BERITA DAN KEGIATAN

SISTEM INFORMASI POTENSI INVESTASI DAERAH (SIPID)

Jum'at, 24 Agustus 2018 14:16 WIB
0 Komentar 54 View

Pontianak Kamis (23/8/18), Kabid Kebijakan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah II Dayang Yuli Samsiah, SIP, MPP mewakili Kepala DPMPTSP Prov. Kalbar membuka  Rapat Implementasi Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) dalam upaya Pemantapan Admin Daerah mengup-date Data di Provinsi Kalimantan Barat.

Rapat Implementasi Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) dihadiri oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kaupaten/Kota se Kalimantan Barat dan Kepala Organisai Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar. Hadir sebagai Narasumber adalah Direktur Pengembangan Potensi Daerah Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM RI Drs. Iwan Suryana, MM.

Didampingi Kabid Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal  H.M. Yusuf, SH, MH, dalam sambutannya Dayang Yuli menyampaikan bahwa Sebagaimana dimaklumi bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah membagi urusan pemerintahan bidang penanaman modal menjadi 6 sub urusan, salah satunya adalah sub urusan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (PIPM), dimana adanya 3 strata pembagian/konkuren urusan yaitu; Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagai amanah dari pasal 16 (ayat 1 dan 2) UU Nomor 23 Tahun 2014, diperlukan adanya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bagi Pelaksanaan Kegiatan Iklim Penanaman Modal, agar implementasinya ada keselarasan dan sinkronisasi bagi setiap tingkatan urusan pemerintah daerah sehingga satu dengan lainnya dapat saling bersinergi dan saling memberikan kekuatan sehingga tercipta kondisi Iklim Penanaman Modal kondusif dan bersahabat bagi investor.

Sekedar mengingatkan kembali bahwa NSPK yang ditetapkan melalui Peraturan BKPM RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, yang pada bulan Maret 2018 lalu sudah dilakukan sosialisasinya merupakan pedoman dasar bagi pengembangan SIPID ke depan, sejalan dengan adanya reformasi Pelayanan Perizinan digital melalui Online Single Submission (OSS) sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronika.

Pada Peraturan BKPM RINomor 9 Tahun 2017 menetapkan bahwa“Pendokumentasian hasil pemetaan Peluang Penanaman Modal di daerah ke dalam SIPID,  dilakukan melalui perekaman dan pembaharuan hasil pemetaan potensi usaha dan data berupa profil daerah (kondisi geografis, demografis, ekonomis, sarana dan prasarana pendukung investasi serta komoditi unggulan), yang dilakukan oleh BPKM, DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota”.

Kita ketahui bersama bahwa SIPID  merupakan suatu sistem informasi berbasis web yang berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai potensi investasi suatu daerah, penunjang lainnya yang berkualitas, lengkap, akurat dan terkini (up-to-date) untuk mempermudah para calon investor untuk mengambil keputusan dalam menentukan daerah yang cocok untuk berinvestasi.

Penyediaan data informasi bagi calon investor pada pelaksanaanya akan menghadapi berbagai  hambatan dan tantangan tersendiri bagi personil perangkat daerah baik  Provinsi maupun Kabupaten/kota dimulai dari sulitnya koordinasi dengan OPD pemilik data,  ketidaksesuaian data yang tersedia dengan data yang dibutuhkan, minimnya sarana dan prasarana, atau belum digunakannya tehnologi informasi secara optimal, serta minimnya kualitas SDM yang merupakan  permasalahan  dalam proses penyediaan data SIPID.

Hambatan dan tantangan ini perlu segera di carikan jalan keluarnya melalui berbagai fasilitasi kegiatan. Pada kesempatan ini saya secara khusus meminta bantuan dari Direktur Pengembangan Potensi Daerah BKPM RI untuk memberikan pelatihan pendampingan kepada aparatur DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat maupun Kabupaten/ Kota se Kalbar untuk memberikan penjelasan dan pemahaman secara teknis terhadap Pasal 13 butir b dan c, Peraturan BKPM RI Nomor 9 Tahun 2017 yang menetapkan 5 (lima) tahapan bagi daerah membuat kegiatan Pemetaan Peluang Penanaman Modal yaitu :

  • Pengumpulan Data Informasi Potensi PM
  • Verifikasi Hasil Pengumpulan data Informasi Potensi PM
  • Analisis Hasil Verifikasi Potensi PM
  • Penyusunan Peta Peluang PM
  • Hasil Pemetaan Peluang PM di dokumentasikan ke dalam SIPID.

Penyelenggaraan kegiatan ini sangat urgen dalam pencapaian daya dukung dan data pendukung PM, maka selaku aparatur penyelenggara Pemerintah Daerah, kita terus dituntut untuk senantiasa meningkatkan kemampuan dan kualitas dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat untuk perubahan dan nilai positif dalam pembangunan.
Oleh: (Uray Iswan, S.E.)

 

 

 
KANTOR GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Alamat: Jl. Ahmad Yani, Pontianak
Kode Pos: 78124
Telepon: +62(561)736541 atau +62(561)732001 ext. 110
Faksimile: (0561) 749702
e-Mail:
Website: www.kalbarprov.go.id