Sosialisasi OSS Berbasis Risiko, Kementerian Investasi/BKPM

Image

Pontianak – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov. Kalbar, menggelar sosialisasi sistem Online Single Submission (OSS) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bertempat di Hotel Mercure Pontianak, Kamis (7/10/2021).

Kepala DPMPTSP Prov. Kalbr Hendra S.Sos dalam sambutannya menjelaskan, dilaksanakannya sosialisasi ini adalah bentuk tindak lanjut dari berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terhitung tanggal 2 Agustus 2021, yang berakibat pada penutupan akses OSS Versi 1.1 untuk selanjutnya digantikan dengan Sistem OSS Berbasis Risiko.

“Dari itu, melalui kesempatan ini kami bermaksud untuk menyampaikan beberapa permasalahan, saran ataupun masukan berkenaan dengan sistem OSS berbasis risiko ini, yang sekaligus pula diharapkan dapat menjadi bahan pembuka bagi diskusi dan pembahasan kita nantinya” ujar Kadis Hendra.

Kadis Hendra juga berharap kepada Kementerian Investasi/BKPM selaku regulator di bidang penanaman modal agar dapat mengeluarkan kebijakan yang mengatur secara tegas tentang proses dan mekanisme penerbitan perizinan berusaha di luar sistem OSS, sampai dengan optimalnya sistem OSS Berbasis Risiko.

“Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang nyata dalam pengembangan iklim penanaman modal dan pertumbuhan kinerja investasi di Kalimantan Barat secara umum, dan khususnya dalam rangka meningkatkan pemahaman para pelaku usaha maupun stakeholder terkait lainnya mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha melalui Sistem OSS Berbasis Risiko” Harap Kadis Hendra.

Sosialisasi Sistem OSS Berbasis Risiko

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS, merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perizinan ini wajib digunakan oleh ; Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha.

Pemerintah telah memetakan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha atau KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang dapat dicek pada Sistem OSS Berbasis Risiko, KBLI yang berlaku saat ini adalah KBLI tahun 2020 dengan angka 5 digit sebagai kode bidang usaha.

Ada 4 tingkat risiko yaitu ; Risiko Rendah, Risiko Menengah Rendah, Risiko Menengah Tinggi dan Risiko Tinggi. Masing-masing tingkat risiko tersebut memiliki syarat-syarat perizinan yang berbeda, semakin rendah risikonya maka semakin sederhana perizinan berusaha yang diperlukan

Kegiatan ini diikuti 100 orang yang terdiri dari Pelaku Usaha, Dinas PTSP dari 14 Kabupaten/Kota se-Kalbar serta undangan dari OPD di lingkungan Pemprov Kalbar. (Fredy Ricky/Syarif)

 


 

 

 

Share this Post: