BERITA DAN KEGIATAN

RAPAT REKONSILIASI DATA PENANAMAN MODAL TRIWULAN IV TAHUN 2017

Selasa, 27 Maret 2018 13:51 WIB
0 Komentar 74 View

Perubahan kelembagaan, tentunya menuntut kita untuk merubah mindset (pola pikir) kita  dari semula hanya bersifat koordinasi, maka untuk saat ini hal-hal yang menyangkut perencanaan, penganggaran dan bentuk-bentuk kegiatan yang akan dilakukan harus sudah mengarah pada hal-hal yang bersifat tindakan di lapangan atau langkah konkrit yang akan kita lakukan dalam mendukung tercapainya peningkatan minat dan realisasi investasi. Hal tersebut disampaikan Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Catur Budi Sulistyo, SE mewakili Kepala DPMPTSP Prov. Kalbar pada Pembukaan Rapat Rekonsiliasi Data yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2018.

Selanjutnya Catur menyampaikan, ke depan jangan lagi ada pikiran dari para pengusaha bahwa Pemerintah Daerah melakukan pembiaran atas permasalahan yang mereka hadapi dalam merealisasikan penanaman modalnya. Untuk itu dalam rangka pencapaian target realisasi investasi, kita harus mulai melakukan pengawalan dari saat izin tersebut terbit sampai pada masa konstruksi (pembangunan) dan berproduksi secara komersial. Pelajari dan galilah informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh penanam modal (investor) dan bersama-sama instansi terkait di daerah mari kita upayakan bersama untuk mencari solusi yang tepat sebagai jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi. Instansi penanaman modal jangan lagi menjadi bagian dari permasalahan yang dihadapi oleh para pengusaha akan tetapi harus berperan dalam pengawalan (end to end) kemudahan berusaha. Lembaga penanaman modal harus mentransformasi diri menjadi pelayan dan berperan aktif dalam penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha melalui pembentukan Satuan Tugas pada tingkat nasional, kementerian/lembaga, daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan serta ketimpangan antar daerah maupun antar kelompok pendapatan, perkembangan jumlah, penyebaran, skala maupun efisiensi kegiatan usaha menjadi faktor penentu dalam kemajuan dan keberhasilan yang akan dicapai. Oleh karena itu melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha telah mengamanatkan bahwa perizinan berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memulai, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan usaha perlu ditata kembali agar menjadi pendukung perkembangan kegiatan usaha. Ke depan, jangan lagi kita mendengar adanya perizinan yang berbelit-belit, tapi jadikanlah DPMPTSP sebagai rumahnya pengusaha untuk menyampaikan keluhan dan memperoleh arahan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam merealisasikan investasinya.

Itu semua tentunya akan dapat kita lakukan apabila kita semua bahu membahu dan terus menjalin komunikasi yang baik. Dari tingkat Provinsi sampai ke Kabupaten dan Kota, kita harus satu pikiran dan satu bahasa dalam mensukseskan terwujudnya “Kalimantan Barat Sebagai Daerah Tujuan Penanaman Modal yang Kondusif dan Memiliki Daya Tarik”. Jangan lagi kita berpikiran terkotak-kotak, kita harus menjadi satu keluarga besar yang kokoh dan kompak dalam menghadapi dinamika yang terus berkembang seiring perubahan-perubahan yang terjadi.

Hari ini untuk kesekian kalinya kita mengadakan Rapat Rekonsiliasi Data dengan maksud agar diperoleh data yang akurat/valid, lengkap dan up to date dan sekaligus dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja investasi di Kalimantan Barat pada periode yang baru saja kita lewati.

Sesuai Press Release BKPM tentang Perkembangan Realisasi Investasi tahun 2017, perkembangan realisasi investasi Provinsi Kalimantan Barat periode Januari- Desember  2017 dapat digambarkan sebagai berikut : 

Untuk tahun 2017 target realisasi investasi nasional yang ditetapkan untuk Provinsi Kalbar sebesar Rp.17,10 trilyun dan di dalam RPJMD Provinsi Kalbar sebesar Rp.18,61 trilyun. Sesuai  Press Release  BKPM  untuk  periode Januari – Desember 2017 nilai realisasi investasi Provinsi Kalbar  mencapai Rp.19,96 trilyun  yang terdiri dari : Penambahan realisasi PMDN sebesar Rp.12,38 trilyun dan penambahan realisasi PMA sebesar Rp.7,58 trilyun atau mencapai 116,74 % dari target realisasi investasi nasional tahun 2017  dan    107,27 % dari target realisasi investasi RPJMD tahun 2017. Secara nasional realisasi investasi Kalbar tahun 2017 untuk PMDN berada pada peringkat 6 sedangkan untuk PMA pada peringkat 17.

Capaian yang cukup baik tersebut  tentunya merupakan hasil kerja keras kita bersama, baik BKPM RI, DPMPTSP  Provinsi maupun DPMPTSP Kabupaten/Kota yang terus berupaya meningkatkan kinerja investasi PMDN/PMA dengan memperbaiki iklim investasi yang berdaya saing melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mudah, cepat dan transparan, memperbaiki infrastruktur, memfasilitasi penyediaan lahan, melakukan kegiatan-kegiatan promosi pada event strategis di dalam maupun di luar negeri  dan berbagai upaya terobosan dalam pelaksanaan pengendalian penanaman modalnya. Untuk itu kami atas nama Kepala DPMPTSP Provinsi Kalbar menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian, dengan harapan semoga kerjasama yang telah terjalin baik selama ini dapat terus kita pertahankan dan kita tingkat pada masa-masa mendatang.

Oleh: (Uray Iswan, S.E.)

 

 

 
KANTOR GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Alamat: Jl. Ahmad Yani, Pontianak
Kode Pos: 78124
Telepon: +62(561)736541 atau +62(561)732001 ext. 110
Faksimile: (0561) 749702
e-Mail:
Website: www.kalbarprov.go.id