Keterbukaan Informasi Adalah Kunci Kepercayaan Masyarakat

Image

Pontianak – Dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik penyelenggaraan pemerintah daerah pada tahun 2021, Komisi Informasi Pusat melakukan penilaian tahap akhir melalui presentasi yang dilakukan oleh masing-masing daerah tingkat provinsi di Indonesia.

Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum hadir secara langsung menyampaikan presentasi kepada Tim Penilai dari Komisi Informasi (KI) Pusat, mengenai inovasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mendukung mewujudkan keterbukaan informasi publik secara daring di Ruang Analisis Data Kantor Gubernur Kalbar, Senin (11/10/21)

Inovasi-inovasi tersebut yaitu; aplikasi SIKEDIP Kalbar (Sistem Kelola Daftar Informasi Publik Kalimantan Barat), SADA-SIMPATI (Satu Data Sistem Informasi Tempat Tidur Rawat Inap), Penyediaan fasilitas Isolasi di LPMP Kalbar dan RSDC UPT Pelatihan Kesehatan hingga penyediaan informasi mengenai Vaksinasi.

Gubernur H. Sutarmidji mengatakan, yang perlu kita lakukan adalah mendapatkan tingkat kepercayaan yang baik dari masyarakat, sehingga apapun yang kita buat, apapun yang kita susun, bisa mendapatkan dukungan dari masyarakat.

“Kunci dari kepercayaan masyarakat terhadap kita itu adalah transparansi dalam segala aspek dan yang paling penting itu peran Kominfo dan sebagainya menyampaikan tentang tujuan dari suatu program, jangan dibiarkan liar dalam artian informasi yang didapat masyarakat itu tidak benar, terutama misalnya dalam penanganan Covid-19.’ jelas Gubernur H. Sutarmidji.

Komisioner Komisi Informasi Pusat, Arif Adi Kuswardono dalam kesempatan ini juga menyampaikan, hal yang perlu dilakukan pemerintah dalam memerangi korupsi itu sebenarnya mudah, kita hanya perlu melakukan keterbukaan informasi seterang mungkin.

“Kalau keterbukaannya terang benderang, orang jahat akan terpaksa berbuat baik, apabila keterbukaannya remang-remang, orang baik pun akan tergoda untuk berbuat yang tidak baik, ini yang perlu kita lakukan, komitmen kepala daerah dalam membangun daerah” Ujarnya.

Ini merupakan penilaian akhir bagi daerah sebagai penentuan pada acara puncak yaitu Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 yang rencananya diselenggarakan pada 26 Oktober 2021. (Fredy Ricky/Syarif)

 

 

Share this Post: