Pengumuman Pertama Berakhirnya Masa Berlaku IUP/IUPK
Diumumkan Mulai Tanggal Selasa, 12 September 2017


Dalam rangka penataan dan tertib administrasi serta pemutakhiran data Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Provinsi Kalimantan Barat dengan didasarkan pada Pasal 9 Ayat 1 dan Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
  1. Bahwa perlu ditertibkan dan/atau dipisahkan antara izin usaha pertambangan (IUP) / izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang masih berlaku dengan yang sudah berakhir.
  2. Kepada pemegang IUP, bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP)/lzin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sudah berakhir atau habis masa berlaku dikarenakan antara lain:
    • dikembalikan, dicabut atau habis masa berlakunya sebagaimana tercantum dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
    • Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) telah habis masa berlaku dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau telah mengajukan permohonan perpanjangan atau peningkatan tahap kegiatan tetapi tidak memenuhi persyaratan maka Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus tersebut dinyatakan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
  3. Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, maka bersama ini diberitahukan kepada para pemegang IUP di Kalimantan Barat bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang diterbitkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota se-Kalimantan Barat yang telah berakhir atau habis masa berlakunya sebagaimana terlampir.
  4. Kepada para pemegang IUP diberikan waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pengumuman di website resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (www.kalbarprov.go.id) untuk mengajukan sanggahan/keberatan apabila diketemukan adanya kekeliruan/kesalahan data dalam lampiran yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, melalui surat resmi dengan disertai bukti/dokumen asli kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat.
Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian.

Berikut adalah lampiran daftar perusahaan dimaksud:
  1. Surat Pemberitahuan
  2. Prov Kalbar
  3. Kab Bengkayang
  4. Kab Kapuas Hulu
  5. Kab Kayong Utara
  6. Kab Ketapang
  7. Kab Kubu Raya
  8. Kab Landak
  9. Kab Melawi
  10. Kab Mempawah
  11. Kab Sambas
  12. Kab Sanggau
  13. Kab Sekadau
  14. Kab Sintang
KANTOR GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Alamat: Jl. Ahmad Yani, Pontianak
Kode Pos: 78124
Telepon: +62(561)736541 atau +62(561)732001 ext. 110
Faksimile: (0561) 749702
e-Mail:
Website: www.kalbarprov.go.id