PJ GUBERNUR KALBAR IKUTI RAKOR VIRTUAL PERSIAPAN MATANG MENUJU PILKADA SERENTAK 2024
PONTIANAK - Bertempat di Ruang Data Analisis Kantor Gubernur Kalbar, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., dengan didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kalbar (Asisten I Sekda Prov. Kalbar), Dra. Hj. Linda Purnama, M.Si., menghadiri zoom meeting Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024, Rabu (26/6/2024).
Rakor yang diselenggarakan di Kota Makassar, Provinsi Sulsel, dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolhukam RI), Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, S.I.P., serta Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri), Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian., M.A., Ph.D., KPU Pusat dan Bawaslu Pusat.
Menkopolhukam mengatakan bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota ditetapkan yaitu pada 27 November 2024.
"Sebanyak 37 Provinsi dan 508 Kab/Kota akan menyelenggarakan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah), sehingga diperlukan langkah strategis melalui sinergitas antar pemerintah, penyelenggara pemilu dan peserta pemilu agar penyelenggaraan Pilkada serentak dapat berjalan dengan aman, lancar, jujur dan adil," katanya.
Dalam mewujudkan Pilkada yang aman dan damai, urgensi stabilitas politik, hukum dan keamanan merupakan hal yang sangat penting.
"Harus kita jaga bersama-sama karena situasi dan kondisi stabilitas polhukam akan sangat mempengaruhi tahapan Pilkada," ujar Menkopolhukam.
Dirinya mengajak seluruh komponen bangsa dan negara seperti penyelenggara, Pemerintah Pusat dan Daerah, TNI/Polri, peserta, media/pers dan masyarakat untuk menjaga stabilitas polhukam Pilkada serentak.
"Diharapkan peran masing-masing lembaga dapat menjaga situasi dan kondisi tetap aman dan damai. Untuk pemberitaan miring (hoax) jangan langsung dicerna, dipastikan terlebih dahulu kebenarannya," jelasnya.
Dalam mensukseskan Pilkada serentak tahun 2024 diperlukan koordinasi antar lembaga/instansi sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku.
"Seluruh komponen bangsa harus ikut terlibat aktif dalam menjaga serta mengedepankan persatuan dan kesatuan guna menghindari polarisasi di masyarakat. Berikan edukasi pendidikan politik kepada masyarakat guna mewujudkan terselenggaranya pesta demokrasi yang aman, damai, kondusif dan berkualitas," tutup Menkopolhukam.
Kehadiran Pj Gubernur Kalbar dalam rakor ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mempersiapkan Pilkada Serentak 2024.
Dengan koordinasi yang baik antar lembaga dan peran aktif seluruh elemen masyarakat, diharapkan Pilkada 2024 dapat menjadi pesta demokrasi yang aman, damai, dan berkualitas di Kalimantan Barat dan seluruh Indonesia.
“InsyaAllah kita semua siap mensukseskan terselenggaranya Pemilukada di wilayah Kalimantan Barat. Kami juga berharap pada semua stakeholder, bahkan semua elemen masyarakat untuk menjaga kondusifitas dan stabilitas dalam menatap Pemilu. Pasti akan ada perbedaan pilihan, namun mari bersama bijak dalam menyikapinya. Meredam hal - hal yang dapat memicu, serta tetap mengedepankan persatuan dan persatuan antar sesama demi pembangunan di Kalimantan Barat yang lebih baik kedepannya”, ucap Harisson.