Balitbang Kalbar Gelar Bimtek Indeks Inovasi Daerah (IID)

Image

Pontianak, - Dalam rangka pengisian Indeks Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Badan Penelitian dan Pengembangan telah melaksanakan kegiatan BIMTEK pengisian Indeks Inovasi Daerah 2022 di Hotel Mercure Ayani Pontianak, Selasa (9/8/2022). Kegiatan ini dilaksanakan untuk membantu para OPD Provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan penginputan data Inovasi yang dimiliki dan nantinya akan dilaporkan serta dinilai kematangannya kepada Kementerian Dalam Negeri.

Bahwa dalam mewujudkan kualitas pelayanan masyarakat, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk berinovasi. Landasan ini merupakan bentuk terobosan untuk menghadapi kondisi birokrasi yang ruwet, lama dan monoton serta untuk melawan segala bentuk keajegan dan zona nyaman (comfort zone) yang selama ini menghasilkan budaya kerja kurang produktif.

Inovasi bukan lagi menjadi sebuah kewajiban, akan tetapi keharusan bagi daerah untuk berbuat seberapa besar dan seberapa banyak inovasi yang dihasilkan dapat bermanfaat. Data Indeks menggambarkan keseriusan Pemerintah Daerah dalam mengawal inovasinya. Mulai dari kelengkapan data pendukung sebagai dokumentasi, publikasi inovasi, maupun pelibatan stakeholder antara Provinsi Dengan Kabupaten/Kota, OPD dengan OPD lainnya, maupun antara Masyarakat dengan ASN. Kolaborasi dan elaborasi menjadi cerminan bahwa inovasi daerah menjembatani koordinasi horizontal dan vertikal dalam pengembangan inovasi daerah.

Kegiatan Bimtek Indeks Inovasi Daerah 2022 ini dibuka oleh Asisten Administrasi dan Umum Drs. Alfian., MM yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat,  dan dalam sambutannya menyampaikan apresiasi Kepada Balitbang Provinsi Kalbar dengan adanya pengukuran Indeks Inovasi Daerah, agar dapat memacu dan meningkatkan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah yang inovatif, baik dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan urusan- urusan lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian untuk mewujudkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Inovatif, diperlukan komitmen dan kerja keras serta kesungguhan kita bersama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing.

Disampaikan juga bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Inovatif berdasarkan pengukuran dan penilaian melalui Indeks Inovasi Daerah yang di selenggarakan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini tercermin dari capaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020 menempati peringkat 33 dikarenakan Inovasi Daerah  yang diinput dalam Aplikasi Penilaian Indeks Inovasi Daerah belum memenuhi Kriteria Penilaian dan Tahun 2021 beranjak naik menjadi peringkat 13 dari 34 Provinsi dengan predikat Inovatif. Saya mengapresiasi upaya dan kesungguhan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tersebut, namun saya mengingatkan, jangan berpuas diri dan terus berinovasi, jadilah Agent Inovasi di Perangkat Daerah Bapak/Ibu masing-masing dengan harapan semoga peringkat Indeks Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 lebih baik dari sebelumnya.

Selanjutnya, untuk mendukung peningkatan inovasi daerah, Provinsi Kalimantan Barat membutuhkan pembangunan innovation hub yang merupakan wadah untuk mendorong lahirnya inovasi, mendokumentasikan (gudang inovasi daerah), mereplikasikan, peer to peer learning inovasi, tempat berdiskusi dan penyelenggaraan kompetisi secara integrative. Saya berharap Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat mampu menjawab tantangan tersebut sebagai Perangkat Daerah yang membidangi Inovasi Daerah.

”Oleh karena itu, Saya meminta semua Peserta Bimtek agar mengikuti kegiatan ini dengan ”sungguh-sungguh” sehingga dapat menyerap dengan baik teknis pengisian Indeks Inovasi Daerah dari Narasumber, dan setelah kegiatan ini dengan penuh komitmen serta tanggungjawab untuk segera melakukan entri data dilengkapi dengan evidence sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022”, ujarnya.

Dr. Herkulana Mekarryani S., M.Si selaku Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat dalam laporannya, menyatakan bahwa kegiatan Bimbingan Teknis Pengisian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022 dimaksudkan agar kegiatan Bimbingan Teknis ini dapat meningkatkan kapasitas dan membekali pemahaman teknis ASN pengelola inovasi pada masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam pengisian/penginputan Indeks Inovasi Daerah yang nantinya akan disampaikan oleh narasumber. 

Lebih lanjut Dr. Herkulana Mekarryani S., M.Si menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi diikuti oleh 86 orang/peserta, terdiri dari Peserta Offline yaitu Pejabat teknis yang mengelola inovasi pada perangkat daerah (Dinas/Badan/Biro) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 45 orang dan Peserta Online yaitu Pejabat teknis yang mengelola inovasi pada UPT di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 41 orang.

Kemudian disampaikan juga oleh Narasumber dari BSKDN Kementerian Dalam Negeri Arzad Sectio, S.IP, MPA pada waktu pemberian materi Bimtek bahwa penilaian dalam pengukuran Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022 ini indikatornya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga pagi Pemerintah Daerah agar dapat mencermati dan memahaminya ketentuan tersebut. Contohnya adalah bahwa untuk penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022 ini terdapat syarat khusus yang bersifat koersif yakni minimal 2 urusan wajib pelayanan dasar dari 6 pelayanan dasar harus ada sebagai satuan inovasi daerah, hal ini menjadi syarat khusus dengan alasan untuk mendongkrak nilai SPM (Standar Pelayanan Minimal) Nasional yang telah menjadi Program Pemerintah Pusat.

Sumber : Bidang Inovasi dan Teknologi-Balitbang Provinsi Kalbar

 

 

 

Share this Post: