PONTIANAK - Tim Badan Anggaran DPR RI melakukan Kunjungan kerja (Kunker) ke Provinsi Kalimantan Barat, pada Kamis (28/11/2024). Bertempat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Tim Banggar yang dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie, disambut langsung oleh Penjabat Gubernur Kalimantan Barat dr. H. Harisson, M.Kes.
Pada kesempatan tersebut, Harisson mengapresiasi kunjungan yang dilakukan Tim Banggar ke Provinsi Kalimantan Barat. Menurutnya, kegiatan ini memiliki arti yang sangat penting, tidak hanya untuk memastikan keberlanjutan pembangunan di wilayah Kalimantan Barat, akan tetapi juga untuk memperkuat kolaborasi antara pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
"Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Badan Anggaran DPR RI atas perhatian dan komitmen dalam mendukung pembangunan daerah. Kami percaya bahwa dengan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah, cita-cita untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Indonesia dapat tercapai," ujar Harisson.
Dalam kesempatan itu juga, Harisson memaparkan, bahwa pada Tahun 2023 IPM Kalimantan Barat telah meningkat dan masuk pada kategori tinggi, yaitu 70,47 poin. Ada 2 kabupaten dan 2 kota yang mendukung peningkatan IPM Provinsi Kalbar dan keempatnya berada di kategori tinggi, yaitu Kabupaten Sambas (70,6), Kabupaten Kubu Raya (70,50), Kota Pontianak (81,63), dan Kota Singkawang (74,13).
Dirinya menerangkan, strategi peningkatan IPM Kalimantan Barat pada dimensi pendidikan adalah fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dengan memperbaiki fasilitas sekolah, menyediakan tenaga guru dengan meningkatkan jumlah guru pada pendidikan dasar dan menengah.
Pada dimensi kesehatan, Provinsi Kalbar terus menggalakkan program kesehatan seperti imunisasi, pelayanan kesehatan masyarakat, kampanye kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berfokus pada penurunan stunting.
“Kemudian, pada dimensi Ekonomi, kami memberikan dukungan kepada UMKM dan juga sektor-sektor ekonomi lokal seperti pertanian, perikanan, dan industri kecil guna meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Diversifikasi ekonomi dan menyediakan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan juga dilakukan guna mengentaskan kemiskinan di Kalimantan Barat,” tuturnya.
Seperti kita ketahui, bahwa sejak Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengupayakan peningkatan IPM dengan menyusun Rencana Aksi Percepatan Peningkatan IPM Kalbar 2022-2025 melalui Pergub Kalbar No. 98 Tahun 2022.
“Kami juga membentuk Tim Koordinasi Percepatan Peningkatan IPM Kalbar yang dituangkan dalam SK Gubernur Kalbar No. 305 Tahun 2022. Melalui Pergub Kalbar No. 16 Tahun 2024, kami menyediakan bantuan keuangan khusus pendidikan rata-rata lama sekolah,” tambahnya.
Bahkan ditambahkannya, Pemerintah juga menyiapkan program bantuan keuangan pendidikan kesetaraan guna meningkatkan jenjang pendidikan bagi penduduk berusia 25 tahun ke atas. Program ini merupakan wujud komitmen bersama Bupati & Wali Kota, serta Komitmen Bersama TAPD Kabupaten Kota.
"Hasilnya, IPM Kalimantan Barat kembali mengalami peningkatan 0,72 poin dari 70,47 menjadi 71,19 poin di Tahun 2024. Usia Harapan Hidup bayi yang baru lahir adalah 73,94 tahun, anak usia 7 tahun memiliki peluang mengenyam pendidikan hingga jenjang Diploma I dengan Harapan Lama Sekolah 12,68 tahun dengan rata-rata lama sekolah 7,78 tahun. Pendapatan perkapita seseorang di Kalimantan barat per tahunnya adalah 10.321 ribu rupiah," terangnya.
Tak sampai disitu, pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar itu menyebut, pada akhir Triwulan III Tahun 2024, perekonomian Kalbar tumbuh sebesar 4,87% secara tahunan, meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang mencapai 4,76%.
Pertumbuhan ini didukung oleh berbagai sektor dengan kontribusi tertinggi dari sektor real estate (9,42%), pengadaan listrik dan gas (7,43%), serta jasa keuangan dan asuransi (7,17%). Beberapa sektor seperti pengadaan air dan pengelolaan limbah mengalami kontraksi sebesar 1,15%.
