PEMPROV KALBAR GELAR KONSULTASI PUBLIK RPJPD 2025 - 2045
KUBU RAYA - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045 bertempat di Hall Hotel Qubu Resort, Kubu Raya, Rabu (15/11/2023).
Kegiatan Konsultasi Publik RPJPD Kalbar tersebut dibuka secara langsung Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat dr. Harisson, M. Kes., dengan dihadiri beberapa Kepala Daerah, Bupati dan Walikota Se- Kalbar, perwakilan Forkopimda Kalbar, Direktur Utama Bank Kalbar, perwakilan Kepala Perbankan, BUMN dan BUMD Kalbar, Rektor Perguruan Tinggi di Kalimantan Barat, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kalbar, serta instansi vertikal di Kalbar.
Konsultasi Publik tersebut diselenggarakan bertujuan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Provinsi Kalimantan Barat untuk kurun waktu 2025-2045 kedepan.
Dalam sambutannya, Pj Gubernur Kalbar dr. Harisson, M.Kes., menjelaskan bahwa konsultasi publik merupakan tahapan wajib yang harus dilakukan untuk menyempurnakan ranwal RPJPD.
"Oleh karena itu kesempatan seperti ini harus kita manfaatkan. Saya mengajak semua undangan yang hadir agar ikut ambil bagian dalam merumuskan visi misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan Kalimantan Barat untuk 20 tahun ke depan," jelas Pj Gubernur.
Pj Gubernur juga menekankan bahwa pentingnya hal - hal yang dirumuskan adalah cita-cita dan harapan terhadap pembangunan di Kalimantan Barat yang akan bermanfaat bagi Kalbar di masa depan.
"RPJPD yang kita susun harus selaras dengan RPJPN dimana Pemerintah Indonesia ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045. Emas merupakan logam mulia yang melambangkan kemakmuran, kejayaan, kekayaan yang berlaku universal di berbagai belahan dunia. Ini artinya bangsa Indonesia di tahun 2045 telah berada di puncak kemakmuran sebagaimana tercermin dalam 5 sasaran utama pembangunan”, harap Harisson.
Adapun 5 sasaran pembanhunan tersebut yakni pendapatan perkapita setara negara maju, kemiskinan nol persen, ketimpangan berkurang, peran dan leadership Indonesia didunia internasional meningkat, SDM unggul dan berdaya saing serta Gas Rumah Kaca menurun menjadi net zero emission.
Dirinya juga menekankan bahwa dalam penyusunan RPJPD Provinsi Kalimantan Barat harus membuka wawasan seluas-luasnya, tidak hanya mempertimbangkan kondisi saat ini atau hal-hal seputar daerah Kalbar sendiri. Melainkan juga memperhatikan isu global yang saat ini berkembang di dunia seperti perubahan demografi dunia, perubahan geopolitik, kemajuan teknologi, pertumbuhan kelas menengah, peningkatan urbanisasi dunia dan perubahan Iklim.
“Begitu juga dengan isu-isu nasional terkait literasi digital, tingkat kemiskinan, kualitas pendidikan, jaminan sosial, kepastian dan penegakan hukum, serta perpindahan Ibu Kota Negara," tambahnya.
Sementara itu, dirinya menilai Berdasarkan catatan dari Evaluasi Capaian Indikator Makro Pembangunan selama RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 secara umum indikator makro pembangunan Kalimantan Barat membaik, tetapi masih ada pekerjaan rumah yang harus dituntaskan agar Kalimantan Barat benar-benar mampu menyongsong Indonesia Emas dan menjadi sub bagi IKN.
Dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tumbuh sebesar 7,33 persen dari 2005 sampai saat ini. Artinya meski secara umum capaian indikator makro pembangunan meningkat, tetapi kualitas Sumber Daya Manusia Kalimantan Barat masih menjadi perhatian serius.
"Oleh sebab itu, sumber daya manusia yang berdaya saing merupakan modal dasar pembangunan di negara manapun. Saat ini kita tahu terjadi digitalisasi di berbagai lini yang diperkirakan akan mengurangi tenaga kerja, tetap siapa yang menjadikan digitalisasi tersebut tentulah SDM yang menjadi mesin penggeraknya. Hal lain seperti kebijakan, industri, ekonomi, sumber daya alam semua memerlukan SDM benar-benar kompeten agar mampu merintis, menciptakan, mengelola, mengembangkan dan mempertahankan berbagai pencapaian yang sudah kita miliki saat ini," terang orang nomor satu di Kalbar tersebut.
Di akhir sambutannya, Harisson mengingatkan bahwasanya SDM yang produktif dan memiliki daya saing adalah kunci pembangunan kita agar mengelola SDA dengan memanfaatkan teknologi maju.
"Kembali lagi Saya tekankan bahwa SDM yang produktif dan memiliki daya saing adalah kunci pembangunan kita agar mengelola SDA dengan memanfaatkan teknologi maju. Pembangunan SDM adalah hal yang tidak dapat ditawar jika tidak ingin tergerus oleh kedatangan pekerja dari luar Kalbar yang semakin besar dengan adanya IKN," timpal Harisson.(rfa)
Oleh: (Nizar Prima Ramadan, S.STP)