ORGANISASI DAN PERSONALIA BPS

Awal kehadiran BPS di Kalimantan Barat dimulai pada sekitar tahun 1960 yang pada waktu itu masih merupakan Bagian Sensus pada Kantor Pemda TK I Prop. Kalimantan Barat. Bagian ini pertama kali dipimpin oleh Ade M. Djohan (1960-1964) serta dilanjutkan oleh Gusti Mustaan (1965-1967). Posisi ini bertahan sampai dengan awal tahun 1967, karena langsung mendapat perluasan otonomi sehingga meningkat menjadi Kantor Sensus dan Statistik, yang dipimpin oleh Drs. Abassuni Abubakar (1967-1975), yang masih mempunyai struktur dibawah Pemda.

Walupun Kantor Statistik Propinsi (KSP) Kalimantan Barat telah berdiri pada medio tahun 1960-an dengan nama KSS ( Kantor Sensus dan Statistik), namun resmi bernaung di bawah BPS sejak tahun 1975. Pada tahun 1975 ini, nama KSS Prop. Kalimantan Barat resmi menjadi Kantor Statistik Propinsi Kalimantan Barat namun hanya terdiri atas dua unit kerja yaitu Tata Usaha (TU) dan Teknis Operasional (TOP). Dengan adanya reorganisasi tahun 1980, maka struktur organisasi TOP KSP Kalimantan Barat berubah menjadi tiga seksi: Seksi Statistik Produksi, Seksi Statistik Sosial dan Kependudukan (Sosduk) dan Seksi Statistik DIstribusi dan Neraca Wilayah (Disner).

Pada tahun 1992, kembali terjadi reorganisasi melalui PP No. 2 Tahun 1992 sekaligus peningkatan eselonisasi sehingga unit kerja teknis bertambah menjadi empat yaitu: Bidang Statistik Produksi, Bidang Statistik Kependudukan, Bidang Statistik Distribusi dan Bidang Lahcawilis (Pengolahan, Neraca Wilayah, serta Penyajian dan Analisis). Di samping itu, unit kerja Sub Bagian TU berubah menjadi Bagian Tata Usaha.

Pada tahun 1975, saat KSP resmi di bawah BPS, kepemimpinan KSP dijabat oleh Drs. Sudirham Wiradjaja. Semasa kepemimpinan kedua ini jumlah pegawai terus bertambah hingga mencapai sekitar 60 orang di KSP dan hampir 200 orang di KS Kabupaten/Kotamadya dan kecamatan di seluruh Kalimantan Barat. Setelah menjabat lebih dari enam tahun, Drs. Sudirham Wiradjaja diteruskan oleh Habil Iskandar, B. St pada tahun 1984 sampai dengan tahun 1991.

Pada tahun 1991-1994 , KSP Kalimantan Barat dipimpin oleh Ir. Soenardi AS yang pada tahun 1970-an pernah mengepalai KSP Kaltim dan berikutnya pada dekadi 1980-an bertugas di BPS Pusat. Setelah mengabdi di Kalimantan Barat sekitar tiga setengah tahun, pada awal bulan Desember 1994, Ir. Soenardi AS (56) mengalihkan "tongkat" kepemimpinan KSP Kalimantan Barat pada tanggal 6 Desember 1994 kepada Dr. Mudjiandoko (42). Kepemimpinan Dr. Mudjiandoko dilanjutkan oleh Prijono, MA pada tanggal 1 September 1997.

Pada tahun 1997 ditetapkan Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang diundangkan pada tanggal 19 Mei 1997 sebagai pengganti dari UU No. 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Dengan adanya UU tentang Statistik yang baru ini maka Nomenklatur kelembagaan dari Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.

Tentang kepemimpinan di BPS Provinsi Kalimantan Barat, setelah Prijono MA bertugas di Kalimantan Barat selama hampir 7 tahun maka pada tanggal 15 Juni 2004 kepemimpinan BPS Propinsi Kalimantan Barat dilanjutkan oleh Drs. Rusman Desiar, MSi sampai dengan bulan November 2006. Selanjutnya dari November 2006 sampai dengan tanggal 7 April 2009 dipimpin oleh Drs Nyoto Widodo ME, lalu tongkat kepemimpinan BPS Provinsi Kalimantan Barat dilanjutkan oleh Iskandar Zulkarnain, MSi hingga sekarang.







PERKEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA BPS PROPINSI KALIMANTAN BARAT

Perkembangan BPS/KS tidak terlepas dari perkembangan RI khususnya perekonomian dan politik nasional secara umum. Selaras dengan era Orde Baru, maka pada awalnya inventaris KSP Kalimantan Barat masih amat minim dan bahkan seluruhnya (ruang kantor dan perlengkapannya) merupakan barang inventaris Pemda Dati I Prop. Kalimantan Barat. Lokasi kantor semula adalah di kompleks Pemda Dati I Jl. Zainuddin (sekarang Pemda Dati II Kodya Pontianak). Awal tahun 1970-an, KSP Kalimantan Barat pindah alamat ke lokasi yang ada saat ini bersamaan dengan kepindahan Pemda Dati I dan kebanyakan instansi lainnya.

Saat ini BPS Propinsi Kalimantan Barat boleh dikatakan memiliki fasilitas yang cukup baik. Dengan dukungan sarana komputer menjadikan proses pengolahan menjadi lebih cepat. Ditambah lagi tersedianya perpustakaan yang ditujukan bagi pengunjung yang ingin melihat/mencari data-data yang dibutuhkan, menambah nilai plus bagi BPS Propinsi Kalimantan Barat.