PONTIANAK - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Ignasius IK, S.H., M.Si, dan Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat, Harry Ronaldi Mahaputrawan, S.E, M.M., Mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Republik Indonesia, Komjen.Pol Tomsi Tohir Balaw, M.Si., secara daring di Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Senin (25/3/2024).
Rakor Pengendalian Inflasi yang tersebut diikuti oleh para Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah, non Pemerintah, Gubernur /Bupati / Walikota se - Indonesia.
Pada rakor tersebut dipaparkan mengenai Tinjauan Inflasi dan Indeks Perkembangan Minggu ke-3 Bulan Maret tahun 2024 oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Sementara itu, kelompok historis yang dominan menyumbang andil inflasi pada ramadhan dan idul Fitri hampir setiap tahunnya adalah kelompok makanan, kelompok minuman, kelompok tembakau dan kelompok transportasi.
Komjen. Pol Tomsi Tohir menyebutkan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar pemerintah pusat, daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pengendalian inflasi ini.
“Pengendalian inflasi menjadi kunci utama dalam menjaga daya beli masyarakat dan memicu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tegas Irjen Tomsi Tohir.
Ia juga berharap agar kementerian dan lembaga terkait serta seluruh pemerintah daerah untuk dapat melakukan koordinasi di semua bidang, terkhususnya pada penyerapan gabah petani dan harga wajar.
"Kita berharap menjelang hari raya idul Fitri ini koordinasi harga pasar dapat dilakukan selalu, sehingga kenaikan - kenaikan bahan pokok dapat benar - benar diatasi", ungkapnya.
Usai mengikuti Rapat tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Kalimantan Barat, Ignasius IK menjelaskan bahwa pada rapat tersebut Kementerian Dalam Negeri RI meminta setiap daerah untuk tetap care (peduli) terhadap upaya Pengendalian Inflasi dan stabilisasi harga.
“Kita tahu bersama terutama di bulan Ramadhan ini hampir setiap item atau barang mengalami kenaikan oleh karena itu kita harus lebih jeli melihat perkembangan - perkembangan harga agar dapat diantisipasi lebih awal sehingga lonjakan kenaikan harga tidak terlalu tinggi”, ucap Ignasius.
Mantan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalbar ini juga mengatakan bahwa untuk harga barang kebutuhan pokok di Kalbar ini tergantung stok atau persediaan yang ada.
“Jadi kenaikan harga tidak bisa kita hindari karena bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri pasti ada kenaikan - kenaikan karena besarnya permintaan terhadap barang tersebut. Jangan sampai kebutuh pokok masayarakat itu tidak ada, paling tidak masyarakat merasa aman karena ketersediaan stok kebutuhan pokok dan kita khawatirkan bila terjadi panic buying yang bisa memicu lonjakan harga. Untuk itu menghadapi situasi dan memantau kondisi tersebut maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tetap melakukan Operasi Pasar, Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka Pengendalian inflasi dan stabilisasi harga", tutup Ignasius IK. (sma).
Oleh: (Harits Rachmanto, S.STP)