PJ SEKDA KALBAR PIMPIN RAKOR PERSIAPAN KUNJUNGAN MONITORING MCP KPK.
PONTIANAK - Sehubungan akan dilaksanakannya Rapat Koordinasi Terkait Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi – Pendalaman Area Prioritas Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dan untuk mendukung kelancaran acara tersebut Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Mohammad Bari, S.Sos., M.Si., melaksanakan rapat koordinasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kalimantan Barat terkait dalam hal persiapan Monitoring Center for Prevention (MCP) yang akan digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di ruang rapat Wakil Gubernur Kalbar, Selasa (30/7/2024).
Dalam rapat tersebut, Pj Sekda Mohammad Bari menekankan akan pentingnya kesiapan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memenuhi setiap area program MCP terutama terhadap Proyek Strategis Nasional yang sedang berjalan di Kalimantan Barat. Karena, menurutnya kehadiran MCP ini adalah kesempatan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menunjukkan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Oleh karena itu, dirinya berharap seluruh OPD dapat memastikan bahwa semua area program, proyek strategis nasional termasuk yang sudah berjalan maupun yang belum berjalan dapat sudah dilakukan persiapan dengan baik.
Bari juga mengingatkan bahwa MCP adalah bagian dari upaya KPK dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program-program salah satu proyek strategis nasional yang sedang berjalan di pemerintah daerah.
“Persiapan yang matang akan sangat menentukan hasil dari pemantauan ini. Kami harus memastikan bahwa semua dokumen, laporan, dan data terkait program-program yang menjadi fokus MCP sudah lengkap dan akurat berat dengan alasan-alasan mendasar dalam menjawab persoalan yang ditanya oleh KPK,” jelasnya.
Untuk diketahui, Kunjungan KPK dalam pelaksanaan monitoring MCP ini dijadwalkan akan berlangsung pada 1 Agustus mendatang. Oleh karenanya, Rapat koordinasi ini bertujuan untuk memastikan seluruh OPD memahami tanggung jawab masing-masing dalam menghadapi pemantauan KPK. Persiapan ini diharapkan dapat mempermudah proses evaluasi dan pemantauan oleh KPK, serta meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan program-program terhadap proyek-proyek strategis yang sedang berjalan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Dengan koordinasi yang baik dan persiapan yang matang dari seluruh OPD, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat optimis dapat meraih hasil positif dalam monitoring MCP KPK. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan menjadi fokus utama, sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam memberantas korupsi dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.(rfa/ica)