PONTIANAK - Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas terkait menggelar Rakor Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD-P3BPSDL) yang dibuka secara langsung Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., bertempat di Ruang Rapat Tengkawang Kantor Gubernur Kalbar, pada Kamis (13/2/2025).
Rapat percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal ini membahas mengenai kebijakan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaannya. Rapat ini juga mengumpulkan saran dan pendapat kepada Gubernur sebagai bahan kebijakan.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2024 mengatur mengenai percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Perpres ini ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2024.
Tujuan Perpres ini adalah Memperkuat sistem pangan nasional, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Memperkuat pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan.
Dalam arahannya, Pj Gubernur Kalbar Harisson mengatakan, bahwa sebagaimana termaktub dalam asta cita, di bidang pangan yaitu swasembada pangan dengan penguatan sistem pangan nasional melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan secara sistematis dan terpadu dengan titik berat pada pengarusutamaan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal, maka diperlukan langkah strategis berupa sinergisme antar perangkat daerah dan instansi vertikal serta lembaga pendidikan dalam peningkatan dan percepatan khususnya di wilayah Kalimantan Barat.
"Jadi, di tengah gejolak dunia yang tidak karu-karuan diperlukan langkah - langkah preventif untuk mendukung daya ketahanan pangan agar kita mampu keluar dari tekanan gejolak dunia yang sampai saat ini masih tidak menentu," kata Pj Gubernur Kalbar.
Menurutnya, langkah peningkatan dan percepatan ini, masih perlu mendapat perhatian yang serius dan sungguh-sungguh dari berbagai sektor kalangan tidak hanya oleh Pemerintah sendiri.
"Apa lagi akhir-akhir ini dengan adanya perang sehingga akan berdampak juga baik secara langsung maupun tidak dengan ketahanan pangan," jelasnya.
Selain itu, menurutnya perlu diketahui bersama bahwa di tengah isu yang berkembang tentang politik dalam dan luar negeri, negara Indonesia ini merupakan negara kaya raya dengan melimpahnya sumber daya alam sehingga menjadi incaran para negara agar negara Indonesia ini ingin dihancurkan.
"Ini berbanding lurus dengan negara-negara seperti penghasil beras baik India, Vietnam, Thailand sekarang juga mengalami kesusahan dan pada akhirnya mereka juga akan menahan seluruh hasil produksinya ke negara-negara yang membutuhkan," ujar Harisson.
Kemudian kaitannya dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) P3BPSDL ini sendiri, dirinya meminta kepada seluruh pemangku kepentingan agar mampu bekerja sesuai dengan data.
"Nah, kadang-kadang kita ini kalau menyusun RAD suka asal-asalan tidak berangkat dari data. Oleh karena itu, saya berharap agar kita bekerja itu harus mulai dari data," jelasnya.
