BERITA DAN KEGIATAN

REKONSILIASI DATA PENANAMAN MODAL TRIWULAN III DAN JANUARI - SEPTEMBER TAHUN 2018

Senin, 26 November 2018 09:25 WIB
0 Komentar 114 View
Uncategorized

Pontianak, Kamis 22 November 2018, didampingi Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Kornelius, S.IP, MT, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili Sekretaris Kurniasari, S.Sos membuka secara resmi Rapat Rekonsiliasi Data Penanaman Modal Triwulan III dan Januari-September Tahun 2018 di Aula Kantor DPMPTSP Provinsi Kalbar.

Dalam sambutannya, Kurniasari menjelaskan bahwa DPMPTSP Provinsi  Kalimantan Barat juga mencatat realisasi  investasi PMDN dan PMA berdasarkan lokasi proyek  untuk Triwulan III Tahun 2018 (5 besar) adalah: Kabupaten Ketapang Rp. 814,33 miliar, (29,64%); Kabupaten Sekadau Rp 470,38 miliar, (17,12%); Kabupaten Mempawah Rp.296,14 miliar, (10,78%), Kabupaten Landak  Rp. 246,97 miliar, (8,99%); dan Kabupaten Sintang  Rp 243,45 miliar, (8,86%).

Untuk realisasi investasi PMDN dan PMA berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah: Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan Rp.1,57 triliun, (57,27%),  Industri Makanan Rp. 422,54miliar, (15,38%), Jasa Lainnya  Rp 246,79miliar, (8,98%); Listrik, Gas, dan Air  Rp. 225,73 miliar, (8,22%); dan Perumahan, Kawasan Industri Dan Perkantoran  Rp 161,51miliar, (5,88%).

Sedangkan 5 (Lima)  besar negara asal PMA adalah: Singapura US$ 24,62 juta, (33,31%); Hongkong, RRT  US$ 17,99 juta, (24,34 %); R.R. Tiongkok US$ 13,80 juta, (18,67%); Belanda  US$ 11,69 juta, (15,81%) dan Malaysia US$ 2,89 juta, (3,91%).

Selanjutnya realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia pada Triwulan III Tahun 2018 mencapai 5.034 orang dengan rincian sebanyak 1.873 orang pada proyek PMDN dan sebanyak 3.161 orang pada proyek PMA.

Peluang tenaga kerja terampil di Indonesia terbuka lebar dengan masuknya perusahaan-perusahaan dengan bidang usaha baru yang menggunakan lebih banyak teknologi. Oleh karena itu,  untuk meningkatkan mutu dan kompetensi tenaga kerja Indonesia, Pemerintah melalui lembaga-lembaga pelatihan milik pemerintah melakukan pelatihan dan disamping itu juga  meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dalam rangka pelatihan tenaga kerja Indonesia.

Mencermati realisasi investasi di Kalimantan Barat sebagaimana telah di uraikan diatas, menuntut kita untuk mengambil langkah-langkah strategis sebagai upaya untuk memenuhi target yang telah dibebankan oleh Pemerintah, DPMPTSP Provinsi Kalbar telah mengambil langkah-langkah Strategis tersebut diantaranya :

  1. Mengintensifkan program pendampingan bagi perusahaan yang memerlukan bimbingan langsung terkait dengan penyusunan  LKPM, Layanan Informasi dan/atau pengaduan masyarakat di bidang PM ;
  2. Melakukan jemput bola terhadap laporan dari PMA/PMDN yang sudah wajib menyampaikan LKPM;
  3. Meningkatkan frekwensi monitoring, pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan-perusahaan khususnya terkait dengan kepatuhannya dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai penanam modal;
  4. Meningkatkan pembinaan kepada perangkat daerah Kabupaten/Kota terkait dengan laporan PMDN yang perizinannya dikeluarkan oleh masing-masing daerah;
  5. Mensosialisasikan penggunaan LKPM secara elektronik, guna penyederhanaan penyampaian LKPM khususnya untuk perusahaan yang perizinannya dikeluarkan oleh Pusat dan Provinsi;
  6. Memberikan peringatan tertulis kepada perusahaan-perusahaan yang melalaikan kewajiban menyampaikan LKPM.

Diharapkan Bapak/Ibu DPMPTSP Kabupaten/Kota untuk turut mendukung dengan cara mensinergikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Kurniasari juga mengingatkan bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik maka Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS dapat digunakan disemua PTSP atau dapat diakses oleh Pelaku Usaha/Masyarakat dimanapun dan kapanpun melalui jaringan internet. Diharapkan kepada Bapak/Ibu dari DPMPTSP Kabupaten/Kota untuk melakukan pendampingan kepada pelaku usaha yang belum memahami mekanisme dan prosedur kerja Aplikasi OSS ini.

Dan terkait kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, kewajiban penyampaian LKPM dilakukan secara daring dan berkala melalui SPIPISE untuk kegiatan usaha  yang dilakukan oleh pelaku usaha mengacu pada data dan/atau perubahan data Perizinan Berusaha termasuk perubahan data yang tercatum dalam sistem OSS sesuai dengan periode berjalan setiap 3 (tiga) bulan (triwulan).

Rapat Rekonsiliasi Data Penanaman Modal Triwulan III dan Januari-September Tahun 2018 ini diikuti oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pejabat Pengelola Data Penanaman Modal Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat dengan Narasumber dari DPMPTSP Prov. Kalbar yaitu Kabid Pengendalian  Pelaksanaan PM  dan  Sistem  Informasi  Kornelius, S.IP, MT dan Kasi Pengolahan Data dan Informasi Alhani, S.AP.

 

Oleh: (Uray Iswan, S.E.)

 

 

 
KANTOR GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Alamat: Jl. Ahmad Yani, Pontianak
Kode Pos: 78124
Telepon: +62(561)736541 atau +62(561)732001 ext. 110
Faksimile: (0561) 749702
e-Mail:
Website: www.kalbarprov.go.id