BERITA DAN KEGIATAN

Wakil Gubernur Kalbar Membuka Workshop Implementasi Layanan PTSP Berbasis Elektronik

Selasa, 2 Oktober 2018 12:57 WIB
36 View

Wakil Gubernur Kalbar H Ria Norsan membuka Workshop Implementasi Layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Berbasis Elektronik di Aula Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalbar, Selasa (2/10/2018).

Menurut Norsan, PTSP Prima, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non-Perizinan oleh PTSP. Dalam aturan itu, setiap PTSP wajib gunakan pelayanan elektronik. “Hal ini bertujuan agar peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah menuju PTSP Prima terwujud,” ungkapnya.

“Layanan berbasis elektronik dapat meminimalisir perilaku dan potensi korupsi. Sistem pelayanan elektronik semakin memperkecil kemungkinan pertemuan antara pemohon dengan pejabat atau petugas yang memberikan pelayanan perizinan, penyelenggaran pelayanan publik bagi masyarakat sangat berpotensi munculkan perilaku menyimpang pada pelayanan perizinan yakni praktik suap-menyuap, gratifikasi dan benturan kepentingan, ” terangnya.

Di dalam berinvestasi dituntut  pelayanan sederhana, cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau sebagai nilai tambah dan daya tarik tersendiri bagi investor.  Otomatis, pelayanan yang diberikan dapat berjalan lancar, efektif dan berkualitas. Kualitas pelayanan perizinan penanaman modal menurut dia merupakan satu diantara faktor sangat menentukan peningkatan investasi daerah.

Berkaca dari hal itu, Ria Norsan menilai perlunya kewajiban penerapan pelayanan secara eletronik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

“Saya berharap semua kekuatan disiapkan mulai dari ketersediaan sumber daya manusia, sarana prasarana dan regulasi atau kebijakan, Terobosan-terobosan mengenai kebijakan, regulasi dan program harus dapat diciptakan terus-menerus oleh daerah.  Tak hanya Pemerintah Provinsi Kalbar, namun juga Pemerintah Kabupaten/Kota, agar  pembangunan daerah guna mensejahterakan masyarakat Kalbar sesuai visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalbar yang baru ini dapat tercapai, ” katanya.

“Pemprov Kalbar bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota perlu terus berupaya mendorong dan memacu masuknya investasi ke daerah,” timpalnya.

Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalbar selama ini telah melakukan berbagai kebijakan cukup banyak dan beragam untuk menunjang investasi, baik dari segi regulasi, peningkatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia.

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha mengamanatkan antara lain terkait dengan penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS) di daerah.

“Online Single Submission (OSS) punya maksud guna percepatan kemudahan berusaha dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan,” ujarnya.

Pemerintah pusat berharap Kabupaten/Kota melalui Kepala Daerah dalam hal ini Bupati/Walikota dapat mengimplementasikan OSS melalui langkah-langkah antara lain Menyederhanakan jenis pelayanan perizinan dan non perizinan, membentuk Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha, mendelegasikan seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP, menyiapkan fasilitas untuk penerapan OSS dan mendukung pembiayaan penyelenggaraan PTSP. 

“Kesiapan PTSP Daerah untuk implementasi Online Single Submission (OSS)  sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 secara tertulis telah ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 503/4033/SJ tanggal 28 Juni 2018 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota seluruh Indonesia. ‘jelasnya


Oleh: (Dra. Asih Setyawati)

 

 

 
KANTOR GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Alamat: Jl. Ahmad Yani, Pontianak
Kode Pos: 78124
Telepon: +62(561)736541 atau +62(561)732001 ext. 110
Faksimile: (0561) 749702
e-Mail:
Website: www.kalbarprov.go.id