PJ GUBERNUR KALBAR PIMPIN RAKOR PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DAN PENGAWASAN PLBN
SANGGAU - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) terkait peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasan di Pintu Lintas Batas Negara (PLBN) di Aula Wisma Indonesia Entikong, Kabupaten Sanggau, Jum'at (4/10/2024).
Rakor ini merupakan langkah strategis dalam upaya memajukan wilayah perbatasan sebagai etalase kemajuan bangsa dan negara Indonesia.
Fokus utama rakor ini adalah membahas strategi konkret untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan di PLBN. Diskusi mencakup berbagai aspek, mulai dari perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, aspek perekonomian hingga implementasi teknologi terkini dalam sistem pelayanan dan pengawasan.
Diharapkan, hasil dari rakor ini akan menjadi landasan bagi langkah-langkah strategis dalam pengembangan PLBN di Kalimantan Barat. Dengan peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasan, PLBN tidak hanya akan berfungsi sebagai pintu gerbang negara, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan showcase kemajuan Indonesia di wilayah perbatasan.
Saat ini, Provinsi Kalimantan Barat memiliki empat PLBN yang telah dibangun, yaitu PLBN Entikong, PLBN Aruk, PLBN Badau, dan PLBN Jagoi Babang.
Keberadaan PLBN ini menjadi sangat penting dalam konteks pembangunan nasional di wilayah perbatasan, yang perlu diprioritaskan dalam rencana pembangunan ke depan.
Dalam arahannya, Harisson menekankan akan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan di PLBN.
"Seperti harapan Pemerintah Pusat, PLBN harus menjadi pusat etalase kemajuan dari bangsa dan negara Indonesia. Setelah dibangunnya sarana dan prasarana yang baik, SOP pelayanan dan penyempurnaan pelayanannya harus terus dilanjutkan, ditingkatkan, dan diperbaiki," ujar Pj Gubernur.
Lebih lanjut, Harisson menyoroti pentingnya aspek teknologi dalam pengembangan pelayanan di PLBN.
"Kemajuan tidak hanya dilihat dari sarana dan prasarana saja, tetapi juga dari segi teknologi atau digitalisasi, Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mengintegrasikan teknologi modern dalam upaya peningkatan pelayanan di wilayah perbatasan.” tambahnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap kinerja PLBN.
Langkah ini sejalan dengan visi pembangunan nasional yang menempatkan wilayah perbatasan sebagai prioritas, demi mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok negeri.
Selain itu, dengan adanya pembangunan PLBN ini, sejalan dengan amanat dari Presiden Joko Widodo dirinya berharap dapat menumbuhkan ekonomi baru.
Tak hanya itu, terkait peredaran narkoba yang keluar masuk di wilayah kalimantan barat melalui PLBN Harisson menegaskan agar benar - benar dilakukan screening untuk mencegaj peredaran barang haram tersebut.
“Jadi penting bagi kita, untuk mengoptimalkan keamanan (screening). Kalau untuk orang kita menggunakan fasilitas X Ray, kemudian untuk barang biasanya kita menggunakan anjing pelacak, namun ini perlu menjadi perhatian, karena kandang anjing tersebut hanya optimal digunakan selama 2 jam, selebihnya mungkin sudah lelah, oleh karenanya saya berharap pada kendaraan - kendaraan yang masuk dan keluar di PLBN ini juga diberlakukan X-ray, sehingga meminimalisir masuknya barang haram itu”, tegasnya.
Harisson juga mengimbau masyarakat disekitar wilayah perbatasan untuk menggunakan transaksi keuangan secara elektronik.
“Ini juga penting, terkait kemudahan dalam transaksi keuangan. Jadi kami bersama HIMBARA menghimbau kepada semua untuk memanfaatkan pembayaran secara cashless, untuk menggunakan electronic payment, melalui QRIS, mobile banking dan lainnya”, timpalnya.
Orang nomor satu di kalbar ini juga berharap akan muncul sentra - sentra ekonomi baru di wilayah perbatasan ini.
“Juga kita melihat, kondisi pasar disini relatif sepi, itu PR bagi kita bersama. Saya menyarankan untuk diatur ulang alur masuk dan keluar baik orang barang dan kendaraan. Misalnya, parkiran bus dan kendaraan harus dekat dengan pasar, sehingga mereka bisa turun, ngopi, istirahat bahkan berbelanja disana. Selain itu juga permodalan dan pelatihan kepada UMKM sehingga bisa menjual produk yang menarik dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah apabila sudah maju, saya yakin kita juga dapat menjual barang kita ke malaysia, agar lebih meningkatkan pendapatan masyarakat”, pungkasnya.(adpim)
Rakor ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk seluruh Kepala Perangkat Daerah Kalbar terkait, Pimpinan Lembaga Keuangan Kalbar, Kakanwil DJBC Kalbar, Kepala BNPP Kalbar, Perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, BP2MI Entikong, Pj. Bupati Sanggau, dan stakeholder terkait lainnya. Kehadiran pejabat dari berbagai instansi ini menunjukkan keseriusan dan koordinasi yang erat antar lembaga dalam upaya pengembangan PLBN.(adpim)