Humas Pemerintah Berperan sebagai Mediator Informasi Publik

Image

PONTIANAK - Kemajuan teknologi digital memaksa institusi pemerintah membenahi cara berkomunikasinya dengan masyarakat, termasuk dalam hal mengkomunikasikan krisis. Komunikasi krisis sebelumnya banyak menggunakan bantuan media massa, namun kemudian semakin bergeser ke media digital. Krisis bisa bersumber dari internal maupun eksternal, kesalahan dalam pengelolaan komunikasi krisis dapat menimbulkan resiko yang berdampak negatif, antara lain peningkatan intensitas permasalahan, sorotan publik yang tidak proporsional.

"Saya harapkan humas mengambil peran untuk menyampaikan informasi atau kegiatan, menyebarluaskan pesan atau informasi, dan bertindak sebagai mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak dan menampung aspirasi, serta memperhatikan keinginan-keinginan publik di lain pihak. Humas juga berperan menciptakan iklim yang kondusif," harap Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Samuel, S.E., M.Si., saat membuka secara virtual webinar dengan tema "Strategi Tata Kelola Komunikasi Krisis Humas Pemerintah" di Ruang Audio Visual Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (25/11/2021).

Diperlukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, media massa, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga kemasyarakatan, serta tokoh-tokoh masyarakat dalam penanganan krisis yang komprehensif agar krisis tidak meluas dan berdampak negatif dan fokus kepada fakta atau pembuktian terhadap isu yang tidak benar.

"Peran humas pemerintah sebagai komunikator publik harus mensosialisasikan kebijakan lembaganya serta memberikan pelayanan dalam penyebarluasan informasi," ungkap Pj Sekda Prov Kalbar.

Humas harus membuat suatu perencanaan strategi komunikasi publik dan manajemen komunikasi krisis untuk menangani suatu krisis. Melalui strategi komunikasi yang handal, ketidakpastian, konflik kepentingan, keterlibatan emosional, opini publik yang berkembang dapat dinetralisir, sehingga tidak sampai menjurus pada ketidakpercayaan publik yang dapat menghancurkan organisasi.

"Saya harapkan untuk segera memperbaharui informasi yang wajib diumumkan secara berkala pada website instansi/pemerintah provinsi/pemerintah kabupaten/kota sampai pada pemerintah desa. Dengan demikian informasi tersebut dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat secara online sesuai mekanisme untuk memperoleh informasi publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu dan berbiaya ringan," tegas Samuel, S.E., M.Si.

Disamping itu, perlu ada dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, baik elemen pemerintahan pada setiap level pemerintahan termasuk lembaga legislatif, para stakeholder, dan seluruh komponen masyarakat untuk saling bahu-membahu membangun Kalimantan barat menjadi lebih maju sehingga visi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat dapat dicapai. (irf)


Oleh: (Novi Muharrami,S.S)

 

 

Share this Post: