BERITA DAN KEGIATAN

Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Rabu, 6 Desember 2017 13:13 WIB
0 Komentar 41 View
Uncategorized

Pontianak, 6/12/2017. Bertempat diruang rapat Bappeda lantai 1, Bappeda Prov Kalbar menyelenggarakan Rapat Koordinasi penyelenggaraan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di Prov Kalbar 2018, Rapat ini dibuka oleh oleh Ibu Ir.Hj.Yuslinda,MM selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Bappeda Prov Kalbar. Adapun rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Bina Bangda, SKPD dilingkungan Pemprov Kalbar, Perwakilan Bappeda Kab/Kota Prov Kalbar, PT.PLN (Persero) Wilayah Kalbar.

Dalam rapat ini sebagai narasumber adalah Bapak Rendy Jaya Lahsamana selaku Kasubdit ESDM Ditjen Bina Bangda, dalam paparannya bapak Rendy memberikan paparan mengenai :

  1. Pelaksanaan Layanan Pengaduan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran (SLTS) dan tinjut 2018 di daerah;
  2. Penguatan Koordinasi Penyusunan Ranperda RZWP3K;
  3. Progres penyusunan RUED di 2017 dan Penganggaran TA 2018;
  4. Memastikan Program Strategis Nasional Tertuang di RKPD 2018 dan teranggarkan dalam APBD 2018.

Dalam paparannya Bapak Rendy juga memaparkan mengenai Prioritas Program Dan Kegiatan Dalam Pedoman RKPD 2018
Urusan ESDM, dimana dalam rangka pengelolaan energi dan sumber daya mineral, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

  • Optimalisasi pengawasan pengelolaan mineral dan batubara melalui dukungan operasionalisasi dan penguatan koordinasi antara perangkat daerah yang membidangi urusan ESDM dengan Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Pertambangan;
  • Kebijakan pengelolaan energi dan ketenagalistrikan nasional, melalui: Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P) yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional; dan Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi (RUKD Provinsi) yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
  • Percepatan peningkatan rasio elektrifikasi;
  • Penguatan dukungan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan;
  • Pemanfaatan potensi energi setempat dalam pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan;
  • Pengawasan terhadap: penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; penerapan tarif tenaga listrik oleh pemegang IUPTL agar sesuai dengan penetapan Pemerintah Daerah (sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009); pelaksanaan kebijakan penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik sesuai Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017 tentang LTSHE
  • Dukungan pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat dalam kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran;
  • Penyediaan database perizinan di bidang ESDM;
  • Penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan energi baru dan terbarukan;
  • Percepatan pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) bidang ESDM yang belum selesai.

 

 

 
KANTOR GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Alamat: Jl. Ahmad Yani, Pontianak
Kode Pos: 78124
Telepon: +62(561)736541 atau +62(561)732001 ext. 110
Faksimile: (0561) 749702
e-Mail:
Website: www.kalbarprov.go.id