PONTIANAK - Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Mohammad Bari, S.Sos., M.Si., membuka secara resmi Rapat Koordinasi Daerah dalam rangka Penyusunan Kajian Hilirisasi Investasi Strategis Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Barat bertempat di Hotel Mercure Pontianak, Kamis (18//07/2024 ).
Rakorda yang dilaksanakan oleh Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI ini bertujuan menyampaikan Peta Roadmap Hilirisasi Investasi Strategis sebagai upaya akselerasi dan optimalisasi guna pencapaian Realisasi Investasi Hilirisasi sesuai target, sebagaimana ditetapkan pada Roadmap Hilirisasi Investasi Strategis yang telah disusun pada Tahun 2022 yang lalu.
Dalam sambutannya, , Pj. Sekda Kalbar Mohammad Bari mengungkapkan bahwa Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan perekonomian baik daerah maupun nasional, terutama melalui peningkatan investasi.
Rapat Koordinasi Daerah Kajian Hilirisasi Investasi Strategis Sektor Mineral dan Batubara juga diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan, baik aspek finansial, aspek legal maupun aspek teknis yang menjadi hambatan kemajuan dan pencapaian target investasi pada industri bauksit.
"Maka dari itu, terselenggaranya kegiatan hari ini tentu menjadi sangat penting dalam mendukung kebijakan Hilirisasi, dan saya berharap kajian Hilirisasi ini tidak hanya bergantung pada satu bahan mineral dan batubara saja akan tetapi kedepannya kita bisa melakukan kajian khusus lainnya yang berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat," kata Pj. Sekda Kalbar Mohammad Bari.
Menyinggung terkait program Hilirisasi, Bari menyebutkan bahwa kajian Hilirisasi ini sebenarnya sudah pernah diwacanakan pada saat RPJMD sebelumnya.
"Dan mudah-mudah apa yang telah kita canangkan pada RPJMD itu bisa berdampak positif sesuai dengan kajian-kajian strategis dari Kementerian BKPM seperti Migas, Minerba, Perikanan, Perkebunan," ujar Bari.
Pada kesempatan itu, Bari juga menggambarkan terkait salah satu bentuk Hilirisasi tata kelola Perikanan di wilayah Kalimantan Barat..
Dirinya menjelaskan, jumlah kebutuhan ikan di Kalimantan Barat saat ini berkisar di angka 62 Kilogram per Kapita per tahun, sedangkan Kalbar baru mampu menghasilkan sebanyak 52 Kilogram per Kapita per tahun.
Kemudian untuk komoditi sawit sendiri juga perlu dijaga berkenaan dengan harga per Tandan Buah segar (TBS) sehingga dapat berpengaruh pada nilai jual bagi petani.
"Karena terus terang saja, Kalbar pada saat ini masih bergantung pada beberapa komoditas Perkebunan, dimana bisa kita lihat dari sentimen dari penjualan kendaraan di pasar yang lebih terprioritas untuk perkebunan, dalam hal ini sawit," paparnya.
Selain itu, dirinya menyebutkan bahwa Penanaman Modal merupakan salah satu instrumen yang penting dalam meningkatkan perekonomian yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
Penanaman Modal, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi yang positif, dimana Penanaman Modal atau Investasi menjadi salah satu sendi penopang bagi pertumbuhan perekonomian baik daerah maupun nasional.
"Dalam rangka menopang pertumbuhan ekonomi khususnya menghadapi krisis Global, maka perlu untuk melakukan Transformasi Ekonomi yaitu merubah industri sektor Primer menjadi industri berbasis nilai tambah atau Hilirisasi," terangnya.
Diakhir sambutannya, Bari berharap kegiatan Rakorda ini dapat menjadi sarana bagi industri di Kepri untuk menyampaikan berbagai permasalahan di Daerah dan Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI bisa memfasilitasi untuk merumuskan formula terbaik guna penerapan di daerah.
“Semoga Rakorda ini memberikan hasil yang baik dengan tercipta ekosistem ekonomi yang baru, menambah investasi di Kepri sehingga memberikan kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat,” tutupnya.(rfa/sri/biro adpim)
