No : 234 /RO-ADPIM
Ket : Publish
TRANSAKSI NON TUNAI DI KALBAR MENINGKAT
PONTIANAK - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Sekda Kalbar), dr. Harisson, M.Kes., memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Wilayah Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2025 dengan dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar, Doni Septadijaya, Sekretaris Daerah Kab/Kota se-Kalbar dan Pimpinan Lembaga Keuangan atau yang mewakili di Aula Keriang Bandong Kantor BI Kalbar, Selasa (29/4/2025).
Harisson mengungkapkan terdapat peningkatan dalam penggunaan teknologi dan digitalisasi sistem transaksi non tunai, dimana hal tersebut memberikan berbagai kemudahan dan keuntungan bagi pengguna maupun penyedia transaksi, sehingga opsi pembayaran non tunai sangat diminati oleh masyarakat.
“Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat dimana berdasarkan data per Desember 2024 di Kalbar, Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) berjumlah 4.980.815 kartu dan pengguna QRIS sebanyak 716.677 user QRIS,” ungkapnya.
Dilihat dari Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) pada Tahun 2024 yaitu 91,50 atau meningkat sebesar 2,30 jika dibandingkan dengan indeks Tahun 2023 yaitu sebesar 89,20.
“Sejalan dengan hal tersebut, upaya elektronifikasi memberikan dampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2024 sebesar Rp 3,36 T atau meningkat 4,47% dibandingkan Tahun 2023 yaitu Rp. 3,22 T,” ujarnya.
Selain itu pada aspek lingkungan strategis, Sekda menjelaskan Indeks ETPD Provinsi Kalbar merupakan cerminan dari seluruh Kab/Kota terutama pada jaringan komunikasi yang tersedia di kecamatan. Yang mana Jaringan 2G mencakup 51-75% wilayah, Jaringan 3G mencakup 51-75% wilayah, dan Jaringan 4G mencakup 26-50% Wilayah.
“Penanganan terhadap Blank Spot Area dapat cepat kita atasi dengan kolaborasi dan keterlibatan semua pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota. Jaringan ini merupakan infrastruktur dasar untuk percepatan dan perluasan digitalisasi daerah,” jelasnya.
Diakhir sambutannya, Sekda menegaskan kunci utama implementasi ETPD terletak pada akselerasi keseriusan Bank RKUD dalam penyediaan metode pembayaran.
“Saya menegaskan kepada Bank RKUD untuk benar-benar mengkaji dan mengambil opsi-opsi yang bijak untuk mendukung kesuksesan ETPD di wilayah Kalimantan Barat,” tutupnya.
Ditempat yang sama, Kaper BI Kalbar menyampaikan apresiasinya kepada TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) seluruh Kalimantan Barat yang selalu mendapatkan nominasi terbaik dalam TP2DD Award Nasional.
“Saya apresiasi TP2DD baik itu Provinsi maupun Kabupaten/Kota selalu mendapatkan nominasi terbaik. Tentu saja hal ini tidak akan membuat kita puas begitu saja. Kalau dilihat dari assessment yang sudah dilakukan oleh teman-teman, ada aset-aset tertentu yang perlu dipenuhi, baik itu aset proses, output maupun outcome,” tutupnya.
Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan kemudahan dan keuntungan transaksi digital melalui QRIS serta upaya elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, diharapkan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, Bank Indonesia, dan lembaga keuangan lainnya dapat terus diperkuat.
Akselerasi penyediaan infrastruktur jaringan yang memadai di seluruh wilayah Kalimantan Barat, serta komitmen Bank RKUD dalam mendukung implementasi ETPD, menjadi kunci penting untuk mewujudkan digitalisasi daerah yang merata dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah.(wnd/ica)