"Struktur ekonomi Kalimantan Barat dari sisi lapangan usaha tetap didominasi oleh sektor pertanian, yaitu 2,75% dan industri pengolahan sebesar 15,44%, serta perdagangan 14,48%. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih tetap tertinggi kontribusinya yaitu 49,17% dan PMTB (atau investasi) sebesar 32,49%," imbuhnya.
Dihadapan para Tim Banggar DPR RI, Harisson menerangkan, Provinsi Kalimantan Barat sebagai provinsi terluas ketiga di Indonesia, yaitu 147.307 Km2 setelah Provinsi Papua (319.036,05 Km2) dan Kalimantan Tengah (153.564,40 Km2) memiliki jumlah penduduk 5.623.328 jiwa. Luas provinsi 1,13 kali luas Pulau Jawa ini memiliki kepadatan penduduk di Kalimantan Barat pada angka 37 jiwa per km².
Menurutnya keistimewaan Kalimantan Barat adalah termasuk provinsi yang terletak di beranda terdepan Republik Indonesia selain Papua, Kalimantan Utara dan Nusa Tenggara Timur. Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan Sarawak Malaysia dengan panjang perbatasan +972,95 km yang meliputi 5 (lima) kabupaten.
Sehingga, dirinya menilai dengan kondisi geografis dan perekonomian tersebut, Kalimantan Barat membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat. Total APBD Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Barat sebesar Rp29,31 Triliun yang 79,76% masih tergantung dengan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi.
"Oleh karena itu, dengan keterbatasan tersebut, pengalokasian belanja pemerintah yang mampu menggerakkan perekonomian pada sektor-sektor lapangan usaha seperti pertanian, industri, perdagangan besar dan konstruksi yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu pendukung dalam mengawal pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat sesuai target yang ditetapkan," timpal Harisson,
Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Syarif Abdullah Alkadri mengapresiasi kinerja dari pemerintah provinsi Kalimantan Barat atas capaian tingkat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional. Menurutnya, pelaksanaan anggaran berlangsung sangat baik.
“Hanya memang menurut teman-teman di kabupaten/kota masih merasa ada dana perimbangan, dana bagi hasil kira-kira begitu, juga dana transfer daerah menurut teman-teman perlu ditingkatkan,” ungkap Syarif Abdullah Alkadrie.
Dikatakannya, dipilihnya Provinsi Kalimantan Barat sebagai tujuan utama Tim Banggar DPR RI. Karena menurutnya, Kalbar merupakan salah satu Provinsi yang sangat strategis karena banyak memiliki Sumber Daya Alam (SDA).
"Jadi Bapak Ibu sekalian, alasan kami kesini karena Kalbar merupakan salah satu wilayah yang strategis karena memiliki begitu banyak sumber daya alam baik itu batu bara, gas alam, hasil hutan termasuk kayu dan karet, serta perkebunan sawit yang melimpah menjadikan Kalbar sangat berpeluang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor perdagangan dan priwisata," tutur Syarif A Alkadrie.
Disamping itu, Syarif Alkadrie juga mengapresiasi atas capaian Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang cukup berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi serta menekan angka inflasi yang berada diposisi dibawah nasional.
"Berdasarkan data dari BPS menunjukan keberhasilan Kalbar dari sektor pertumbuhan ekonomi dari y-to-y pada kuartal kedua menyentuh di angka 4,76 persen dan sebesar 4,80 persen pada triwulan ke I. Dan sepatutnya kita berikan apresiasi kepada jajaran Pemprov Kalbar yang berhasil mengendalikan inflasi pada edisi oktober 2024 di angka 1,58 persen dan angka ini berada dibawah tingkat nasional yaitu 2,51 persen," terangnya.
Diakhir penyampaiannya, Syarif meminta seluruh stakholder memegang peranan penting dimana melalui momen pertemuan ini menjadikan atensi bagi kami untuk mendapatkan informasi penting dari Jajaran terkait.
"Saya kira ini menjadi momen paling berharga bagi kita semua dalam memegang seluruh peranan penting untuk kita bahas kemudian menghasilkan untuk kemajuan Kalimantan Barat," pungkasnya.
Dengan adanya komitmen kuat dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan dukungan penuh dari Badan Anggaran DPR RI, diharapkan sinergi antara pusat dan daerah semakin erat. Kolaborasi yang baik ini akan menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan di Kalimantan Barat, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
