BERITA DAN KEGIATAN

RAPAT REKONSILIASI DATA PENANAMAN MODAL TRIWULAN III TAHUN 2017

Rabu, 29 November 2017 13:08 WIB
0 Komentar 47 View

Kita sadari bersama bahwa rekonsiliasi data merupakan tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan pengendalian kegiatan penanaman modal. Oleh karena pada tahap ini akan dilakukan validasi dan sinkronisasi atas data penanaman modal yang dihimpun oleh DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang disampaikan oleh penanam modal di daerah masing-masing, khususnya untuk penanaman modal yang nilai investasinya di atas Rp.500 juta. Oleh karena itu kegiatan Rekonsilitasi Data Penanaman Modal  ini perlu kita lakukan secara periodik setiap triwulannya sebagai bahan evaluasi di tingkat provinsi dan nasional.

Seiring dengan semakin luasnya cakupan perizinan dan non perizinan penanaman modal yang didelegasikan kewenangan penandatanganannya kepada Kepala DPMPTSP, kita ingin agar data yang kita kumpulkan tidak hanya terpaku pada data yang formatnya telah diseragamkan untuk seluruh DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota  se-Indonesia, yang lebih penting lagi kita dapat menyajikan data detail per-perusahaan, agar data dimaksud tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembinaan terhadap perusahaan yang beroperasi di wilayah Kalimantan Barat, akan tetapi juga berfungsi sebagai sarana pengawasan terhadap perizinan maupun non perizinan yang sudah dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan PM dan Sistem Informasi Catur Budi Sulistyo, SE mewakili Kadis DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat pada acara Rapat Rekonsiliasi Data Penanaman Modal Triwulan III Tahun 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 29 Nopember 2017 di Aula DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat.

Selanjutnya  berdasarkan pertimbangan karena adanya peralihan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahan beberapa peraturan terkait dengan perizinan serta berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017, pada tanggal 13 Nopember 2017 yang lalu, Gubernur Kalimantan Barat telah menandatangani Peraturan Gubernur  Nomor  55 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Kalbar. Peraturan tersebut telah pula kita sosialisasikan kepada seluruh Kepala DPMPTSP se-Kalbar pada tanggal 20 Nopember 2017 yang lalu.

Adanya dinamika dalam pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan tersebut, tentunya harus terus kita ikuti dan kita cermati, karena hal ini berkaitan erat pula dengan kewenangan dalam melaksanakan monitoring, pembinaan dan pengawasannya. Kecermatan tersebut perlu kita lakukan agar tidak terjadi duplikasi dalam melaksanakan pengawasan dan menghindarkan dari kesalahan dalam memberikan rekomendasi atas temuan pengawasannya di lapangan. Demikian juga dengan pengawasan terhadap perizinan dan non perizinan yang kewenangan penandatanganannya telah dilimpahkan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota.

Seiring dengan semakin luasnya cakupan bidang usaha yang kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinannya didelegasikan kepada DPMPTSP, tugas untuk melakukan pendataan di bidang penanaman modal bebannya juga semakin meningkat karena terus bertambahnya jumlah dan jenis data yang harus kita himpun/kumpulkan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan pemberian perizinan dan non perizinan dan untuk memenuhi kebutuhan lainnya.

Oleh karena itu,  dalam kesempatan ini perlu kami tegaskan kembali tentang pembagian tugas pemantauan terhadap penanam modal yang ada di daerah ini. Untuk perusahaan-perusahaan yang penerbitan perizinan penanaman modalnya menjadi kewenangan provinsi dan perusahaan yang perizinannya diterbitkan oleh BKPM, maka dengan sendirinya menjadi tugas Pemerintah Provinsi, sedangkan  untuk perusahaan-perusahaan yang perizinan penananam modalnya diterbitkan oleh Kabupaten/Kota, menjadi tugas dan kewajiban dari Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memantau perkembangannya.

Oleh karena adanya perbedaan kewenangan dalam penerbitan perizinan dan non perizinan tersebut, maka untuk memvalidasi dan mensinkronkan data penanaman modal dari Kabupaten/Kota dengan data yang dihimpun oleh Provinsi, perlu dilakukan Rekonsiliasi Data agar data yang dipublikasikan lebih akurat/valid, lengkap dan up to date dan sekaligus dapat memberikan gambaran tentang tingkat capaian kinerja investasi di Kalimantan Barat pada periode tertentu, baik tingkat capaiannya terhadap target di dalam RPJMD maupun secara nasional. Kami berharap teman-teman dari Kabupaten/Kota juga mencermati target investasi di dalam RPJMD masing-masing, sehingga tingkat capaian kinerja investasi dari masing-masing Kabupaten/Kota juga akan dapat terukur dengan baik.

 

Oleh: (Uray Iswan, S.E.)

 

 

 
KANTOR GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Alamat: Jl. Ahmad Yani, Pontianak
Kode Pos: 78124
Telepon: +62(561)736541 atau +62(561)732001 ext. 110
Faksimile: (0561) 749702
e-Mail:
Website: www.kalbarprov.go.id