Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar, Heronimus Hero menyambut baik perhelatan Pertemuan Indonesia Palm Oil Smallholder Conference (IPOSC) dan Expo 2024 yang digelar Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) pada pada 19-20 September 2024 di Kota Pontianak.
Menurutnya ajang tersebut bisa menjadi wadah untuk merumuskan dan memberikan masukan terhadap kebijakan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.
"IPOSC bisa menjadi wadah merumuskan kebijakan- kebijakan penting dalam pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Kemudian bisa berinovasi dan menuju arah baru dalam mendukung program- program daerah," ujarnya saat menghadiri pembukaan IPOSC yang digelar di Hotel Aston Pontianak, Jumat.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan data 2023 total luas areal kelapa sawit di Kalbar telah mencapai 2.140.155,55 Ha dengan produksi CPO mencapai 6.452.552,70 ton dari luas tersebut 29 persen berupa perkebunan rakyat.
Menurutnya, diperkirakan produksi CPO Kalbar akan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya luas areal kelapa sawit.
Untuk dapat memasarkan produksi (CPO) yang demikian besar di tengah isu yang dikaitkan dengan pembangunan kelapa sawit di Indonesia, seperti deforestasi, degradasi hutan, rusaknya hábitat dan terbunuhnya satwa liar yang dilindungi, meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK), tentu saja diperlukan langkah-langkah yang strategis dan tepat untuk menjawab tantangan dan memenangkan persaingan pasar dunia yang semakin ketat.
"Peranan asosiasi maupun perkumpulan seperti POPSI saat ini tentunya dapat memberi warna yang berbeda bagi industri kelapa sawit menuju industri kelapa sawit yang berkelanjutan," jelas dia.
Terkait program peremajaan sawit rakyat (PSR), telah menjadi program prioritas pemerintah untuk sawit nasional dalam rangka meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat. Menurutnya tercatat realisasi PSR sampai dengan 2023 seluas 18.573 Ha dan masih menyisakan sekitar 67.855 Ha yang masih menjadi target PSR di Kalimantan Barat.
"Semoga Pertemuan IPOSC dan Expo 2024 bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan serta pendekatan dan pemahaman dalam menangani permasalahan perkebunan serta dapat meningkatkan kerjasama antar stakeholder terkait dalam penerapannya di lapangan," kata dia.