Capaian aksi pencegahan korupsi melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2022 di Wilayah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2021 yaitu 89,98 persen dan per tanggal 14 Oktober 2022 adalah 70,44 persen dan ditargetkan sampai dengan 31 Desember 2022 mencapai 92,00 persen.

“Tahun 2023 kita (Pemerintah Provinsi Kalbar) akan memprioritaskan ke infrastruktur, kita perkirakan kisaran sekitar Rp 800 Miliar - Rp 1 Triliun akan kita upayakan. Target kita pada 2023 nanti jalan mantap bisa mencapai 80% itu,” ungkap H. Ria Norsan dalam pidatonya.

"Jika tidak mampu beli pakaian sampaikan, karena setiap tahun Pemerintah Provinsi selalu menyediakan kurang lebih 40 - 60 persen, tepatnya 70 ribu stel pakaian dan sepatu, topi, tas dan sebagainya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak sekolah," harapnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes, mengungkapkan bahwa kerjasama perdagangan antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kalimantan Barat seyogyanya sudah terjalin sejak lama. Misi dagang yang saat ini dilakukan, merupakan salah satu upaya untuk lebih meningkatkan kerja sama yang sudah terjalin sebelumnya.

"Ini merupakan semangat bagi Provinsi Kalbar untuk lebih meningkatkan usahanya dalam pengendalian inflasi di daerah, serta bisa mengoptimalkan realisasi anggaran dalam APBD untuk menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi serta dengan kerjasama antar daerah. Ini bertujuan untuk menjagaa kestabilan harga dan ketersediaan bahan pangan", ujar H. Ria Norsan.

Sebagian besar seluas 3,797 Hektare atau 78% dari APL sub sektor Perkebunan telah dicadangkan untuk kebutuhan pengembangan kelapa sawit yang diminati investor maupun perkebunan rakyat dan hingga saat ini tercatat sudah 363 IUP telah diterbitkan oleh para bupati seluruh Kalimantan Barat dengan luasan konsesi izin mencapai 3,272 Hektare atau 86%.

"Kita Pemprov Kalbar memilih 2 langkah strategis mitigasi inflasi ini, yaitu menggelar Pasar Murah dan Memberikan Sembako bagi yang benar- benar terdampak/membutuhkan. Hal ini juga sudah diakui Pemerintah Pusat, dimana kementerian Keuangan memberikan Dana Inflasi Daerah sebesar 10,83 miliar kepada Pemprov Kalbar yang angka tersebut terbesar di Indonesia atas pencapaian kita dalam menekan angka inflasi", ungkap Sutarmidji di hadapan masyarakat singkawang.

Gubernur mengungkapkan terimakasih kepada jajaran Polda Kalbar yang telah menginisiasi kegiatan ini. Selain untuk mendongkrak popularitas dan nilai pariwisata yang ada, juga tetap berbagi kepada sesama sebagai langkah konkrit dalam meringankan beban masyarakat yang ikut terdampak dari inflasi saat ini.

K.H. Ma'ruf Amin menegaskan bahwa peran para ulama dan pemuka agama sangat penting. Selain dapat membangun manusia berakhlak mulia sesuai ajaran kitab suci masing-masing, para pemuka agama juga mampu membangkitkan optimisme dan memotivasi warga bangsa agar tetap produktif, berdaya juang, dan berkontribusi dalam kehidupan sehari-hari.

Pada kesempatan ini, total bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan di Provinsi Kalbar berupa Program PKH tahap III tahun 2022 sebesar Rp.134.004.325.000, yakni berupa sembako pada September 2022 sebesar Rp.38.949.000.000 dan juga BLT BBM pada September dan Oktober 2022 sebesar Rp.107.723.770.000.