Gubernur Sutarmidji : Jangan Masukkan Unsur Politis dalam Penyusunan Anggaran

Image

Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, SH, M.Hum mengingatkan Kepala Daerah tingkat Kabupaten serta pelaksana penyusunan anggaran daerah untuk adil dan transparan dalam penggunaan anggaran.

“Jangan pernah memasukkan unsur politis ke dalam penyusunan anggaran, walaupun kepala daerah itu jabatan politis, tapi jangan ada itu, kita berpedoman pada visi misi dan rencana kerja. Saya ngga mau seperti itu” Ujar Sutarmidji pada sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Prov. Kalbar di Grand Mahkota Hotel, Kamis (5/3/2020)

Saudara sebagai pelaksana, lanjut Orang nomor 1 di Kalbar ini,  jangan mau seperti itu, ketika belanja tidak imbang, hanya fokus pada 1-2 Daerah, saudara harus kasi tau bahwa ini tidak bisa, karena capaian pertumbuhan ekonominya tidak akan baik, karena pertumbuhannya timpang, bagaimana pemerataan pembangunan dengan skala prioritas, itu yang paling penting kita lakukan, dan transparansi dalam segala aspek.

“Kabupaten/Kota harus sudah berani, kalau kita (provinsi), saya minta percepat dan masukkan ke Data Analytic Room supaya orang semua tahu ABPD itu digunakan untuk apa, pembiayaan apa, semuanya bisa pantau disitu” jelas Gubernur Kalimatan Barat ini.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur Sutarmidji kembali mengajak,  untuk mengelola keuangan dengan tertib dan transparan.  “Mari kita kelola keuangan itu, dalam penyusunan anggaran 2021 itu tertib, transparan dan dengan skala prioritas yang tepat, musrenbangnya udah kita mau mulai, harus betul-betul sesuai dengan kebutuhan, jangan sampai kita belanja yang tidak butuh perjalanan dinas juga harus ditekan seminimal mungkin, dan itu pasti bisa” ujarnya.

“Saya ulangi ya, Provinsi itu 148 milyar, saya alokasikan untuk membebaskan biaya pendidikan SMA/SMK Negeri sekarang ada 147ribu anak bisa menikmati pendidikan gratis, hanya dari efisiensi perjalanan dinas, belum yang lain” tambah Bang Midji (sapaan akrab Gubernur Kalbar ini).

Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Bari, S.Sos, M.Si dalam laporannya menyampaikan, Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2020 ini mengangkat tema “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Bagan Akun Standar Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 terhadap penyusunan RAPBD Tahun 2021”.

“Penyelenggaran Rakor ini merupakan agenda rutin setiap tahun sebagai wadah penyamaan persepsi mengingat tertibnya pengelolaan keuangan daerah yang saat ini dan yang akan datang.” ujarnya.

Kegiatan yang melibatkan TAPBD Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat dan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ini bertujuan untuk  menyamakan persepsi dalam bidang pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban laporan keuangan daerah.

“Pelaksanaan kegiatan ini juga sebagai bentuk tindak lanjut dari isu aktual pengelolaan keuangan daerah sebagai akan beberapa regulasi baru terkait keuangan daerah yang tertuang di dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bagan Akun Standar Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terhadap penyusunan RAPBD tahun 2021” Ujar Plt Kepala BAKD Prov. Kalbar. (Fredy Ricky)

 


Oleh: (Wiwin Sutiana, ST)

 

 

Share this Post: