Gladi pasukan yang melibatkan unsur TNI/Polri dari Kodam XII Tanjungpura dan Polda Kalbar akan dilaksanakan demi lancarnya kegiatan yang dihadiri 237 orang, diataranya 6 orang Pejabat setingkat Menteri, 10 orang Pejabat Setingkat Eselon I (Senior Official), 26 orang Perwakilan Daerah (Setingkat Gubernur) di wilayah BIMP-EAGA setiap negara, 38 orang Pejabat Setingkat Eselon 2, dan 157 orang Staf Pendamping.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan pengelolaan mangrove antara Pemprov, Pemkab dan Multipihak dalam pengelolaan ekosistem mangrove sebagai tindak lanjut penyiapan penyusunan kebijakan, strategi, program dan indikator kinerja dalam rangka Optimalisasi Pengelolaan Ekosistem Mangrove di wilayah Kalbar.

Hingga saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus melakukan beberapa upaya dalam rangka Pengendalian Inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi, seperti melakukan Operasi Pasar dan Memberikan Bantuan Sosial (Bansos) berupa Paket Bahan Pangan.

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat menggelar Pemberian Penghargaan Kalimantan Barat Inovation Award (Kalbaria) hari ini, Senin 24 Oktober 2022.

"Sesuai dengan arahan Presiden, Provinsi Kalimantan Barat telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota hingga tingkat Desa untuk bersama-sama berupaya mengerahkan seluruh potensi yang ada untuk menurunkan angka prevalensi stunting 29,8% menjadi 17,07 pada tahun 2024 mendatang. " Ungkap Wagub Kalbar yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Prov Kalbar.

Permasalahan lain yang sering dihadapi para transmigran adalah dari segi pendapatan. Dimana, umumnya para transmigran ini bergerak pada sektor pertanian, perkebunan, nelayan, perdagangan dan lain - lain. Dimana saat ini khususnya Nilai Tukar Petani (NTP) di Kalbar belum mencapai angka 100 persen. Sehingga perlu sinergitas yang baik antara para transmigran melalui PATRI bersama stakeholder terkait guna menambah NTP tersebut.

Adapun bantuan yang diberikan oleh GAPKI Kalbar pada hari ini berupa beras 10 ton, sarden 1.000 kaleng dan 50 botol minyak kayu putih. Bantuan ini merupakan bantuan tahap kedua, setelah sebelumnya telah menyerahkan 500 dus mie instan kepada Pemerintah Provinsi Kalbar. Dalam hal ini, Gubernur Kalbar menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian GAPKI Kalbar yang ikut turut membantu masyarakat yang terdampak banjir di wilayah Kalbar.

“Tunjukkan bahwa Inspektorat itu punya otoritas sebagai tangan kanan dan tangan kirinya kepala daerah guna tata laksana yang baik,” ungkap Sutarmidji dalam sambutannya. Sebagaimana diketahui, bahwa APIP memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Tugas dan tanggung jawab tersebut tercantum sebuah dokumen rencana pengawasan tahunan atau yang kemudian disebut sebagai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

"Sebagai pengurus DWP, baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota, saya berharap para istri ASN dapat menjadi role model dalam semua aspek kegiatan yang dilaksanakan yang nantinya dapat mengurangi kasus stunting di Kalimantan Barat dan bisa mencapai target nasional yang ditetapkan yaitu, 14 persen angka stunting di Tahun 2024", ungkap Hj. Lismaryani Sutarmidji.

Usai menyaksikan pengukuhan dan Pelantikan Pengurus ILUNI FKUI Komisariat Kalimantan Barat, Gubernur Kalbar sepakat untuk meningkatkan kualitas pelayan kesehatan, salah satu yang menjadi poin penting tugas kita bersama yaitu meningkatkan SDM khususnya kedokteran Kalbar