BERITA DAN KEGIATAN

Ria Norsan Minta PTSP Wajib Gunakan Pelayanan Berbasis Elektronik

Rabu, 3 Oktober 2018 12:29 WIB
0 Komentar 57 View
Uncategorized

Pontianak, Wakil Gubernur Kalbar H Ria Norsan meminta kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk wajib menerapkan pelayanan secara elektronik agar peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah menuju PTSP Prima sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan oleh PTSP wajib menggunakan pelayanan secara elektronik. Berdasarkan sudut pandang pencegahan korupsi, penyelenggaraan pelayanan publik pada masyarakat sangat berpotensi memunculkan perilaku menyimpang, khususnya pada pelayanan perizinan, seperti suap, pungutan liar, gratifikasi dan benturan kepentingan, kata H Ria Norsan, Selasa (2/10), saat membuka Workshop Implementasi Layanan PTSP Berbasis Elektronik di Aula DPMPTSP Kalbar. Dikatakannya, melalui layanan berbasis elektronik ini diharapkan dapat meminimalisir perilaku dan potensi korupsi karena melalui sistem pelayanan elektronik akan semakin memperkecil kemungkinan pertemuan antara pemohon dengan pejabat atau petugas yang memberikan pelayanan perizinan, sehingga pelayanan yang diberikan dapat berjalan dengan lancar, efektif dan berkualitas. Kualitas pelayanan perizinan penanaman modal merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan meningkatnya investasi di daerah. Dengan pelayanan sederhana, cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau sudah pasti akan memberi nilai tambah dan daya tarik tersendiri bagi investor untuk menanamkan modalnya, jelasnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, Mantan Bupati Mempawah meminta semua kekuatan harus disiapkan mulai dari ketersediaan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan regulasi/kebijakan. Berbagai kebijakan, regulasi, program terobosan harus dapat diciptakan secara terus-menerus oleh daerah, termasuk pemerintah Provinsi Kalbar dan Kabupaten/Kota, agar pembangunan di daerah yang dicita-citakan untuk mensejahterakan masyarakat Kalbar sesuai Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalbar yang baru ini dapat tercapai. Investasi sebagai salah satu daya dukung peningkatan pembangunan di daerah dan pemberdayaan masyarakat di daerah dapat berjalan dengan lancar dan diharapkan terus meningkat, dengan didukung sepenuhnya oleh pemerintah daerah yang berkomitmen tinggi untuk melayani, pintanya. Dijelaskannya, Pemprov Kalbar bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota perlu terus berupaya mendorong dan memacu masuknya investasi ke daerah. Sementara ini upaya yang telah dilakukan baik oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalbar cukup banyak dan beragam, baik menyangkut regulasi, peningkatan kelembagaan dan SDM, antara lain telah membentuk PTSP di seluruh Kabupaten/Kota, telah melimpahkan kewenangan ke PTSP dalam pelayanan perizinan dan non perizinan, meskipun belum seluruhnya, yang kesemuanya memberikan andil dan konstribusi dalam percepatan peningkatan investasi di Kalbar. Salah satu kebijakan Pemerintah yang paling anyar saat ini adalah terkait dengan implementasi Online Single Submission (OSS). Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha mengamanatkan antara lain terkait dengan penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS) di daerah. Salah satu tujuan dan semangatnya adalah untuk percepatan kemudahan berusaha dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan, ujarnya. Kesiapan PTSP Daerah dalam menghadapi implementasi Online Single Submission (OSS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tersebut secara tertulis telah ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 503/4033/SJ tanggal 28 Juni 2018 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota seluruh Indonesia, yang meminta kesediaan Bupati/Walikota mengimplementasikan OSS melalui langkah-langkah antara lain Menyederhanakan jenis pelayanan perizinan dan non perizinan, membentuk Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha, Mendelegasikan seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP, Menyiapkan fasilitas untuk penerapan OSS dan Mendukung pembiayaan penyelenggaraan PTSP. Maraknya kasus korupsi dalam pelayanan perizinan yang sering kita lihat di berbagai media, maka saya tekankan secara khusus agar Saudara-Saudara yang hadir harus dapat mengidentifikasi celah korupsi di wilayah kerja masing-masing, tutup celah tersebut, bina integritas dan bangun komitmen di jajaran Saudara untuk bersikap anti korupsi, pintanya ( Nasir Humas)

 
KANTOR GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Alamat: Jl. Ahmad Yani, Pontianak
Kode Pos: 78124
Telepon: +62(561)736541 atau +62(561)732001 ext. 110
Faksimile: (0561) 749702
e-Mail:
Website: www.kalbarprov.go.id