hamburger-menu.png
next-button.png

Focus Group Discussion Model Kebijakan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Terintegrasi (Studi Kasus Di Kabupaten Kapuas Hulu)

Monday, 13 November 2023

sekret.bppkb

Pontianak-, Balitbang Provinsi Kalimantan Barat bersama Universitas Tanjungpura selenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penelitian Swakelola Tipe 2 tentang Model Kebijakan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Terintegrasi (Studi Kasus Di Kabupaten Kapuas Hulu) bertempat di Hotel Avara Pontianak, Senin (13/11/2023).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat Dra. Mahmudah, M.M. dan dihadiri oleh Tim Peneliti Universitas Tanjungpura antara lain (1) Dr. Yulius Yohanes, M.Si; (2) Prof. Dr. Martoyo, M.A; (3) Herri Junius Nge, S.Sos, M.Si; dan (4) Nahot Parlindungan Tua Sihaloho, S.Pd, M,IP. Adapun sebagai Pembahas, hadir Drs. Yoseph Alexander, M.Si (Anggota DPRD Provinsi Kalbar); Drs. Alexander Rombonang, MMA (Staf Ahli Gubernur Kalbar Bidang Sosial dan SDM; Dra. Urai Muhani, M.M. (Dosen Politeknik Negeri Pontianak) serta dihadiri para Peserta Aktif dari instansi terkait.

Menurut Plt. Kepala Balitbang bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) adalah untuk mengukur capaian pembangunan manusia yang berbasis pada sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Melalui pendekatan 3 (tiga) dimensi dasar yang mencakup (1) Umur panjang dan hidup sehat (long and healtylife); (2) Pengetahuan (knowledge); dan (3) Standar hidup layak (decent standard of living). Dengan telah diterbitkannya Pergub Kalimantan Barat No 98 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Percepatan Peningkatan IPM Provinsi Kalbar Tahun 2023-2025, beliau sangat percaya bahwa Tim Peneliti telah menjadikan pergub tersebut bukan hanya sebagai regulasi yang penting, tetapi juga sebagai salah satu referensi dalam pembahasan penelitian ini.

Semoga hasil penelitian ini, dapat diartikan sebagai salah satu upaya kita untuk peningkatan IPM sebagai salah satu isu utama (key performance indicator) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, selain pengentasan kemiskinan, peningkatan infrastruktur, pengendalian inflasi, penurunan stunting dan lain-lain,”imbuhnya.