Regsosek, Mencatat Untuk Membangun Negeri

Regsosek, Mencatat Untuk Membangun Negeri

BPS Kalbar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Provinsi Kalimantan Barat (Prov. Kalbar) mengenai Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi 2022 yang dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat, Forkopimda Kalbar, Bupati/Walikota se-Kalbar serta seluruh instansi terkait yang ada di Kalbar, Jumat (16/9/2022).

Read More
Bersama BI Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi

Bersama BI Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi

Implementasi GNPIP dilakukan di seluruh Provinsi di Indonesia termasuk Kalimantan Barat. GNPIP ini bertujuan untuk mendorong implementasi langkah-langkah pengendalian inflasi yang well calibrated, well planned, well communication, dan berdampak nasional.

Read More
Kick Off Gernas BBI Kalbar Berdayakan UMKM Demi Kemandirian

Kick Off Gernas BBI Kalbar Berdayakan UMKM Demi Kemandirian

Untuk saat ini para pelaku UMKM di Provinsi Kalbar hingga bulan Juli 2022 mencapai 195.397 pelaku usaha yang terdiri dari Usaha Mikro sekitar 167.839 pelaku usaha, Usaha Kecil sekitar 25.853 pelaku usaha dan Usaha Menengah sekitar 1.705 pelaku usaha.

Read More
Reforma Agraria untuk Kesejahteraan Rakyat

Reforma Agraria untuk Kesejahteraan Rakyat

Reforma Agraria melalui GTRA diharapkan dapat menjadi forum menjawab permasalahan-permasalahan mengenai Pelaksanaan Reforma Agraria di Kawasan Perbatasan Negara serta Mekanisme pemenuhan alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan.

Read More
Pemprov Kalbar Raih Nominasi TPID Provinsi Berkinerja Terbaik di Kawasan Kalimantan

Pemprov Kalbar Raih Nominasi TPID Provinsi Berkinerja Terbaik di Kawasan Kalimantan

Pada kegiatan tersebut dilaksanakan penyerahan penghargaan TPID Terbaik tahun 2021 berdasarkan region kepulauan. Kota Pontianak dan Kab. Landak keluar sebagai pemenang TPID Kota dan Kabupaten Berkinerja terbaik di Kawasan Kalimantan. Sedangkan untuk Provinsi Kalimantan Barat meraih Nominasi TPID Provinsi Berkinerja Terbaik di Kawasan Kalimantan.

Read More
Launching MTQ XXX Tingkat Provinsi Kalbar di Kabupaten Ketapang

Launching MTQ XXX Tingkat Provinsi Kalbar di Kabupaten Ketapang

MTQ ke XXX Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 akan diselenggarakan dari tanggal 5 – 11 November 2022 di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari utusan LPTQ Kabupaten/Kota Seluruh Kalimantan Barat dengan jumlah peserta untuk masing-masing kafilah ada 54 orang dengan total peserta seluruhnya ada 1.040 orang terdiri dari peserta ada 756 orang, official dan pendamping ada 140 orang, Dewan Hakim 138 orang, dan tim Asistensi dari LPTQ sebanyak 6 orang.

Read More
Wagub Kalbar Optimis Penurunan Angka Stunting di Sekadau

Wagub Kalbar Optimis Penurunan Angka Stunting di Sekadau

Angka prevalensi stunting Kabupaten Sekadau saat ini menempati urutan 6 (enam) di Wilayah Provinsi Kalbar, dengan persentase sebesar 26,6% dimana angka prevalensi stunting tahun 2024 yakni 15,33%. Wagub berharap dengan sinergitas antar stakeholder, Kabupaten Sekadau dapat mencapai target tersebut.

Read More
Pemprov Kalbar Tindaklanjuti Suara Hati Buruh ke Pemerintah Pusat

Pemprov Kalbar Tindaklanjuti Suara Hati Buruh ke Pemerintah Pusat

“Dengan menaikkan harga BBM, tentunya sangat berdampak terhadap kesejahteraan buruh/pekerja di Indonesia khususnya di Kalimantan Barat. Hal ini menambah beban biaya hidup dan sangat dirasakan oleh para buruh/pekerja yakni berdampak pada kenaikan biaya transport dan kenaikan kebutuhan pokok lainnya,” ungkap Koordinator Wilayah KSBSI Suherman.

Read More
Antisipasi Lonjakan Inflasi, TPID Prov Kalbar Gelar Operasi Pasar

Antisipasi Lonjakan Inflasi, TPID Prov Kalbar Gelar Operasi Pasar

Sebagai bentuk dukungan terhadap Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kalimantan Barat (TPID Prov Kalbar) dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan Operasi Pasar.

Read More
Serahkan Bansos di Dua Kecamatan Demi Cegah Inflasi

Serahkan Bansos di Dua Kecamatan Demi Cegah Inflasi

Kondisi yang tidak memungkinkan untuk terus-menerus memberikan subsidi yang nilainya mencapai Rp 502 Triliun, sehingga memaksa untuk menaikkan harga BBM. "Penyesuaian harga bukan kewenangan dari Pemerintah Daerah (Pemda), tetapi langsung diumumkan oleh pemerintah pusat,” jelas H. Sutarmidji.

Read More