PJ GUBENUR HARRISON LAUNCHING BIMTEK E-MONEV KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK SE KALBAR TAHUN 2024
PONTIANAK - Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan kegiatan Launching dan Bimbingan Teknis E-Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik se-Kalimantan Barat Tahun 2024 di Data Analytic Room (DAR) Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (31/7/2024).
Launching E-Monev itu sendiri secara resmi dilakukan Pj Gubernur Kalimantan Barat dr Harisson, M.Kes., yang ditandai dengan membuka kunci digital secara simbolis pada layar videotron.
Kegiatan dimulai dengan pembacaan laporan E-Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik se- Kalimantan Barat Tahun 2024 oleh Ketua KI Kalbar Lufti Faurusal Hasan, kata sambutan dan arahan oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (RI) Soronotunnaja Ismail serta dilanjutkan dengan sambutan dan arahan Pj Gubernur Kalimantan Barat dr. Harisson, M.Kes.
Dalam sambutannya, Pj Gubernur Harisson menyampaikan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik merupakan kegiatan yang menjadi agenda tetap Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan setiap tahunnya.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi akan dapat diketahui dan dilakukan penilaian terhadap implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Badan Publik, dan juga menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas layanan Keterbukaan Informasi Publik.
Kemudian, dengan adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan momentum penting dalam mendorong Keterbukaan Informasi, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan visi dan misi yang diantaranya ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip Good Governance.
"Prinsip ini tidak akan lepas dari transparansi melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui keterbukaan informasi. Dengan keterbukaan, penyelenggaraan pemerintahan akan dapat membangun legitimasi, membangun kepercayaan publik pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat khususnya," kata Pj Gubernur Kalbar Harisson.
Harisson menambahkan, sampai saat ini, sebanyak 196 Badan Publik meliputi 7 kategori yakni Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota, Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintahan Desa, BUMD, Organisasi Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota, Lembaga Legislatif, dan Penyelenggara Pemilu akan mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis pengisian kuesioner penilaian mandiri oleh badan public selama 2 (dua) hari, semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar.
"Bagi seluruh pimpinan badan publik, saya berpesan jadikanlah kegiatan ini menjadi motivasi positif untuk terus meningkatkan kualitas dalam memberikan layanan informasi publik sesuai standar layanan informasi publik," ujarnya.
Pada kesempatan itu dirinya juga mendapat informasi saat ini sedang dilakukan penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2024, yang baru saja melakukan tahapan Focus Group Discussion (FGD) kemarin bersama sejumlah Informan Ahli Daerah yang mewakili potret birokrat, masyarakat, akademisi, dunia usaha, jurnalis/organisasi masyarakat dihadiri Informan Ahli Nasional dan Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Samrotunnajah Ismail.
"Saya berharap dari seluruh penyusunan indeks ini menghasilkan nilai indeks yang meningkat sebagai potret keterbukaan informasi yang sesungguhnya di Kalimantan Barat," timpalnya.
Peluncuran E-Monev Keterbukaan Informasi ini menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Kalimantan Barat. Diharapkan, melalui bimbingan teknis ini, seluruh badan publik dapat meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik dan memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Mari bersama-sama kita tingkatkan semangat keterbukaan informasi untuk kemajuan Provinsi Kalimantan Barat.(rfa/ica)