Konsultasi Publik Penyusunan dan Penetapan Ranperda RTRWP Kalimantan Barat_30 Mei 2023

PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, menghadiri agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dengan Aparat Penegak Hukum tingkat Provinsi dan Kab/Kota se Kalimantan Barat yang digelar di Hotel Aston Pontianak pada hari Jumat (17/3/2023).

PONTIANAK - Bertempat di Auditorium Untan Pontianak diselenggarakannya Kuliah Umum dan Bedah Buku Aldera Potret Gerakan Politik Kaum Muda (1993-1999) yang dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., sekaligus memberikan sambutan dalam rangkaian kegiatan tersebut, Jum'at (17/2/2023).

Dalam prakteknya persidangan yang dilaksanakan baik di Pengadilan Negeri (PN) maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) keduanya memiliki perbedaan dan karakteristik masing-masing, sehingga dalam penanganan perkara tersebut haruslah diikuti secara maksimal oleh Penerima Kuasa dari Prinsipal (Pemberi Kuasa) dalam hal ini sebagai Tergugat adalah Gubernur, Bupati dan Walikota beserta jajarannya.

Adapun tujuan Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) datang ke Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan pemetaan di titik-titik rawan korupsi pada sektor usaha. Selain itu, Kasatgas Satu AKBU ini juga menerangkan bahwa dirinya telah meminta izin kepada Gubernur Kalbar untuk membentuk Komite Advokasi Daerah (KAD) Antikorupsi.

Capaian aksi pencegahan korupsi melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2022 di Wilayah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2021 yaitu 89,98 persen dan per tanggal 14 Oktober 2022 adalah 70,44 persen dan ditargetkan sampai dengan 31 Desember 2022 mencapai 92,00 persen.

Ada penambahan jenis pajak baru yakni Pajak Alat Berat walaupun ini pada prinsipnya hanya merupakan pemisahan saja yang tadinya merupakan bagian dari PKB, sekarang menjadi jenis pajak tersendiri dan Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai pajak tambahan dari pajak MBLB yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

“Saya harap kegiatan ini dapat memberi manfaat yang besar untuk meningkatkan peran serta dan menanamkan semangat mencegah diri dari orang sekitar kita dari praktik-praktik korupsi untuk memberantas korupsi di Indonesia, khususnya di Kalbar. Dan saya minta pasangan suami atau istri untuk tidak hidup mewah atau gaya hedon,” ungkap H. Sutarmidji di Hotel Mercure Pontianak.

Disinilah Balitbang Kalbar menemukan desa yang luar biasa dalam menjaga kelestarian alamnya dan sudah mendapatkan ber¬bagai penghargaan. Di¬antaranya penghargaan Kalpataru 2019 kategori Penyelamatan Lingkun¬gan, Equator Prize dari Program Pembangunan PBB.

Pelaksanaan Bimtek ini diharapkan mengingatkan kembali komitmen terhadap anti korupsi serta meningkatkan integritas seluruh jajaran perusahaan dalam menciptakan dunia usaha yang bersih dan bebas dari korupsi.