Dorong Delapan Kab/Kota di Kalbar Membentuk TPKAD

Image

PONTIANAK - Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Asisten II Sekda Prov Kalbar), Drs. Junaidi, M.M., memberikan sambutan pada acara Sosialisasi dan Edukasi Peningkatan Inklusi Keuangan Bagi Pemuda dan Mahasiswa Perguruan Tinggi Katolik Kalimantan Barat yang dihadiri Anggota Komisi X DPR RI, Drs. Adrianus Asia Sidot, M.Si., Wali Kota Pontianak, Ir. H. Edi Rusdi Kamtono, M.M., M.T., Uskup Agung Pontianak, Mgr. Agustinus Agus, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Frans Zeno S.STP., Mitra Pengembangan Inklusi Keuangan BRI, JAMKRINDO, ASKRINDO, BULOG, PERTAMINA, BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALBAR DAN LPDB, serta para peserta kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan di Kampus Akademi Keperawatan Dharma Insan Pontianak Jalan Hasanudin, Selasa (10/5/2022).

Dalam sambutan Gubernur Kalbar yang dibacakan, Asisten II Sekda Prov Kalbar mengatakan Pemerintah Daerah (Pemda) terus berupaya mendorong pemerintah pusat dalam rangka mengimplementasikan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dengan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) Nomor 900/7105/SJ Tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tanggal 15 Desember 2021 kepada Bupati/Wali Kota agar segera  membentuk TPAKD paling lambat 1 tahun sejak penetapan SE tersebut. 

"Saya mengapresiasi tujuan penyelenggaraan kegiatan yang menyasar pada pemahaman, upaya, serta peran pemuda mahasiswa dalam pemberdayaan inklusi keuangan dan pemanfaatan peluang akses ke lembaga keuangan formal ini. Saya juga menyampaikan rasa terima kasih atas tanggapan responsif Dewan Nasional Keuangan Inklusif Kemenko Bidang Perekonomian yang segera membuka ruang koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program SNKI bagi pemuda mahasiswa, salah satunya perguruan tinggi di Kalimantan Barat," ujar Junaidi.

Hingga saat ini, ada 8 kabupaten/kota di Kalbar yang belum membentuk TPAKD, yaitu Kabupaten Mempawah, Sambas, Landak, Melawi, Sintang, Ketapang, Kayong Utara, serta Kota Singkawang. Sedangkan bagi TPAKD Kabupaten/Kota yang telah terbentuk untuk segera mengevaluasi dan memperluas program dan/atau membuat program-program inovatif dan implementatif, yakni mendorong penyediaan akses keuangan dalam produk keuangan (kredit, tabungan, penjaminan, subsidi bunga dan investasi mudah, murah serta aman, mendorong pelaksanaan transaksi nontunai dan kerja sama antar BUMD, antara BUMD dan badan usaha lainnya, Pemda dan lembaga lain di daerah, mendorong sinergitas pelaku usaha, masyarakat dan pemangku kebijakan dalam optimalisasi perekonomian di daerah.

Sebagai informasi, kegiatan ini dirangkaikan dengan pemberian bantuan berupa pendampingan beberapa program dari Mitra Pengembangan Inklusi Keuangan kepada Pemuda Perguruan Tinggi Katolik Kalimantan Barat.(irf)


Oleh: (Novi Muharrami,S.S)

 

 

Share this Post: