BERITA DAN KEGIATAN

Komisi Informasi Kalbar Edukasi Sosilalisasi Penyelenggara Pemilu Sengketa Informasi

Kamis, 31 Mei 2018 11:24 WIB
32 View

Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum di Hotel My Home Sintang, Rabu (30/5/2018) pagi.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Rospita Vici Paulyn menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini tidak terlepas dari moment pesta demokrasi Pilgub Kalbar 2018 yang sebentar lagi akan diselenggarakan.

Oleh karena itu, semua informasi terkait penyelenggaraan pemilu dari awal sampai akhir dikuasai oleh penyelenggara pemilu. Sebab itu, hari ini sosialisasi dilakukan kepada Panwaslu Sintang, Panwascam, hingga PPL.

"Makanya kita berharap bahwa penyelenggara pemilu menerapkan keterbukaan informasi karena semua informasi yang dihasilkan adalah informasi milik publik yang harus disampaikan secara benar dan transparan," katanya.

Berdasarkan hasil diskusi, pemaparan, dan tanya jawab, ia mengambil kesimpulan bahwa selama ini jajaran Panwaslu Kabupaten Sintang tidak mendapatkan sosialisasi yang baik dan benar terkait keterbukaan informasi.

"Mereka tidak tahu terkait haknya, apa yang harus mereka lakukan terhadap keterbukaan informasi. Bahkan terkait dengan informasi yang verifikasi faktual yang sebenarnya menjadi hak PPL untuk tahu saja mereka kesulitan mendapatkan informasi tersebut," tambahnya.

Sementara itu, terkait dengan penyelenggara pemilu, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat tahun ini juga belum mendapatkan laporan. Sebab itu pihaknya gencar melakukan sosialisasi kepada penyelenggara pemilu.

"Tidak adanya sengketa informasi ini bukan karena tidak ada pengaduan masyarakat tetapi mereka tahu cara meminta informasi, kemudian bagaimana mengsengketakan. Itu sebabnya menjelang pemilu ini kami gencar melakukan sosialisasi," katanyam.

Setelah sosilalisasi ini ia berharap Panwaslu, Panwascam, maupun PPL di Kabupaten Sintang khususnya paham terhadap hak dan kewajibannya. Sehingga mereka bisa meminta informasi kepada badan publik lain terkait penyelenggaraan pemilu.

Selain itu, menurutnya mulai dari jajaran PPL dan Panwascam bisa saja langsung mengadukan ke Komisi Informasi terkait sengketa informasi. Namun harus sesuai dengan prosedur dan langkah-langkah yang diupayakan.

Misalnya saat PPL atau Panwaslu membutuhkan data dari KPU, kemudian tidak diberikan. Kemudian ada hitungan dua hari sudah harus diberikan. Ketika dalam dua hari tidak diberikan, bisa mengajukan surat keberatan dengan jangka waktunya tiga hari.

"Jika masih tidak juga ditanggapi atau diberikan tidak sesuai, dia bisa mengajukan sengketa ke Komisi Informasi. Setelah tiga hari kami menerima sengketa, kami sudah harus bersidang dan menghasilkan putusan," pungkasnya.

 

 


Oleh: (Octavianus Johan Enas, S.Sos)

 

 

 
KANTOR GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Alamat: Jl. Ahmad Yani, Pontianak
Kode Pos: 78124
Telepon: +62(561)736541 atau +62(561)732001 ext. 110
Faksimile: (0561) 749702
e-Mail:
Website: www.kalbarprov.go.id