Sekda Buka Orientasi DPRD Kubu Raya Dan Kapuas Hulu

Image

PONTIANAK - penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah dalam rangka untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat, dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan hal itu, maka kepala daerah dan DPRD dalam hal ini malalui pimpinan DPRD wajib memiliki hubungan yang bersinergi dan harmonis sebagaimana diatur dalam Pasal 207 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa hubungan kerja antara DPRD dan Kepala Daerah didasarkan atas hubungan kemitraan yang sejajar, selanjutnya pasal 207 ayat (2) jelas diatur bahwa hubungan kemitraan DPRD dan Kepala Daerah adalah sebagai berikut yakni, persetujuan bersama dalam pembentukan Perda, penyampaian laporan keterangan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD, persetujuan terhadap kerja sama yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, malaksanakan rapat konsultasi DPRD dengan kepala daerah secara berkala dan bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan, kata Sekretaris Daerah Kalimantan Barat A.L. Leysandri, SH dalam sambutannya saat membuka acara Orientasi Anggota DPRD Kabupaten dan Kota Se-Kalimantan Barat pada tahap IV yakni Kapuas Hulu dan Kabupaten Kubu Raya yang berlangsung di Hotel Golden Tulip Pontianak, Senin (4/11).

Lebih jauh Sekda menjelaskan bahwa rancang bangun hubungan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD merupakan hubungan kemitraan, yang berarti Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan mitra kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yakni, asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas serta asas keadilan, maka sebagaimana dimaklumi bersama, bahwa seiring dengan perkembangan dinamisnya teori-teori pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintah yang modern, telah banyak perubahan yang terjadi dalam sistem pemerintahan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang terus berkembang dan mengalami penyempurnaan dalam rangka menyesuaikan diri dengan era demokrasi dan dinamika kebutuhan masyarakat. Hal itu tentunya dimaksudkan untuk mencapai format terbaik yang dapat menjadi instrumen yang dapat diandalkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang dikenal dengan asas good governance atau pemerintahan yang baik.

Sekda berharap agar kegiatan Orientasi Anggota DPRD yang diselenggarakan oleh BPSDM Prov Kalbar tersebut dapat dapat dijadikan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dan terpenuhi, serta dapat mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dalam rangka melaksanakan tugas nantinya, sehingga terciptanya hubungan yang baik dan professional antara pemerintahan dan DPRD yang membawa angina segar bagi percepatan dan peningkatan pembangunan masyarakat diseluruh wilayah Kalimantan Barat yang sejahtera dan lebih maju (ruslanhumasprov)

CAPTION FOTO :

BUKA ORIENTASI : Sekretaris Daerah Kalimantan Barat A.L. Leysandri, SH mengetok palu tanda dibukanya kegiatan Orientasi Anggota DPRD Kabupaten dan Kota Se-Kalimantan Barat pada tahap IV yakni Kapuas Hulu dan Kabupaten Kubu Raya yang berlangsung di Hotel Golden Tulip Pontianak, Senin (4/11)Foto:Ruslan HUmas Prov.

 

 

 

 

 


Oleh: (Ruslan)

 

 

Share this Post: