BERITA DAN KEGIATAN

SOSIALISASI PERGUB KALBAR NO 55 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO 13 TAHUN 2017

Senin, 20 November 2017 15:18 WIB
Komentar 814 View

Tugas besar DPMPTSP Prov. Kalbar hanya ada 2 (dua) item saja, yaitu bagaimana bisa menarik investasi dari swasta baik PMDN maupun PMA sebesar-besarnya melalui kegiatan ekonomi produktif dengan memberdayakan usaha-usaha masyarakat Kalbar dan bagaimana memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan, tidak berbelit-belit serta adanya kepastian hukum.

Untuk dapat lebih cepat menarik minat investasi ke Kalbar, tentunya diperlukan daya saing/ kompetitif melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur fisik (kelistrikan, jalan dan jembatan, pelabuhan, bandara, sumber air bersih dst) dan harus didukung oleh kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Provinsi,Kabupaten/Kota) guna mendukung investasi yang antara lain ditandai dengan adanya regulasi yang responsif, futuristik serta mudah untuk diimplementasikan pada tatanan tingkatan pelaksanaanya.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat Ir. Syawal Bondoreso, MM pada Sosialisasi Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan   Penandatanganan Penerbitan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Nopember 2017 di Aula DPMPTSP Prov. Kalbar.

Syawal menjelaskan bahwa pada pertemuan ini akan dibahas 2 (dua) hal penting yaitu :

  • Diseminasi Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedelegasian Kewenangan   Penandatangan Penerbitan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat.
  • Informasi Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI

Peraturan Gubernur 55 Tahun 2017 ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Barat pada tanggal 13 November 2017 merupakan perubahan terkait lampirannya dalam upaya pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang harus cepat, efektif dan transparan, yang kedepan harus terintegrasi secara elektronik/online. Perubahan  ini diakibatkan adanya penataan kewenangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan adanya deregulasi beberapa peraturan yang terkait dengan perizinan dan penataan perangkat daerah.

Dasar perubahan ini mengacu pada pasal 349 UU Nomor 23 Tahun 2014, pasal 10-11 Perpress Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan PTSP dan terakhir, sebagai  harapan  dari Surat Menteri Dalam Negeri melalui suratnya yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati /Walikota seluruh Indonesia   Nomor: 503/5723/BAK tanggal 12 September 2017  Tentang Optimalisasi Kelembagaan PTSP di Daerah. Pada prinsipnya kewenangan penandatanganan penerbitan perizinan dan nonperizinan di delegasikan seluruhnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun rincian perubahan atas Peraturan Gubernur ini yaitu yang semula terdapat 17 bidang yang terdiri dari 90 perizinan dan 31 nonperizinan menjadi 93 perizinan dan 27 nonperizinan.

Sebagai tindak lanjut pasal 5 butir b  Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017 melalui SK Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 625/DPMPTSP/2017 tanggal 8 November 2017, telah terbentuk Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Provinsi Kalimantan Barat. Adapun tugas dari Tim Teknis ini antara lain :

  • melaksanakan pemeriksaan teknis di lapangan dan  pembuatan berita acara pemeriksaan lapangan;
  • menyusun kajian/analisa teknis berdasarkan hasil pemeriksaan teknis dan pembahasan bersama dengan Instansi/Lembaga terkait disertai bukti-bukti visual/non visual;
  • melaksanakan konsultasi dan pelaporan kepada Organisasi Perangkat Daerah mencakup pertimbangan/rekomendasi teknis dan kajian/ analisa teknis sesuai bidangnya;
  • menerbitkan naskah saran/pertimbangan/ rekomendasi teknis dan menyampaikannya kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk pengambilan keputusan diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan nonperizinan sekaligus bertanggungjawab terhadap saran/ pertimbangan/rekomendasi teknis yang diberikan;
  • melaporkan pelaksanaan tugas-tugas tim kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat.

Selanjutnya Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI yang ditandai dengan dikeluarkannya Perpres RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, bertujuan untuk menyelesaikan hambatan dalam proses pelaksanaan serta memanfaatkan teknologi informasi (TI) melalui penerapan sistem perizinan terintegrasi (Single Submission). Fakta yang ada bahwa pelayanan perizinan saat ini belum berjalan dengan optimal. Perizinan masih bersifat parsial dan tidak terintegrasi, sekuensial (berurutan), belum seluruhnya menggunakan IT (online), waktu penyelesaian dan biaya perizinan yang tidak jelas serta paradigma birokrasi sebagai pemberi izin belum melayani.

Syawal mengharapkan melalui pertemuan ini dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Pada tanggal 17 Mei 2017, Gubernur Kalimantan Barat dengan KADINDA Provinsi Kalbar, telah menandatangani Nota Kesepahaman. KADINDA Provinsi Kalbar sebagai wadah berkumpulnya asosiasi dan dunia usaha akan terus mengoptimalkan sinergi dan partisipasi aktif dalam pembangunan daerah sejalan dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Kalbar Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) di Provinsi Kalbar dan diharapkan kepada Kab/Kota yang belum mempunyai Peraturan Daerah CSR, segera untuk mewujudkannya.
  2. Sebagai tindak lanjut Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI, Mendagri RI melalui suratnya Nomor : 300/7985/SJ dan Nomor : 300/7984/SJ tanggal 7 Nopember 2017 tentang Pembentukan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha baik di Provinsi maupun Kab/Kota sebagai amanah Perpres Nomor 91 Tahun 2017 menginformasikan tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Tugas Satgas antara lain meningkatkan pelayanan, pengawalan,penyelesaian hambatan, penyederhanaan dan pengembangan sistem online dalam rangka percepatan penyelesaian perizinan berusaha. DPMPTSP melalui SK No.122 Tahun 2017 tanggal 14 September sudah membentuk satgas secara internal.
  3. Dihimbau kepada Pemerintah Kab/Kota untuk nomenklatur dinasnya menjadi DPMPTSP sesuai dengan Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota dan sesuai dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018. Dalam rangka peningkatan kinerja dan percepatan pelayanan perizinan dan nonperizinan provinsi dan kab/kota agar mendapatkan APBD yang memadai dan proporsional, sejalan dengan semakin bertambahnya tugas pokok dan fungsi DPMPTSP.
  4. Sebagai hasil pertemuan diseminasi penyelenggaraan pemerintah daerah bagi wakil bupati/wakil walikota se-Kalbar, pada tanggal 16 Nopember 2017 di Pontianak, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, mengharapkan agar DPMPTSP Provinsi dan Kab/Kota se-Kalbar dapat membuat database platform jaga sebagai sistem pencegahan korupsi dan menunjuk personil yang bertanggungjawab dan memfasilitasi pembaharuan data sebagai wujud transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan responsive terhadap pemberantasan korupsi.

Oleh: (Uray Iswan, S.E.)

 

 

 
KANTOR GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Alamat: Jl. Ahmad Yani, Pontianak
Kode Pos: 78124
Telepon: +62(561)736541 atau +62(561)732001 ext. 110
Faksimile: (0561) 749702
e-Mail:
Website: www.kalbarprov.go.id