KAPUAS HULU - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran (TA) 2025 di Ruang Sidang Paripurna, DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Selasa (5/3/2024).
Dalam arahannya, Pj Gubernur Harisson mengatakan sejumlah pembangunan masih menjadi fokus Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar di Kabupaten Kapuas Hulu pada 2025 mendatang. Diantaranya pada bidang Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan.
"Pembangunan infrastruktur di Kapuas Hulu masih menjadi prioritas, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan jaringan telekomunikasi. Pemprov Kalbar akan terus mengupayakan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar baik yang menjadi kewenangan Pemprov yang didanai melalui APBD Provinsi maupun kewenangan pemerintah pusat yang terus didorong melalui usulan forum Musrenbang tingkat nasional," ujar Harisson.
Harisson mengatakan, kesiapan infrastruktur guna mendukung transformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis SDA ke arah hilirisasi/industrialisasi sesuai dengan rumusan kebijakan pembangunan jangka panjang nasional dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, mulai dari kesiapan infrastruktur jalan, energi, konektivitas antar wilayah serta infrastruktur dasar lainnya yang dibutuhkan masyarakat, tentu harus menjadi prioritas bersama baik level Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
"Kesiapan infrastruktur ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Kapuas Hulu," ujar Harisson.
Selain infrastruktur, Harisson juga menekankan pentingnya pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan.
"Pendidikan dan kesehatan adalah kunci untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu terus meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di Kapuas Hulu," kata Harisson.
Disamping itu, Harisson juga menekankan fokus pembangunan tidak hanya seputar tiga sektor penting tersebut. Melainkan pemerintah daerah menurutnya juga harus memperhatikan sektor ketahanan pangan.
“Disamping kita memperhatikan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur kita juga harus memperhatikan ketahanan pangan terutama untuk memperluas dan menjaga profuktivitas pangan”, kata Harisson.
Kemudian orang nomor satu di Kalbar ini juga menekankan pada pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
"UMKM adalah salah satu sektor penting dalam perekonomian daerah. Oleh karena itu, kita perlu terus mendorong pengembangan UMKM di Kapuas Hulu," jelas Harisson.
Lalu memperlancar investasi yang masuk dengan mempermudah perizinan. Dengan bangkitnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif maka akan membuka lapangan pekerjaan.
"Begitu juga dengan masuknya investasi akan membuka lapangan kerja sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat," jelasnya.
Pj Gubernur Harisson juga memaparkan perkembangan pertumbuhan ekonomi Kalbar dalam lima tahun terakhir. Dimana angka pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada tahun 2020 terkontraksi sebesar 1,82 persen. Hal ini tak lain dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang berefek pada perekonomian secara nasional tak terkecuali Kalimantan Barat.
Oleh karena itu dibutuhkan perencanaan pembangunan guna memulihkan kembali perekonomian. Namun bangkit kembali pada tahun 2021 sebesar 4,78 persen, dan meningkat pertumbuhannya di tahun 2022 sebesar 5,07 persen.
"Pertumbuhan ekonomi Kalbar dalam lima tahun terakhir menunjukan pertumbuhan positif. Saya berharap seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pihak terkait lainnya untuk memperhatikan kondisi perekonomian di Kalbar. Terlepas dari itu semua, pada sektor lain juga tetap mengalami pertumbuhan hingga dua digit. Seperti sektor pengadaan listrik dan gas, real estate, jasa kesehatan, serta Jasa lainnya." kata Harisson.
Harisson menyebutkan beberapa faktor pendorong dan penghambat pertumbuhan ekonomi di Kalbar.
“Ada beberapa faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat yaitu Tren membaiknya harga komoditas dunia, dan harga CPO yang akan memacu produksi pertanian/perkebunan. Peningkatan realisasi dari investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terutama smelter bauksit dan pabrik kelapa sawit. Pengembangan komoditas unggulan yang difokuskan pada peningkatan produktivitas sawit, tanaman pangan, serta perikanan tangkap dan budidaya”, tuturnya.
Ia juga menyebutkan bahwa peningkatan sektor pariwisata dengan bertambahnya hotel berbintang, dan event tahunan mendorong peningkatan sub sektor akomodasi, makanan dan minuman, serta transportasi. Dengan pertumbuhan tersebut, stabilitas inflasi terjaga sehingga daya beli masyarakat tetap tinggi.
Penyelesaian infrastruktur perbatasan seperti pembangunan PLBN dan terminal barang internasional juga akan mendorong peningkatan Cross Border Economy terutama untuk pengembangan perdagangan, pariwisata dan UMKM.” Papar Harisson.
“Ada juga faktor Penghambat pada pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat, antara lain adalah Akses infrastruktur seperti listrik, sanitasi, dan air bersih yang relatif rendah. Rasio jalan dengan kondisi baik relatif masih rendah terutama jalan kabupaten. Termasuk belum tersedianya jalan tol yang menghubungkan Kota Pontianak-Pelabuhan Kijing-Kota Singkawang”, terangnya.
Ia juga menyebutkan bahwa Investasi baik PMDN maupun PMA masih hanya terfokus pada kabupaten/kota tertentu dan belum merata pada setiap daerah. Dimana Kalbar mengalami industrialisasi stagnan lebih dari satu dekade, yang mana kontribusi industri selama 10 tahun terakhir berkisar 15,7-16,7 persen yang disebabkan belum selesainya RT/RW Provinsi dan Kabupaten/Kota pasca Undang-Undang.
Pria kelahiran Palembang ini berharap, dengan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar di Kapuas Hulu, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
"Dengan kerjasama yang baik antara Pemprov Kalbar dan Pemkab Kapuas Hulu, saya optimis kita dapat membangun Kapuas Hulu yang lebih maju dan sejahtera”, tutup pria yang pernah meniti karir di Kabupaten paling timur Kalbar ini.
Oleh: (Nizar Prima Ramadan, S.STP)