerintah Daerah secara menyeluruh.

Komitmen Pemerintah untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat tentu tidak mudah  dijalankan.  Hal ini  terkait  dengan banyak aspek antara lain  pola fikir ASN, sistem di birokrasi, regulasi yang kadang kala memiliki celah untuk ASN melakukan berbagai penyimpangan, ditambah  dengan sikap dan kondisi social masyarakat  yang serba ingin cepat untuk dilayani.

Dengan demikian upaya yang dilakukan oleh seluruh fihak adalah guna  membangun kepercayaan masyarakat  di berbagai jenis layanan, termasuk di bidang ekonomi. Sehingga  warga negara atau masyarakat  sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat terayomi, terlindungi, dan memperoleh akses yang sama dalam menerima pelayanan.

Dalam upaya mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah perlu menyusun sebuah kebijakan daerah yang akan mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan publik. Pengaturan tentang penyelenggaraan pelayanan publik tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik dan memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di Provinsi Kalimantan Barat.

 

Bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh unit pelayanan dan aparatur pemerintah saat ini masih perlu ditingkatkan karena masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum memenuhi kualitas pelayanan publik sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Terkait dengan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada publik/masyarakat, salah satunya meningkatkan sumber daya manusia melalui kegiatan In House Training.

Hal ini disampaikan Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat Ir. Syawal Bondoreso, MM didampingi Kabid Kebijakan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Golda M. Purba, SP, SH, MH dihadapan para peserta In House Training di Aula DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 3 Oktober 2017.Tujuan  dilaksanakannya Kegiatan Ini adalah antara lain :

  1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 
  2. Menciptakan interaksi antara peserta.
  3. Mempererat rasa kekeluargaan dan kebersamaan antara karyawan. .
  4. Meningkatkan motivasi dan budaya belajar yang berkesinambungan.

Peserta In House Training terdiri dari Pejabat atau Staf yang menangani Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota se Kalimatan Barat.

Adapun materi yang disampaikan oleh Ali Ridho, ST selaku Narasumber dari Sucofindo adalah :

  1. Konsep Pelayanan Pelanggan Yang Efektif;
  2. Mengembangkan Sikap Layanan Yang Positif;
  3. Mengidentifikasi Dan Memahami Kebutuhan, Keinginan Dan Harapan Pelanggan;
  4. Kemampuan Komunikasi;
  5. Melakukan Hubungan Timbal Balik Yang Baik Terhadap Pelanggan;
  6. Bersikap Tegas Terhadap Pelanggan;
  7. Menghadapi Sikap Dan Situasi Pelanggan Yang Berbeda - Beda.

Kegiatan ini diikuti oleh Petugas FO lintas Kabupaten/Kota dan Provinsi, yaitu :

  1. 2 Orang dari PTSP Kota
  2. 2 Orang dari PTSP Kab. Mempawah
  3. 2 Orang dari PTSP Kota Singkawang
  4. 4 Orang dari PTSP Kab. Sambas
  5. 2 Orang dari PTSP Kab. Sekadau
  6. 2 Orang dari PTSP Kab. Kapuas Hulu
  7. 2 Orang dari PTSP Kab. Sanggau
  8. 2 Orang dari PTSP Kab. Bengkayang
  9. 4 Orang dari PTSP Kab. Kubu Raya
  10. 10  Orang dari PTSP Provinsi.

Diharapkan outcome dari kegiatan ini adalah Pelayanan Prima yang menjawab kebutuhan pelanggan hingga tuntas serta terciptanya sinergitas dan jalinan PTSP lintas Kabupaten/Kota/Provinsi.


Oleh: (Uray Iswan, S.E.)

 

 

 
KANTOR GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Alamat: Jl. Ahmad Yani, Pontianak
Kode Pos: 78124
Telepon: +62(561)736541 atau +62(561)732001 ext. 110
Faksimile: (0561) 749702
e-Mail:
Website: www.kalbarprov.go.id