PUSAT PINTA DAERAH OPTIMAL REALISASIKAN APBD UNTUK KENDALIKAN INFLASI
PONTIANAK - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes, didampingi oleh Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat, Harry Ronaldi, S.E., M.M, dan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, Heronimus Hero, S.P, M.Si, mengikuti Rapat Koordinasi Perkembangan Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal Pol (Purn) Prof. Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D secara Daring di Ruang Data Analisis Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Senin (13/5/2024).
Dalam rapat tersebut, Mendagri RI menjelaskan bahwa angka inflasi nasional masih dalam target yaitu 3% year-on-year (y-o-y). Beliau menyampaikan kabar baik bahwa dari bulan Maret ke April, inflasi nasional turun dari 0,5% ke 0,25%. Namun, Mendagri RI juga menekankan perlunya perhatian khusus pada sektor transportasi, makanan, minuman, dan tembakau.
Berdasarkan Data dari BPS Inflasi Per-Provinsi (y-o-y) tersebut angka Inflasi Daerah Provinsi Kalimantan Barat berada di angka 2,72 % atau berada di peringkat ke sebelas, Inflasi Terendah ditempati Provinsi Papua sebesar 1,78% sedangkan Inflasi tertinggi ditempati Provinsi Gorontalo sebesar 4,56%.
“Kami akan mengambil tindakan tegas terhadap daerah-daerah dengan angka inflasi tinggi yang tidak menunjukkan upaya serius dalam pengendalian inflasi. Kemudian, tak lupa apresiasi dan penghargaan kepada daerah-daerah yang telah menunjukkan kinerja baik dalam menurunkan inflasi”, tegas Mendagri Tito.
Selain itu Mendagri juga sudah berkomitmen dengan Menteri Keuangan untuk menyiapkan anggaran sebesar 1 Triliun untuk dibagikan 3 kali per empat bulan jadi untuk bulan Mei atau Juni ini segera kita akan sampaikan Pemberian Penghargaan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar 10 Milyar bagi 33 daerah yang dipilih, baik Provinsi maupun Kabupaten / Kota sehingga akan disiapkan anggaran sebesar 330 Milyar untuk diberikan kepada daerah yang penanganan Inflasinya terbaik selama 4 bulan dan nantinya akan berlanjut untuk 4 bulan berikutnya hingga total insentif yang disiapkan berkisar di angka 1 Triliun Rupiah.
Kemudian Mendagri RI Tito Karnavian juga mengingatkan terkait Bahan Kebutuhan Pokok yang perlu diwaspadai kelangkaannya, untuk itu dilakukan mekanisme dengan gerakan menanam atau dengan mengambil stok pada daerah yang surplus.
“Untuk bawang putih perlu update realisasi dan distribusinya, serta beras meskipun turun harganya tapi ada beberapa daerah yang masih diatas harga pemerintah, untuk itu penyerapan harus dilakukan oleh BULOG serta jagung juga perlu dipikirkan supaya masyarakat kita, rakyat, Petani Kita dapat menyiapkan stok kita untuk persiapan di bulan Juli atau Agustus bila terjadi kekeringan”, jelasnya.
Menurutnya, kekuatan dari Daerah adalah pada APBD, dengan dilakukan Intervensi, diharapkan Pendapatannya untuk di bulan April - Mei ini sudah mencapai target di angka 30 sampai 40 % baik dari Pusat maupun dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara itu untuk Belanja Daerah juga diharapkan tidak jauh dari Pendapatan, dimana Belanja Pemerintah membuat dua fungsi utama yaitu membuat uang beredar dimasyarakat hingga dapat memperkuat daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga akan meningkat yaitu sebagai kontributor nomor satu untuk membuat angka pertumbuhan ekonomi.
“Demikian juga sebaiknya jika konsumsi rumah tangga rendah maka pertumbuhan ekonomi juga akan rendah", ungkap mantan Kapolri Tito Karnavian.
Lebih lanjut dirinya menjelaskan fungsi yang kedua Belanja Pemerintah yaitu mendorong Swasta, menstimulasi Swasta untuk Bangkit.
“Jadi, jika Belanja Pemerintah Daerahnya rendah maka Swastanya akan mati, apalagi terhadap daerah-daerah yang masih mengandalkan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat”, tuturnya.
Mendagri RI Tito Karnavian juga mengupas tentang bagaimana perkembangan Belanja dari realisasi Kota per 30 April 2024 lebih rendah dari tahun yang lalu dari 23,66% dan sekarang hanya 21,67%. Kemudian untuk Kabupaten lebih rendah lagi dari 23,04% tahun 2023 turun menjadi 19,16% tahun 2023, sedangkan untuk Belanja Provinsi naik sedikit dari 26,51% tahun 2023 naik menjadi 26,68% tahun 2024.
Menteri Dalam Negeri RI mengharapkan agar para Kepala Daerah untuk senantiasa mengoreksi kinerja dari perangkat daerahnya agar dapat mengoptimalkan Belanja maupun meningkatkan Pendapatan dari APBD masing-masing agar dapat terus mengendalikan Inflasi di daerahnya.
Sebagai informasi, untuk capaian realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 Provinsi Kalimantan Barat berada di urutan keenam dengan angka sebesar 34,04%, sedangkan Pendapatan tertinggi ditempati Provinsi Kalimantan Timur sebesar 39, 35% dan untuk Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 Provinsi Kalimantan Barat masih di angka 14,61% dan untuk yang tertinggi ditempati Provinsi Sulawesi Barat 27,33%.
Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada hari ini juga turut dihadiri Inspektur Provinsi Kalimantan Barat, Dra. Marlyna, Almuthahar, M.Si, CRA, CRP, CGCAE, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Raminuddin, M.Si dan beberapa Perwakilan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat.(Sma)