PJ GUBERNUR SAKSIKAN PIDATO PRESIDEN TERKAIT RUU APBN TA 2025
PONTIANAK - Penjabat (PJ) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., menyaksikan Pidato Presiden Republik Indonesia terkait penyampaian keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya bersama Forkopimda Kalbar dan seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Jum'at (16/8/2024).
Melalui pidatonya, Presiden Republik Indonesia, H. Ir. Joko Widodo (Jokowi) bersyukur bahwa Negara Indonesia mampu menghadapi tantangan sangat berat selama 10 tahun terakhir. Mulai dari pandemi Covid-19, gejolak geopolitik global, perang dagang dan berbagai ancaman krisis serta perubahan iklim yang menimbulkan banyak bencana.
"Alhamdulillah, walau diterpa banyak tantangan dan ketidakpastian, kondisi politik dan ekonomi kita tetap stabil. Bahkan mampu tumbuh secara berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu terjaga dikisaran 5%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan global yang sebesar 3,4%," ucap Jokowi.
Dirinya menyebut indikator kesejahteraan masyarakat meningkat signifikan. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,8% di tahun 2024. Tingkat kemiskinan turun tajam menjadi 9,03% di tahun 2024. Angka kemiskinan ekstrem juga turun signifikan menjadi 0,83% di tahun 2024.
"Kita juga telah merasakan kemajuan pembangunan infrastruktur yang indonesia sentris. Mulai dari jalan tol, jalan nasional, bendungan, irigasi, pelabuhan, bandara, pembangunan IKN Nusantara dan masih banyak lainnya. Kita juga bekerja keras untuk membangun SDM yang unggul yang berdaya saing, yang produktif dan inovatif melalui reformasi pendidikan, transformasi sistem kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial," ujarnya.
Jokowi menilai peran APBN harus dapat dimanfaatkan untuk memperkokoh lompatan kemajuan, sehingga Indonesia bisa keluar dari middle-income trap.
"Yaitu dengan memanfaatkan bonus demografi, melanjutkan transformasi ekonomi, meningkatkan daya tarik investasi dan membuka lebih banyak lapangan kerja," tutur Presiden RI.
Selanjutnya, Pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan produk-produk yang bernilai tambah tinggi, yang berorientasi ekspor yang didukung oleh insentif fiskal yang kompetitif dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal.
"Bauran antara fiskal moneter dan sektor keuangan akan dijaga untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Nilai tukar Rupiah diperkirakan akan berada di sekitar Rp16.100 per USD. Suku bunga SBN 10 tahun berada di 7,1% dan Pemerintah akan selalu responsif terhadap dinamika moneter dunia," tutup Jokowi.
Dengan arahan dan kebijakan yang telah disampaikan Presiden, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Seluruh perangkat daerah akan melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap program kerja masing-masing agar dapat berkontribusi secara optimal dalam mewujudkan visi Indonesia Maju.(wnd/ica)