PONTIANAK - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., menerima draft Pembahasan Rancangan Proyek Perubahan PKN Tk. I Angkatan LVIII Tahun 2023 Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang Alexander Wilyo, S.STP., M.Si., di Ruang Praja I Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (10/10/2023)
Dalam rapat pembahasan Rancangan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan LVIII kali ini mengangkat tema Pembahasan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Tentang Kolaborasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kalimantan Barat.
Sebelumnya, pembahasan yang dilakukan pada hari ini merupakan tindak lanjut dari dukungan dari Pj Gubernur Kalbar terhadap rangkaian Rancangan Proyek Perubahan PKN Tk. I Angkatan LVIII Tahun 2023 Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang Alexander Wilyo, S.STP., M.Si.
Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur Kalbar dr. Harisson, M.Kes., meminta kepada Sekda Ketapang untuk membuat roadmap atau pedoman terhadap penguatan kemampuan ekonomi masyarakat dampak dari dibentuknya Ibukota Nusantara.
"Untuk mencapai suatu ketetapan dalam peraturan tentu dibutuhkan pedoman sehingga dapat mencapai penguatan kemampuan ekonomi masyarakat atau daya saingnya," ungkap Pj Gubernur.
Kemudian daripada itu dibutuhkan pula indikator maupun sasaran dan diuraikan lagi kedalam bentuk roadmap terhadap kebijakan yang disusun tersebut.
"Setelah dibuat beberapa indikator maupun sasaran yang sudah ditentukan, maka nanti akan kelihatan ini tugasnya siapa, dan siapa mengerjakan apa. Dikarenakan ini sifatnya kolaboratif, maka dia harus pentahelix tidak hanya pemerintah, namun swasta, media, perguruan tinggi, serta akademisi harus menjadi kesatuan," jelas Harisson.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang Alexander Wilyo, S.STP., M.Si., selaku peserta PKN I mengungkapkan bahwa atas apa yang menjadi dasar konsentrasi kita selama mengikuti seminar PKN di LAN kemarin menjadi pemikiran terkait dengan fokus kita dalam perubahan kebijakan.
"Ada dua aspek pada rancangan proyek Perubahan yang dibahas saat ini diantaranya aspek sosial budaya dan sosial ekonomi," ujar Alexander Wilyo.
Namun selaras dengan apa yang disampaikan Pj Gubernur Harisson dan Penguji, telah mengerucut dan pada akhirnya difokuskan menjadi pemberdayaan ekonomi masyarakat.
"Oleh karenanya, di dalam draf yang kami serahkan ini merupakan arah kebijakan dalam suatu program tentu juga menjadi target dalam jangka pendek dan diharapkan finalisasinya bisa dalam ketetapan Pergub dan tidak perlu sampai di Kemendagri," tutur Alexander.(rfa)
Oleh: (Nizar Prima Ramadan, S.STP)