PJ GUBERNUR HARISSON TERIMA KUNJUNGAN KEHORMATAN UTUSAN KHUSUS PRESIDEN (UKP)
PONTIANAK - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat dr. Harisson, M. Kes., menerima kunjungan kehormatan Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Muhammad Mardiono, di Pendopo Kalbar, Rabu (25/9/2024).
Tak hanya dirinya sendiri, tampak saat menerima kedatangan rombongan tersebut Pj Gubernur didampingi sejumlah Pejabat Utama di Lingkungan Pemprov Kalbar beserta jajaran.
Usai pertemuan tersebut, Pj Gubernur Harisson menyampaikan terima kasih kepada Mardiono sebagai Utusan Khusus Presiden yang telah berkesempatan untuk berkunjung Ke Kalimantan Barat dan sekaligus ini menjadi momen penting bagi Pemerintah Provinsi Kalbar guna menerima pandangan dan juga arahan strategis dalam membangun dengan beberapa hal yang berkaitan dalam pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan.
"Jadi pada saat ini Kalimantan Barat masih memiliki angka kemiskinan ekstrem sebesar 0,57 persen. Dimana ini menjadi masalah yang serius, kita sepakat bahwa di sektor pendidikan menjadi salah satu faktor utama sehingga membuat kita sedikit tertinggal," kata Pj Gubernur Harisson.
Ditempat yang sama, Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Muhammad Mardiono mengungkapkan bahwa kehadiranya di Kalbar tentunya bukan sekedar kunjungan yang biasa melainkan adalah amanah dari undang-undang.
Dijelaskannya, bahwa tugas yang diembannya sebagai Utusan Khusus Presiden (UKP) adalah tugas untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian program-program pemerintah, terutama pada bidang pengentasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan.
"Saya diamanahkan untuk mengawal dan memastikan program pemerintah bagi pencapaian SDGs yang pertama yaitu pengentasan kemiskinan dan SDGs kedua yaitu ketahanan pangan, dapat berjalan dengan baik,” kata Mardiono.
Disamping itu, sesuai dengan arahan Presiden, Mardiono akan terus melakukan koordinasi dengan instansi-instansi pemerintah, melakukan kunjungan ke daerah dan lapangan, serta melakukan kajian-kajian terkait pengentasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan.
"Untuk saat ini kita berikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang telah berhasil mengentaskan kemiskinan ekstrem meskipun masih ada beberapa angka kemiskinan ekstrem di atas rata-rata se Kalimantan. Kemudian, angka ketahanan pangannya cukup baik namun di angkatan kerjanya yang cukup rendah dan ini perlu kita jadikan perhatian bersama," jelasnya.
Menurutnya, Kalbar yang begitu banyak memiliki sumber daya alam yang melimpah berbanding dengan daerah-daerah lain tidak dimiliki seperti Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
"Saya rasa peluang ini yang harus dapat dimaksimalkan, baik dengan memanfaatkan hasil bumi maupun hilirisasi dan lain sebagainya agar dapat menumbuh kembangkan UMKM sekaligus juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang baru agar angka kemiskinan ekstrem bisa ditekan," pungkasnya. (Rfa/irm)