Gerbangdutas 2021, Media Satukan Komitmen Pengelolaan Perbatasan Negara

Image

Sambas - Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) 2021 resmi dimulai pada 222 kecamatan perbatasan di 15 provinsi di Indonesia. Pencanganan Gerbangdutas 2021 dilakukan langsung oleh Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang juga merupakan Menkopolhukam, Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P ( Mahfud MD) dan Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian (Tito Karnavian), M.A., Ph.D., di PLBN Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Jum’at (09/04/2021)

Menkopolhukam menyampaikan, melalui pembangunan terpadu di wilayah perbatasan itu, negara hadir dari pinggiran hingga ke wilayah-wilayah terisolasi sebagai upaya agar kesejahteraan masyarakat bisa merata ke seluruh wilayah.

” Presiden itu pembangunannya kan dari pinggiran seperti ini ada Gerbangdutas kemudian daerah-daerah terisolasi yang tidak terjangkau kebutuhan ekonomi dibangun antara lain dengan infrastruktur dari satu tempat ke tempat lain sehingga semuanya bisa menjadi maju,” ucap Mahfud MD.

Selain itu, Gerbangdutas dinilai pula sebagai media untuk mempersatukan dan menjaga ideologi bangsa masyarakat di wilayah terdepan NKRI.

“Sehingga kesatuan teritorial maupun kesatuan ideologi bangsa kita itu tidak terpecah. Sebab itu kalau kita menjaga kesatuan Ideologi itu, kita misalnya sering diramaikan dengan istilah penangkapan para teror, bagaimana mengatur strategi deradikalisasi, itu dalam rangka menjaga keutuhan ideologi,” ungkap Mahfud MD.

Menurut menteri Mahfud, Gerbangdutas juga erat kaitannya untuk menjaga wilayah terdepan (frontier) yang berbatasan dengan negara lain, utamanya untuk mencegah kecemburuan sosial akibat pembangunan yang lebih baik di satu wilayah perbatasan negara lain.

“Kalau yang di sana maju yang disini tidak maju, ini bisa jadi masalah yang bisa diam, di sini pindah ke sana. Atau yang di sini maju di Frontier di belakang di sana yang menyusup ke sini. Oleh sebab itu yang kedua arahnya dalam pengelolaan aktivitas lintas batas negara adalah mewujudkan pelayanan atau peningkatan pelayanan peningkatan pelayanan lintas negara serta kerjasama di perbatasan di frontier sebagai media untuk menjaga Harmoni hubungan antar negara,” papar Mahfud MD

Kepala BNPP Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pembangunan di wilayah perbatasan tidak hanya diutamakan untuk wilayah inti, tapi juga wilayah pendukung terutama terkait dengan aktivitas perekonomian.

“Beliau (Presiden Jokowi) ingin agar semua kawasan inti dikelola dengan profesional dan kawasan pendukung ini menjadi kawasan pusat ekonomi yang bisa memberikan suplai untuk  masyarakat sekitar dan kabupaten sekitar kawasan pendukung itu dan kemudian bisa juga memberikan suplai ekspor kepada negara tetangga. Ini sudah menyanggut kedaulatan negara,” ungkap Tito.

Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang merupakan bagian dari pencanangan Gerbangdutas, merupakan bagian dari upaya Indonesia guna meningkatkan stabilitas di wilayah terdepan NKRI.

“Kemudian, semua perlintasan baik orang maupun barang itu dilakukan dengan terkontrol makanya dibentuk pos lintas batas resmi PLBN. Jadi jalan-jalan tikus diharapkan tidak ada lagi karena itu risiko keamanannya sangat tinggi,” jelas Menteri Tito.

Dalam kesempatan itu Mendagri yang juga merupakan Kepala BNPP RI berkomitmen mendata wilayah perbatasan lainnya, untuk diperkuat keberadaannya seperti yang telah berjalan pada pembangunan tujuh PLBN.

“Bahkan, beliau (Presiden) ingin menambah terus, menambah terus, sementara tujuh (PLBN). Nah, ini nanti yang akan kita data mana lagi, mana lagi yang kita ajukan kepada Presiden untuk memperkuat terbatas menjadi perlintasan resmi orang maupun barang,” ujarnya.

Dalam sambutanya Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum, menyebutkan, pembangunan Gerbangdutas ini diharapkan dapat menyentuh wilayah Temajuk. mendorong agar desa Temajuk yang berada dekat dengan perbatasan Aruk yang memiliki potensi hasil laut melimpah menjadi pintu ekspor.

“Dan, mudah-mudahan juga baru ini bisa menjadi pintu ekspornya yang perlu juga, di gerbang ini menyentuh temajuk. Temajuk ini sangat besar potensi wisatanya pantainya 42 kilometer tanpa putus dengan terumbu karang dan lobsternya,” ujar Sutarmidji.

Temajuk juga memiliki potensi wisata keindahan pantai, diharapkan dapat kembali dikunjungi oleh wisatawan Malaysia hingga ribuan orang.

“Dan, ini menjadi salah satu tujuan wisata justru yang mempromosikan ya ini Malaysia. Kita berharap ke depan kita mengoperasikan (wisata Temajuk). satu minggu sebelum COVID-19, 2000 sampai 3000 orang yang berkunjung ke temajuk dari Malaysia dan kebangkitan sini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Sutarmidji juga mengatakan, di tahun 2020 sudah tidak ada lagi desa sangat tertinggal di perbatasan. Dia berupaya akan meningkatkan status 35 desa tertinggal di perbatasan menjadi desa mandiri.

Selain itu, H. Sutarmidji juga menyinggung PDRB Kalbar yang kini menduduki peringkat nomor 2 Regional Kalimantan.

“Ekspor impor kita mencapat USD 250 juta. Dengan dioperasikannya Pelabuhan Kijing, mudah-mudahan PDRB kita bisa menjadi yang tertinggi di Kalimantan,” harapnya.

Selain itu, H. Sutarmidji juga mengatakan pembangunan batas negara yang aman, berdaulat, dan berdaya saing ini dapat diwujudkan bersama-sama, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

“Saya berharap Gerbangdutas ini bisa meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Sambas khususnya, dan Kalimantan Barat pada umumnya,” tutup dia.

Pada 2021 pemerintah menganggarkan Rp88.6 Triliun untuk pembangunan 15 provinsi perbatasan, yang mencakup 54 kabupaten/kota dan 222 kecamatan sebagai lokasi prioritas.

Anggaran itu juga digunakan untuk percepatan pembangunan kawasan ekonomi baru di perbatasan Aruk, Motaain dan Skouw, yang diatur dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2021. (Syarif Afdal/Syarif)

 


Oleh: (Wiwin Sutiana, ST)

 

 

Share this Post: