Wagub Kalbar Sampaikan Jawaban tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016

Image

PONTIANAK - Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Drs. H. Ria Norsan., M.M., M.H., menyampaikan jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kalbar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Kalbar tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalbar. Jawaban tersebut disampaikan pada masa persidangan kedua DPRD Provinsi Kalbar di Ruang Balairungsari, Kantor DPRD Provinsi Kalbar, Rabu (13/1/2021).

Dalam jawaban tersebut, Wagub Kalbar menyampaikan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di bidang pertanahan yang bersifat teknis operasional, bahwa diperlukan penambahan urusan pemerintahan yang serumpun dengan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Bidang pertanahan yang merupakan urusan pemerintahan wajib namun tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, diusulkan oleh pemerintah provinsi Kalbar untuk diwadahi tupoksinya ke dalam Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

"Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah," ujar H. Ria Norsan.

Dia menambahkan peralihan sub urusan pertanian (peternakan), sub urusan sarana perizinan usaha pertanian, serta sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2016 menyatakan bahwa sub urusan peternakan merupakan bagian dari pertanian.

"Sedangkan untuk beban kerja peternakan selanjutnya akan ditampung pada dua bidang yang akan dilakukan redistribusi pegawai untuk penyelesaian tugas dan fungsi, agar kedua sub urusan ini. baik perkebunan maupun peternakan, dilaksanakan sesuai target kinerjanya," papar Wakil Gubernur.

Sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016, urusan pertanian saat ini telah tertampung tugas dan fungsinya pada tiga perangkat daerah, yaitu Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura, Dinas Pangan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan, serta Dinas Perkebunan. Dalam rangka penyesuaian tugas dan fungsi dengan nomenklatur yang diatur dalam Permendagri 90 Tahun 2019, maka akan dilakukan perubahan nomenklatur pada ketiga perangkat daerah tersebut. Perubahan nomenklatur tersebut adalah Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura menjadi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pangan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan menjadi Dinas Ketahanan Pangan. Sementara Dinas Perkebunan berubah nomenklatur menjadi Dinas Perkebunan dan Peternakan. Perubahan nomenklatur ini tanpa menghilangkan tugas dan fungsi pertanian.

Terkait dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral akan digabungkan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sesuai ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam ketentuan undang-undang tersebut, memuat bahwa fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan penguasaan mineral dan batubara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat. Dengan diperkecilnya kewenangan tersebut, maka berdampak pada tugas dan fungsi pertambangan mineral dan batubara di pemerintah provinsi.

"Untuk proses perizinan berusaha pertambangan mineral dan batubara masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral," jelas H. Ria Norsa.

Dikatakannya, hal-hal yang dianggap belum cukup menjawab pertanyaan beberapa anggota dewan, maka saran dan kritik diharapkan pada saat rapat pembahasan antara Pansus dengan Tim Eksekutif.

"Kami atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setingi-tingginya kepada saudara Ketua, Wakil Ketua dan Seluruh Anggota Dewan. Kami yakin dan percaya dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan disertai kesungguhan, keikhlasan dan kerjasama yang baik serta usaha yang maksimal antara Eksekutif san Legislatif, maka tugas seberat apapun akan mampub kita laksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab," pungkas Wakil Gubernur.

 

Rep. : Irfan, S.IP
Oleh: (Novi Muharrami, S.S)

 

 

Share this Post: