BERITA DAN KEGIATAN

SOSIALISASI SISTEM INFORMASI POTENSI INVESTASI DAERAH (SIPID)

Jum'at, 7 September 2018 08:41 WIB
0 Komentar 96 View

Pontianak, Kamis (6/9/18), Sekretaris DPMPTSP Prov. Kalbar  Kurniasari, S.Sos mewakili Kepala DPMPTSP Prov. Kalbar membuka Sosialisasi Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) bertempat di Hotel Golden Tulip.

Hadir pada pertemuan ini adalah Personalia Admin SIPID dari 14 Kab/Kota se Kalbar, Personalia Admin SIPID dari Kota Palangkaraya, Banjarmasin, Banjarbaru, Balikpapan, Samarinda, Bontang dan Tarakan;

Dan sebagai Narasumber adalah Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (PIPM) Ibu Ir.Farah Ratnadewi Indriani., MBA.

Dalam sambutannya, Kurniasari menyampaikan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 DPMPTSP Prov. Kalbar dan Kab/Kota se Kalbar telah melaksanakan Kegiatan SIPID dalam upaya   pemantapan   Admin    Daerah meng-update data, yang dihadiri juga oleh Direktur Pengembangan Potensi Daerah, yang pada intinya Admin SIPID Kab/Kota se Kalbar tetap berkomitmen mendukung aplikasi SIPID, hanya saja pada tataran Decision maker/yaitu para Bupati atau Walikota masih terus harus dikomunikasikan urgensi arti pentingnya penyediaan data SIPID hingga diharapkan adanya dukungan Pembiayaan dari APBD yang wajar dan proporsional bagi pengembangan SIPID serta tampilan ke depan yang lebih baik.

Sebagaimana dimaklumi bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah membagi urusan pemerintahan bidang penanaman modal menjadi 6 sub urusan, salah satunya adalah sub urusan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (PIPM), dimana adanya 3 strata pembagian/konkuren urusan yaitu; Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Kurniasari menambahkan bahwa sebagai amanah dari pasal 16 (ayat 1 dan 2) UU Nomor 23 Tahun 2014, diperlukan adanya Norma, Standar,   Prosedur dan Kriteria (NSPK) bagi Pelaksanaan Kegiatan Iklim    Penanaman    Modal,    agar    implementasinya      ada keselarasan dan sinkronisasi bagi setiap tingkatan urusan pemerintah daerah sehingga satu dengan lainnya dapat saling bersinergi dan saling memberikan kekuatan sehingga tercipta kondisi Iklim Penanaman Modal kondusif dan bersahabat bagi investor.

Sekedar mengingatkan kembali bahwa NSPK yang ditetapkan melalui Peraturan BKPM RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, yang pada bulan Maret 2018 lalu sudah dilakukan sosialisasi oleh DPMPTSP Kalbar  merupakan pedoman dasar bagi pengembangan SIPID, sejalan dengan adanya reformasi Pelayanan Perizinan digital melalui Online Single Submission (OSS) sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronika diberlakukan sejak 21 Juni 2018.

Pada Peraturan BKPM RINomor 9 Tahun 2017 menetapkan bahwa“Pendokumentasian hasil pemetaan Peluang Penanaman Modal di daerah ke dalam SIPID,  dilakukan melalui perekaman dan pembaharuan hasil pemetaan potensi usaha dan data berupa profil daerah (kondisi Geografis, Demografis, Ekonomis, Sarana dan Prasarana pendukung investasi serta komoditi unggulan), yang dilakukan oleh BKPM, DPMPTSP provinsi maupun DPMPTSP Kabupaten/Kota”.

Kita ketahui bersama bahwa SIPID  merupakan suatu sistem informasi berbasis web yang berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai potensi investasi suatu daerah, penunjang lainnya yang berkualitas, lengkap, akurat dan terkini (up-to-date) untuk mempermudah para calon investor untuk mengambil keputusan dalam menentukan daerah yang cocok untuk berinvestasi.

Penyediaan data informasi bagi calon investor pada pelaksanaanya akan menghadapi berbagai  hambatan dan tantangan tersendiri bagi personil perangkat daerah baik  Provinsi maupun Kabupaten/kota dimulai dari masih sulitnya koordinasi dengan OPD pemilik data,  ketidaksesuaian data yang tersedia dengan data yang dibutuhkan, minimnya sarana dan prasarana, atau belum digunakannya tehnologi informasi secara optimal serta minimnya kualitas SDM yang merupakan  permasalahan  dalam proses penyediaan data SIPID.

Hambatan dan tantangan ini perlu segera di carikan jalan keluarnya melalui berbagai fasilitasi kegiatan. Pada kesempatan ini saya secara khusus meminta bantuan dari Ibu Deputi melalui Direktur Pengembangan Potensi Daerah BKPM RI untuk memberikan pelatihan pendampingan kepada aparatur DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat maupun Kabupaten/ Kota se Kalbar dan peserta sosialisasi untuk memberikan penjelasan dan pemahaman secara teknis terhadap Pasal 13 butir b dan c, Peraturan BKPM RI Nomor 9 Tahun 2017 yang menetapkan 5 (lima) tahapan  bagi  daerah membuat kegiatan Pemetaan Peluang Penanaman Modal yaitu :

  • Pengumpulan Data Informasi Potensi PM
  • Verifikasi Hasil Pengumpulan data informasi Potensi PM
  • Analisis Hasil Verifikasi Potensi PM
  • Penyusunan Peta Peluang PM
  • Hasil Pemetaan Peluang PM di dokumentasikan ke dalam SIPID.

Simultan dengan upaya-upaya tersebut, perlu terus diupayakan, dikomunikasikan dengan Pemerintah Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) dengan melakukan sinergis antara BKPM RI dengan Kementrian Dalam Negeri Cq. Dirjen Pembangunan Daerah  dalam upaya mengakselerasi Political will berkenaan dengan Aplikasi SIPID di Daerah.


Oleh: (Uray Iswan, S.E.)

 

 

 
KANTOR GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Alamat: Jl. Ahmad Yani, Pontianak
Kode Pos: 78124
Telepon: +62(561)736541 atau +62(561)732001 ext. 110
Faksimile: (0561) 749702
e-Mail:
Website: www.kalbarprov.go.id