Wakil Gubernur Kalbar Hadiri Rapat Paripurna

Image

Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), H. Ria Norsan, mengatakan hari ini sebenarnya penetapan atau keputusan DPRD Provinsi Kalbar tentang persetujuan terhadap penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) Pemprov Kalbar di Ruang Balairungsari DPRD Provinsi Kalbar. Senin (10/8/2020).

Wagub mengatakan,  untuk menjual BMD harus ada penilaian DJKN, karena belum lengkap jadi harus dilengkapi persyaratan-persyaratannya.

"Jadi ada beberapa barang milik daerah yang akan kita lelang untuk dibeli pihak ketiga, namun karena persyaratan dari pada untuk pelelangan tersebut belum lengkap, seperti misalnya kepemilikan kemudian standar harga dari penilaian DJKN, jadi intinya ditunda hari ini bahwa persyaratan yang di ajukan oleh Pemprov Kalbar di anggap oleh DPRD belum dilengkapi seluruhnya jadi diserahkan lagi ke Banmus untuk di jadwalkan," ujarnya

Kemudian, penurunan golongan status rumah jika tidak boleh diturunkan dari golongan I ke golongan III,  jadi persyaratan yang diajukan Pemprov Kalbar harus dilengkapi seluruhnya.

Salah satu aset daerah yang memang tidak digunakan lagi yang bernilai cukup tinggi maka kita lepas supaya bisa masuk Kas Daerah untuk Pembangunan.

"Saya rasa ini sangat bagus sekali karena untuk melepas BMD harus berhati-hati tidak boleh gegabah," ungkapnya.(irf)

Oleh: (Diah Bayurini, A.Md)

 

 

Share this Post: